Date Selasa, 29 July 2014 | 13:39 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Opini

Memulihkan Kesadaran Berbangsa-Bernegara

Sri Sugiyati

Direktur FRit (Forum Siset Terapan) Padang

Dalam momen memperingati Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) tahun 2011 ini, ada baiknya kita merenungkan masalah kesadaran masyarakat kita (terutama generasi muda) tentang berbangsa dan bernegara Indonesia. Kesadaran ini tentu penting, terutama mengingat hanya dengan hal demikianlah akan bisa terjamin tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.


Sebagai perbandingan, kita perlu merenungkan tentang anak-anak Amerika yang sudah menjadi warga negara sebelum ia dewasa. Begitu kata ahli politik Lucian W Pye (1971). Di dalam otak anak-anak Amerika telah ditanamkan pendidikan politik sejak mereka di usia sekolah.

Anak-anak Amerika amat memahami arti bentuk federalisme negaranya. Meski setiap daerah di Amerika punya pemerintahan sendiri-sendiri yang khas, tapi mereka tetap merasa satu sebagai bangsa Amerika. Mereka juga dibiasakan untuk menghormati founding fathers (bapak bangsa)-nya. Pada mereka juga ditanamkan kesadaran bermultikultural, yaitu kesadaran sebagai bangsa yang multietnis dan budaya melting pot.


Sementara kesadaran berbangsa Indonesia masa sekarang (baca: era reformasi) amat berbeda. Nilai kebangsaan Indonesia masa sekarang diwarnai penonjolan sikap primordial antardaerah, dengan semangat otonomi daerah yang agak menyimpang dari semangat kebangsaan. Bukti politik identitas tersebut terlihat dari kian merebaknya kemauan-kemauan daerah untuk berlomba-lomba mengurus dirinya sendiri.

Eksploitasi besar-besaran dilakukan (termasuk menguras kocek rakyat lewat regulasi daerah) yang tujuan akhirnya adalah uang. Karenanya, tak mengherankan kalau pada saatnya nanti akan terjadi ketimpangan antara daerah yang kaya dan yang miskin lantaran kesadaran kolektif untuk saling menolong dan berbagi tersebut menjadi nihil.


Bangsa Indonesia sebenarnya telah punya simbol-simbol identitas utama (primarily identity symbols) yang bisa menjadi perekat bangsa seperti Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Harkitnas, Sumpah Pemuda (tanah air, bangsa, bahasa), bendera, multikulturalisme, founding fathers. Cuma, simbol-simbol identitas bangsa tersebut kurang disosialisasikan secara optimal dan difanatiki sejak usia sekolah. Karenanya, tak mengherankan jika sekarang ini ada tengara banyak oknum orang Indonesia yang ketika di luar negeri tak merasa sebagai bangsa Indonesia.


Hasil akhir rendahnya kesadaran berbangsa ini terlihat kian merajalelanya korupsi alias mencuri uang rakyat/negara, sikap tak tahu malu sebagai bangsa pengutang, dan kian anarkisnya perilaku masyarakat terhadap sesama. Pada era 70-an, saya belum menyaksikan copet dibakar, pezina diarak bugil, garong berpistol di siang bolong, dan maling ayam tewas dianiaya. Sebaliknya era sekarang ini banyak koruptor dibiarkan lari, hukum dilanggar, sekolah dan perguruan tinggi dikomersialkan, sementara maling kecil ditangkap. Implikasinya bangsa kita terpuruk kualitas dan citranya di mata dunia internasional.


Penyimpangan perilaku masyarakat yang korup, arogan, yang menyimpang jauh dari nilai humanisme tersebut disebabkan juga oleh ketiadaan teladan para pemimpin bangsa selama 30-an tahun belakangan ini. Pada era Soekarno-Hatta memang telah terjadi korupsi, tapi berkat kesahajaan para pemimpin bangsa kita ketika itu, angka korupsi tak sehebat yang terjadi saat ini. Sekarang ini kesadaran sebagai bangsa terkikis habis oleh sifat kapitalisme global, di mana orang cuma dinilai dari kebermilikannya, bukan pada keteladanan dan kecendekiaannya. Implikasinya orang berlomba mencari uang sebanyak mungkin, kendati melalui cara yang salah.


Kelompok sesat ini beranggapan bahwa dengan uang, orang dapat berbuat apa saja semisal menyumbang yayasan yatim piatu dan tempat ibadah, membeli jabatan (money politics), kuliah di perguruan tinggi favorit, membangun villa atau bungalow dan menyebar uang receh di bawah jembatan. Toh, tak ada uang bercap halal-haram setelah digunakan. Ketiadaan contoh orang yang berintegritas, bermoral dan bertanggung jawab ini kian mencabik-cabik masyarakat untuk meniru hal-hal yang jauh dari etika moral. Koruptor yang baru keluar penjara merasa seperti orang kebanyakan, toh masih punya simpanan hasil korupsinya.


