Date Jumat, 25 July 2014 | 22:57 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Opini

Menghitung Anggaran untuk Rakyat di APBD

Syafrimet Azis

DPRD Kota Padang optimistis APBD 2014 ketok palu tanggal 22 Januari 2014. Sebagai warga negara dan warga kota yang baik, kita berharap ini bisa diwujudkan. Karena jika dibiarkan berlarut, sama saja kita melakukan “pembiaran” terhadap pelanggaran undang-undang dan aturan yang mengikutinya. Walaupun secara pribadi, penulis sangat khawatir dengan tanggal 22 Januari. Sebab, tanggal ini mengingatkan penulis pada bait lagu lawas Iwan Fals tahun 80-an. Kira-kira bunyinya seperti ini: 22 Januari, tidak sendiri. Aku berteman iblis, yang baik hati.

Sebagian besar tahapan penting untuk penyusunan APBD Padang tahun 2014 telah selesai dilaksanakan yang diawali dengan pelaksanaan Musrenbang tahap terdepan (kelurahan dan kecamatan) sejak Januari 2013. Nah, sekarang Januari 2014, tepat setahun setelah proses pertama di kelurahan, APBD ternyata belum jelas nasibnya, dan rencananya diparipurnakan 22 Januari 2014. Dan untuk itu, seluruh anggota Badan Anggaran beserta TAPD “diboyong” ke Bukittinggi agar bisa fokus untuk mengejar target. Pihak pihak yang belakangan ini dianggap sangat “berkuasa dengan keputusan” sedang menjalankan peran penting. Saking pentingnya sehingga harus dicarikan arena yang lapang, jauh dari kebisingan, nyaman sehingga diharapkan keputusan dapat diambil dengan tepat demi kebaikan rakyat.

Ranah APBD bukanlah ranah biasa. Karena tidak hanya berbicara angka-angka, tetapi juga bicara nasib (hidup mati) rakyat, hak dan kewajiban, kepentingan para pihak, perebutan pengaruh serta banyak hal-hal dahsyat lainnya. Dalam sejarah pembahasan dan penetapan APBD dari tahun ke tahun, angkanya selalu mengalami kenaikan. Kita lihat saja APBD Padang terdekat, tahun 2013. Di tahun tersebut, APBD murni ke APBD Perubahan mencatat terjadinya kenaikan dari Rp 1,619 triliun menjadi Rp 1,874 triliun. Meningkatnya APBD ini, karena ada penambahan di belanja langsung sebesar Rp 115 miliar dan belanja tidak langsung sebesar Rp 80 miliar. Dan rasanya belum pernah terjadi penurunan APBD murni ke APBD-P dan kalaupun ada mungkin itu adalah sangat jarang terjadi.

Untuk RAPBD Padang 2014, angka yang akan ditetapkan diprediksi berada di atas angka Rp 2 triliun. Dengan rincian rencana pendapatan sebesar Rp 1,885 triliun sementara belanja diperkirakan Rp 2,148 triliun. Seperti disampaikan Ketua DPRD Zulherman, memperkirakan proporsi belanja langsung lebih kurang 32% dari total angka di atas (Padeks Rabu, 15/01/2014 – “Rp 4,5 M untuk Pelesiran DPRD”). Artinya, beban APBD masih terkuras hampir 70% untuk membiayai aparatur serta biaya-biaya tidak langsung lainnya. Sekali lagi kita tentunya hanya bisa berharap pembahasan APBD yang ‘dipindahkan’ ke tempat yang lebih nyaman bisa membuka hati para pembahas untuk lebih mengefektifkan penggunaan belanja-belanja program sehingga dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat.

Pada dasarnya, jika kita (Pemko dan DPRD) mau jujur dan terbuka, mereka tidak sendirian dalam menghadapi dan mengatasi persoalan-persoalan pembangunan kota ini. Misal dalam penyusunan dan penetapan APBD, banyak pihak yang angkat bicara, terutama melalui media. Ini menunjukkan perhatian besar dari berbagai kalangan, dan seharusnya disyukuri Pemko dan DPRD. Perhatian dan tanggapan tersebut menunjukkan Pemko dan DPRD memiliki potensi dukungan sekurangnya dalam bentuk masukan, dengan catatan Pemko dan DPRD mau membuka ruang untuk berdiskusi. Tetapi, potensi tersebut cenderung menjadi lawan (dianggap lawan) karena memang harus diakui, belum ada ruang yang sengaja dibuka oleh kedua pihak ini buat civil society maupun dunia usaha. Terutama sekali pascapenetapan kebijakan umum anggaran sampai penetapan APBD yang ranahnya memang dianggap sebagai ranah politik.

