Date Selasa, 29 July 2014 | 17:43 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Cucu Magek Dirih

Calon Wako Padang Asnawi Bahar

H. Sutan Zaili Asril

Wartawan Senior

Calon Wako Padang Asnawi Bahar

Siapakah wali kota Padang yang akan datang yang ideal. Kalau ditilik dari sumber rekrutmen, dari kalangan manakah calon wali kota (wali kota yang ideal) itu? Apakah dari kalangan birokrat/pejabat, atau kalangan tentara/aparatur, atau kalangan politisi/aktivis, atau dari kalangan profesional—termasuk wartawan, atau dari kalangan ahli/profesor atau Ph.D, atau kalangan tokoh masyarakat (ninik mamak-alim ulama-cadiak pandai) budayawan/seniman, atau kalangan dunia usaha atau para pelaku usaha (pengusaha/perajin/pedagang dan atau eksekutif bisnis)? Maliek contoh ka nan sudah/maliek contoh ka nan manang—mana fakta best praktice yang dapat dirujuk/mana kisah sukses dari mereka yang menjadi kepala daerah (wali kota)? Sesungguhnya siapa saja warga negara Republik Indonesia berhak menjadi calon kepala daerah wali kota/wakil wali kota Padang—sama ada menjadi calon presiden/calon wakil presiden atau calon gubernur/calon wakil gubernur atau calon anggota parlemen (DPR-RI/DPD-RI dan DPRD provinsi atau kabupaten/kota). Memang ada persyaratan administrati yang harus dipenuhi—lebih sebagai tertib administrati, dan last but not least ada partai pengusung. Kalau tidak ada partai pengusung, juga terbuka jalan lain: menjadi calon independen. Sing penting dapat menjadi calon wali kota Padang.

Jadi, tidak persoalan apa latar belakang calon kepala daerah. Apakah lelaki dan atau perempuan—bahkan apakah ia/dia lajang (gadis/janda dan atau bujang atau duda) atau berkeluarga, apakah ia/dia birokrat dan atau mantan birokrat, atau apakah ia/dia sedang jadi petinggi/pejabat rendahan, atau apakah ia/dia eksekutif dan atau profesional, apakah ia/dia mahaguru/pakar dan atau guru/ulama/dai/mubaligh, apakah ia/dia aktivis dan atau orang biasa atau apakah ia/dia pengusaha/eksekutif bisnis—atau orang panggaleh di pasa, pokoknya boleh. Asal ia/dia dapat sokongan dari satu partai/koalisi partai yang akan mengusungnya jadi calon wali kota/calon wakil wali kota Padang ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Padang—kalau tidak dapat menemupuh jalur calon independen.

Ada kegamangan di sementara kalangan sehingga mereka menambahkan satu persyaratan lagi bagi calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah, yaitu memiliki pengalaman dalam pemerintahan~!? ”Persyaratan tambahan” ini tidak begitu jelas! Apakah ”persyaratan tabahan” itu bermaksud: hanya orang yang jadi birokrat/pejabat saja yang dapat mengajukan diri menjadi calon kepala daerah, dan rekrutmen dari sumber lainnya tidak diterima, misalnya?? Atau, ada kegamangan pula—kecenderungan dari kalangan birokrat/orang memiliki darah sorang birokrat—kalau calon dari kalangan dunia bisnis (pengusaha/panggaleh atau eksekutif bisnis) juga tidak dikehendaki? Karena nanti daerah/masyarakat daerah pula akan dijual/diperdagangkan—ini termasuk isu yang sangat jahat.

Jadi, perlu dikembalikan perspektif yang jujur/toleran, bahwa dari mana pun sumber rekrutmen calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah, sesungguhnya dijamin oleh peraturan-perundangan. Tak diharapkan muncul dan berkembang sentimen negatif yang menegasikan/menihilkan calon dari sumber rekrutmen tertentu. Sebab, sesungguhnya, tidak ada jaminan jika calon kepala daerah adalah birokrat/berpengalaman di pemerintah karena mereka sesungguhnya adalah pekerja pemerintahan. Belum tentu memiliki kualifikasi yang ideal/minimum cukup untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kepala daerah bukan hanya sebatas kepala pemerintahan daerah yang mengurus administrasi.birokrasi pemerintahan daerah—tidak ada manfaat mereka dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah/memajukan daerah yang akan dipimpinnya.

