Date Selasa, 29 July 2014 | 19:42 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Tajuk Rencana

Apresiasi Tol Laut Bali

Redaksi

RASANYA sangat bangga melihat tol laut di Bali rampung. Jalan yang menghubungkan Benoa–Ngurah Rai–Nusa Dua sepanjang 12,7 kilometer itu kini menjadi jembatan terpanjang di Indonesia, mengalahkan Jembatan Suramadu yang panjangnya 5,4 kilometer. Memang masih kalah dengan Jembatan Penang yang panjangnya mencapai 13,5 kilometer. Seandainya kita mau menambah beberapa kelokan lagi, mungkin bisa menjadi jembatan terpanjang di Asia Tenggara.

Tetapi, lumayanlah, dari Nusa Dua ke Benoa yang biasanya memakan waktu dua jam dengan mobil kini hanya perlu 15 menit. Yang membanggakan lagi waktu pembangunannya yang supercepat, yakni 14 bulan atau satu tahun lebih dua bulan. Apresiasi pantas diberikan kepada jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengeroyok proyek tersebut hingga mencatat sejarah di Indonesia sebagai proyek berskala besar dengan waktu pengerjaan tercepat. Bandingkan dengan

Jembatan Suramadu, yang panjangnya tidak sampai separo jembatan tol laut Bali, membutuhkan 12 tahun untuk membangunnya. Peletakan batu pertama dan peresmian dilakukan oleh presiden yang berbeda. Membangun tol di tengah laut secara teknis memang lebih sulit daripada membangun tol di darat. Namun, kelebihan membangun tol di tengah laut adalah tidak dipusingkan dengan urusan pembebasan lahan yang sangat menjengkelkan. Padahal, kebutuhan tol di trans-Jawa sudah sangat mendesak. Realisasi jalan tol Surabaya–Mojokerto, Mojokerto–Kertosono, dan Kertosono–Solo sangat dinantikan oleh masyarakat. Bayangkan saja, waktu tempuh Surabaya–Ngawi, yang seharusnya hanya empat jam, saat Sabtu (6/7) mencapai delapan jam.

Kemacetan terjadi di Balongbendo, Perak, Bagor, dan Saradan. Proyek tol Surabaya–Mojokerto, Mojokerto–Kertosono, dan Kertosono– Solo terhambat oleh pembebasan lahan. Sebagian besar memang disebabkan oleh ulah spekulan tanah yang ingin mengeruk keuntungan dari proyek jalan tol. Tetapi, ada juga warga yang menolak pembebasan karena ingin mempertahankan sawah yang telah menghidupinya selama puluhan tahun. Seorang petani di Desa Watualang, Ngawi, Djoko Wiyono, misalnya, sampai menggugat panitia pembebasan tanah hingga ke Mahkamah Agung (MA) karena menilai perencanaan jalan tol Kertosono–Solo tidak tepat. Sebab, proyek tersebut menggusur infrastruktur irigrasi yang mengairi puluhan hektare areal persawahan di desa tersebut. Seandainya saja bisa lebih fleksibel, pemerintah tentu bisa menambahkan satu kelokan di lokasi-lokasi yang belum dibebaskan.

Kita semua pantas berharap kinerja yang ditunjukkan pelaksana proyek jalan tol laut di Bali, terutama soal kualitas dan kecepatan, bisa menular ke proyek-proyek tol antarkota yang lain. Termasuk di proyek tol laut Jawa–Sumatera yang saat ini masih menjadi perdebatan. Kalau virus tim BUMN di Bali bisa menyebar, dalam dua tahun ke depan akan lahir puluhan kilometer jalan tol di Indonesia. Itu akan berimbas secara langsung pada kelancaran distribusi barang di Indonesia. Kondisi itu juga akan mendongkrak perekonomian Indonesia.

Tentu tidak semua problem jalan harus diselesaikan dengan jalan tol. Tol tengah Kota Surabaya merupakan salah satu rencana proyek yang mubazir. Untung saja, Surabaya punya wali kota yang gigih menolak pembangunan tol tengah kota yang diyakini tidak akan memberikan solusi kemacetan Surabaya. (*)

Tajuk Rencana lainnya

Komentar