Untuk kebijakan 2014 ini, pemko memberikan perhatian dan prioritas pada 5 hal, yaitu (1) Penataan sarana dan prasarana perkotaan berbasis mitigasi bencana, (2) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, (3) peningkatan pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan, (4) Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dan (5) Pengembangan industri pariwisata dan kelautan. Semua prioritas ini akan didukung dengan belanja yang direncanakan sebesar Rp2,148 triliun. Sementara SKPD yang akan mendapat porsi besar antara lain Disperindagtamben, PU, BKD, RSUD, Pendidikan.

Jika melihat ke lima prioritas ini dan mengaitkan dengan suasana tahun 2014 yang disebut sebagai tahun politik, tentunya kita harap-harap cemas dengan tingkat keseriusan penyelenggara dalam implementasi nantinya. Energi yang akan tersita oleh proses Pemilu Legislatif dan Pilpres sedikit banyaknya akan menyita perhatian. Sementara target pencapaian kelima prioritas harus tercapai. Belum lagi dengan ketidakjelasan pelaksanaan Pemilihan Walikota yang semakin membuat kecemasan itu berlipat-lipat. Dan harapannya, APBD 2014 nantinya tidak akan ikut-ikutan terganggu oleh semua prosesi 5 tahunan tersebut. Kalaupun ada, tentunya anggaran yang sudah direncanakan dan sesuai peruntukannya dengan event tersebut. Jangan sampai anggaran pembangunan dipakai untuk kepentingan-kepentingan politis tersebut.

Porsi Anggaran untuk Rakyat

Pengelolaan APBD Kota Padang, kita tidak dapat pungkiri bahwa sampai saat ini masih belum mampu untuk memberikan porsi yang lebih baik untuk belanja langsung (Program). Hal ini mengingat besarnya jumlah PNS (lebih kurang 14.000 orang) dan tenaga honorer yang harus menjadi beban APBD. Namun pertanyaan besarnya adalah apakah porsi 32% belanja langsung yang direncanakan dapat diimplementasikan dengan baik dan benar. Analogi bahwa untuk menghantarkan uang Rp10.000 dibutuhkan biaya Rp100.000,- bisa saja berlaku jika Kota ini kembali bekerja tidak dengan hati.

Lantas apa yang bisa dilakukan baik oleh Pemko, DPRD maupun rakyat? Jika kita urut kebelakang, bahwa masyarakat telah memberikan partisipasi aktifnya sejak Januari 2013 lalu melalui Musrenbang mulai dari tingkatan kelurahan (bahkan RW) sampai kepada Musrenbang Kota. Dan tentunya telah ada list usulan kebutuhan masyarakat yang dihimpun Bappeda dan instansi teknis. Bahkan mungkin dalam tataran ideal proses perencanaan, seluruh usulan masyarakat yang terhimpun tersebut telah dibahas juga secara khusus oleh SKPD sesuai bidang pembangunan melalui Forum SKPD. Dan kita pun tentunya layak untuk berbaik sangka bahwa usulan masyarakat tersebut telah dikonfrontir dengan Rencana Kerja (renja) SKPD. Sehingga kebutuhan masyarakat disesuaikan dengan Renja SKPD sehingga masuk ke dalam prioritas 2014. Atau apakah Renja SKPD yang harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat? Perpaduan (baca:pertarungan) antara proses button up dengan top down di wilayah ini akan sangat menentukan usulan siapa yang akan diakomodir untuk masuk APBD 2014.