Kesadaran sebagai bangsa juga tercabik oleh sikap etnisitas, fanatisme sesama pemeluk agama, fanatisme golongan yang jauh dari semangat pluralitas bangsa. Prinsip pemunculan kepemimpinan bukan diukur dari profesionalitas dan sikap kebangsaan, melainkan cuma oleh suku, agama, golongan dan ras yang sama.


Mengurai kemerosotan mental suatu bangsa (yang indikatornya korupsi, kolusi dan nepotisme/KKN, kemiskinan struktural dan kultural) memang tak mudah, namun ia mesti dilakukan cepat dan sekuat tenaga. Pembangunan ekonomi, politik dan hukum yang kini kurang tampak hasilnya, perlu diimbangi dengan pembangunan budaya, khususnya mengembalikan sosialisasi pendidikan kewarganegaraan (civic) di sekolah-sekolah. Pada pendidikan kewarganegaraan wajib ditanamkan prinsip etik multikulturalisme, yakni kesadaran perbedaan satu dengan yang lain menuju sikap toleran, yaitu menghargai dan menghormati perbedaan. Stigma yang terjadi pada etnis dan religi malah bisa menjadi bahan perekat kebangsaan kalau antarwarganegara punya sikap toleran.


Pada institusi-institusi di masyarakat juga perlu ditumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara lewat pendidikan multikulturalisme. Organisasi sosial-politik, pemuda, olahraga, yayasan, koperasi, tak perlu bersifat eksklusif tapi harus sanggup bersifat inklusif dengan mengembangkan organisasi dengan penanaman kesadaran berbangsa. Upaya tidak menoleransi pelanggaran hukum, anarkisme, sektarianisme perlu selalu diajarkan dalam berbagai kesempatan.


Dalam keluarga, orangtua penting memberi contoh dan teladan soal kebangsaan semisal mencintai yang miskin dan lemah. Ini untuk mengkonter realitas bahwa umumnya yang macho, tampan dan berkuasa lebih banyak penggemarnya. Orangtua juga perlu bersifat terbuka terhadap anggota keluarga perihal ekonomi, sosial dan budaya. Anak yang saleh dan beriman tak akan rela orangtuanya korup, asusila dan berbuat nista. Keluarga yang bertanggung jawab ialah keluarga yang menyadari profesi orangtuanya, menyadari jumlah pendapatan, dan mengharamkan harta yang ilegal.


Memang, hambatan yang dihadapi dalam menumbuhkan etos kebangsaan tersebut ialah kian merosotnya keteladanan pemimpin. Karenanya, orangtua, guru, tokoh masyarakat, pemimpin parpol, lembaga, ormas, polisi, jaksa, hakim, birokrat, legislatif, presiden dan tokoh-tokoh yang masih berjiwa negarawan perlu memulai memberi teladan.


Hal itu penting mulai kita sadari. Sebab, realitas terjadinya masalah ruwet di masyarakat semisal soal ketidakadilan, KKN, penyalahgunaan wewenang, konflik dan semacamnya, akan bisa melahirkan masyarakat apatis dalam bangsa ini. Partisipasi masyarakat juga akan sukar muncul bila perubahan yang terjadi tak menyentuh kepentingan orang banyak semisal pendidikan yang terjangkau, kebutuhan pokok yang murah, serta ongkos kesehatan yang murah dan mudah.


Memang, perlu diakui, memikirkan masalah kebangsaan tak bisa dilepaskan dengan penyelesaian problem yang dihadapi bangsa. Misalnya soal peningkatan ekonomi, kesejahteraan rakyat, mewujudkan supremasi hukum, menciptakan keamanan, meningkatkan pendidikan masyarakat. Hal ini malahan lebih penting diagendakan dalam bincang pejabat dan pemimpin ketimbang cuma menginventarisasi coreng-moreng dan absurditas penyelewengan. Mencoba meminimalisasi supaya orang tak korupsi dengan menciptakan aturan hukum dan aturan pelaksanaan, sanggup melakukan kontrol yang ketat, malahan akan bisa didapat nilai tambah.


Akhirnya, perlu pula diakui, kita tak akan dapat menciptakan masyarakat yang tertib, sejahtera dan taat pada hukum dalam waktu dekat. Tapi dengan melakukan kontrol yang kontinyu kepada berbagai bentuk pelanggaran, berani menegur dan memperingat-kan, mampu memberi hukuman yang setimpal, pada akhirnya akan bisa diwujudkan sistem hukum yang secara otomatis didukung masyarakat. Hal ini akan bisa membantu pulihnya kesadaran berbangsa dan bernegara pada masyarakat kita. Semoga! (*)

Opini lainnya

Komentar