Wajar jika masyarakat Kota Padang tetap khawatir bahwa usulannya akan hilang dijalan, karena terbatasnya ruang bagi masyarakat untuk keep in touch dengan SKPD. Bagi masyarakat atau perwakilan masyarakat jika ingin tetap terlibat (selain musrenbang) jadi serba susah karena tidak tahu caranya. Dan akhirnya pernyataan “Musrenbang hanya formalitas” kembali akan menjadi hantu dalam proses formal perencanaan dan penganggaran. Harapan terakhir masyarakat tentunya adalah para wakil rakyat yang berasal dari daerah pemilihan mereka untuk dapat memperjuangkan kebutuhan yang telah dirancang dari bawah.

Terkait dengan perilaku penganggaran, agar pelaksanaan dan pengelolaan APBD 2014 lebih efektif dan efisien, DPRD dan TAPD harus mau bekerja keras menyusun anggaran dengan benar dan manusiawi. Tidak dapat dipungkiri bahwa ketidakefektifan APBD lebih disebabkan oleh pengalokasian anggaran yang cenderung semena-semena. Mestinya filosofi “batenggang di nan saketek” harus menjadi pedoman dalam penyusunan rincian anggaran. Kecilnya porsi belanja langsung mestinya disikapi dengan pengalokasian yang masuk akal. Misalnya; alokasi belanja perjalanan dinas. Hampir seluruh kegiatan dalam APBD selalu menganggarkan untuk perjalanan dinas (baik dalam maupun luar daerah). Sebagai sebuah prediksi, hal ini wajar-wajar saja. Namun dalam konteks kepatutan, tentunya ini perlu dipertanyakan. Dan belanja ini selalu ada dan terkadang dialokasikan tanpa ada standar yang jelas.

Pengalaman penulis ketika mendampingi DPRD Kota Padang untuk analisa APBD tahun 2010 yang lalu, pertanyaan terkait perjalanan dinas seringkali tidak terjawab secara tepat. Untuk pertanyaan ini, biasanya menjawab bahwa belanja ini perlu karena siapa tahu nanti harus dilakukan kunjungan atau memenuhi undangan dan berbagai alasan lainnya. Atau itu diperlukan untuk kebutuhan perjalanan pimpinan dan lain sebagainya. Bahkan ini seperti menjadi keharusan karena dari dulu memang sudah seperti itu. Mungkin perlu keberanian untuk mengatakan tidak perlu untuk perjalanan dinas bagi program tertentu. Dari analisa APBD Padang 2010, terdapat lebih kurang 507 item belanja perjalanan dinas dengan rincian 433 item untuk perjalan dinas dalam daerah dan sisanya perjalanan luar daerah dengan beban lebih kurang Rp23 Milyar. Dan porsi terbesar berada di Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah.

Informasi terakhir disebutkan bahwa untuk kegiatan Kunjungan Kerja Dewan di RAPBD 2014 adalah 4,5 Milyar dan diklaim cukup rendah (Harian Padeks Rabu, 15/01/2014 – “4,5 Milyar untuk Plesiran DPRD”). Maka mari kita bandingkan dengan anggaran tersebut dalam 3 tahun terakhir. Kunjungan kerja dalam APBD terletak dalam Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan rakyat Daerah dengan nama kegiatan “Kunjungan Kerja Dan Studi Banding dalam Rangka Optimalisasi Tugas Kedewanan” (kode program/kegiatan 15.09). Tahun 2010 anggaran tersebut besarnya 3,46 M dan untuk tahun 2013 dianggarkan sebesar 3,49 M. Jika untuk tahun ini dianggarkan sebesar 4,5M berarti masih terjadi peningkatan. Di Sekretariat Daerah, juga terdapat anggaran perjalanan dinas yang cukup besar pada program pelayanan Administrasi Perkantoran dengan nama kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (kode program/kegiatan 01.18) yang angkanya juga dengan bilangan Milyar (2010 sebesar 1,5Milyar dan 2013 sebesar 2,8M). Mungkin angka-angka ini masih bisa diperkecil dan dipindahkan untuk kepentingan yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.

Contoh lain adalah belanja makan minum, masih ditahun 2010, APBD Kota Padang menganggarkan lebih kurang Rp11,5 Milyar yang tersebar disemua SKPD (total 933 item). Biaya makan minum itu pun terbagi atas banyak jenis seperti makan minum pegawai, makan minum rapat, makan minum tamu, makan minum kegiatan, makan minum penambah daya tahan dan lain-lain. Demikian juga dengan belanja photocopy/penggandaan yang mencapai total biaya Rp 8 miliar. Atau belanja pegawai yang masuk dalam bagian belanja langsung yang terkadang bisa masuk dalam kategori dobel penerimaan . Dan masih banyak belanja lain yang jika ditelaah lebih dalam (dengan hati) mungkin bisa ditekan dan di alokasikan kepada belanja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat (ini data APBD tahun 2010, dan jika dibandingkan dengan APBD selanjutnya kecenderungan ini masih tetap terjadi dan meningkat).

Dalam tataran strategis, jika kita mau jujur pun, bahwa 5 program prioritas yang akan dilaksanakan Pemko Padang tahun 2014 adalah program yang standard dan bukan merupakan hal istimewa (jika tidak mau dikatakan tidak sesuai dengan RPJMD Kota Padang). Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan adalah program ibarat buku wajib. Selalu ada tetapi dampaknya tidak terlalu terasa. Pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan, pada dasarnya ini adalah program wajib karena terkait dengan pelayanan dasar. Mau tidak mau, Pemko memang harus menjadikan prioritas. Jika tidak, sama dengan membunuh masyarakat secara perlahan. Demikian juga dengan program percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran serta program pengembangan industri dan pariwisata.

Yang cukup menarik perhatian adalah program prioritas penataan sarana dan prasarana perkotaan berbasis mitigasi bencana untuk mendukung Padang Metropolitan. Program ini akan di fokuskan kepada peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan yang memang merupakan prasyarat penting untuk bisa masuk kategori Kota Metropolitan. Pertanyaan kritisnya adalah bagaimana program dan kegiatan ini bisa mengurangi risiko bencana. Jika peningkatan infrastrukstur jalan dan jembatan menjadi prioritas, maka orientasinya murni untuk mendukung pencapaian Padang sebagai kota Metropolitan, tetapi bukan untuk mitigasi bencana (itulah sebabnya Dinas PU menjadi salah satu SKPD yang mendapat porsi besar tahun 2014).

Mitigasi bencana adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Artinya yang menjadi fokus itu tidak hanya berbicara fisik, tetapi terkait erat dengan kapasitas dan perilaku masyarakat. Sehingga fokus anggarannya juga adalah untuk membangun masyarakat baik peningkatan kapasitas atau pengurangan kerentanan. Kekhawatirannya adalah, penggunaan kata “mitigasi bencana” dalam program prioritas itu hanya dijadikan sebagai bungkus untuk mengatakan bahwa APBD Padang memberikan perhatian terhadap kondisi dan posisi Kota yang berada di jalur rawan bencana (mudah-mudahan penulis salah dengan kekhawatiran ini). Sehingga tidak mengherankan jika dalam pemberitaan beberapa waktu yang lalu, BPBDPK sebagai leading sector Penganggulangan Bencana Kota Padang berulangkali dipanggil DPRD untuk membahas anggaran mitigasi yang dianggap DPRD terlalu kecil.

Penulis masih berkeyakinan bahwa Pemko dan DPRD akan membuka pintu untuk lebih baik. Sekarang tinggal bagaimana kita semua terlibat agar APBD 2014 nantinya sesuai dengan harapan masyarakat sebagai satu-satunya pemilik mutlak dari APBD. Karena masih banyak PR yang belum selesai (masalah sampah, banjir dll) serta PR-PR lain yang antri menunggu untuk dikerjakan dan dipersamakan.

Sehingga tanggal 22 Januari nanti, para decision maker akan menggunakan hati nurani untuk menetapkan APBD. Kita mendoakan tidak ada iblis yang akan menemani dan mengganggu prosesi tersebut. Harapannya, dengan APBD yang lebih baik dan diiringi dengan implementasi yang benar tentunya akan memberikan dampak positif untuk masyarakat yang lebih baik (For Better Society). Dan kita tidak dilarang untuk “bermimpi” hal ini akan terwujud. (*)

Opini lainnya

Komentar