BUKAN karena kebetulan Cucu Magek Dirih seorang bisnismen (pengusaha dan atau eksekutif bisnis—walaupun hanya pada bidang media massa), bilamana ia lebih berharap kepala daerah seorang berlatarbelakang/dari kalangan dunia usaha!! Pertama, Cucu Magek Dirih, secara simplistis, cenderung memandang para birokrat yang jadi kepala daerah tidak tahu atau tidak mengerti/paham ”perekonomian daerah” sebagai bagian penting dari peningkatan kesejahteraan/kualitas kehidupan masyarakat daerah—selain dalam hal ketersediaan pelayanan pendidikan/kesehatan/sosial, misalnya. Sejauh ini, ada kecenderungan kuat, kepala daerah berlatar belakang birokrat, tidak mampu berdiri di samping para pelaku usaha (pengusaha/pedagang) dan memandang masalah dihadapi oleh dunia usaha seperti para penguaha/perajin/pedagang memandang masalah dihadapi. Pejabat yang berlatar belakang birokrat cenderung menjadi pangareh dan atau memaksa rakyat patuh pada mereka belaka.

Dalam perspektif/pemahaman Cucu Magek Dirih, Kota Padang punya beberapa posisi: sebagai ibukota provinsi (di mana kedudukan gubernur bersama berbagai instansi dinas/teknis); pusat perekonomian daerah—walaupun sebenarnya sebagian dari peranan Kota Padang sebagai pusat perdagangan sudah mulai/terpaksa/dipaksa beralih ke Bukittinggi; memiliki sentra perdagangan rakyat (termasuk pasar-pasar tradisional)—selain pedagang besar; kota pendidikan—khususnya di mana terdapat sekitar 30-an perguruan tinggi (universitas/institut/sekolah tinggi/akademi); wajah Provinsi Sumatera Barat (kemajuan daerah/keunggulan produk khas daerah); dan tentu saja pelayanan kepada masyarakat kota (dalam hal ini Kota Padang).

Cucu Magek Dirih justru merasa gamang kalau para birokrat hanya mampu mengurus pemerintahan—dan bahkan minus pelayanan kepada masyarakat, dan tidak mengerti dan paham berbagai problema Kota Padang sebagaimana yang disebutkan tadi, atau tentu mereka tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi tersebut, dan atau paling banter mereka hanya memandang secara salah/berdiri pada posisi yang salah, dan melahirkan kebijakan yang salah, dan hasilnya tidak dapat diukur sebagai satu keberhasilan—kecuali seperti dikatakan Mendagri Gamawan Fauzi bahwa kinerja dari pemda itu adalah membelanjakan APBN dan tidak peduli apa pembelajaan itu berguna atau memberi manfaat/memberi hasil dan dirasakan hasil dan manfaatnya oleh masyarakat!!

Seorang pemimpin (formal) seperti termasuk kepala darah (gubernur dan bupati/wali kota) dan bahkan juga presiden, adalah figur yang dipandang memiliki kemampuan (kapasitas) secara pengetahuan (knowledge base) dan kecerdasan (intelegensia) menguasai masalah dihadapi dan memandang ke masa depan (lima, 10, 15, atau 20 tahun ke depan), dan berdasarkan apa realitas saat dihadapi, mengetahui apa potensi dimiliki, menghitung pengetahuan/intelektualitas dan kecerdasan (bekerja dengan pengetahuan dan cermat/penuh perhitungan)—yang didukung para ahli/para orang berpengalaman, memikirkan bagaimana membuat kemajuan yang akan dicapai secara rutinitas (lima-10-15-20 tahun di depan ) dipercepat menjadi di bawah lima tahun/lebih cepat dihadirkan kepada/dirasakan masyarakatnya—kalau tidak demikian kepala daerah itu hanya birokrat!!

Dalam perspektif demikian, siapa sesungguhnya yang memiliki orientasi ke masa depan—memperhitungkan masa depan dan berusaha menghadirkan secara lebih cepat/lebih awal tersebut? Apakah birokrat, apakah kaum proesional—termasuk tentara, apakah para ahli/profesor atau Ph.D, dan apakah pengusaha/ekskutif bisnis! Kalau pertanyaan itu diajukan kepada Cucu Magek Dirih, maka ia akan memilih pengusaha atau eksekutif bisnis berpengalaman—he/she known very well about. Lalu, bagaimana halnya dengan birokrat—termasuk tentara!? Mereka adalah orang yang bekerja/diperintahkan mengerjakan! Mereka tak mungkin untuk melakukan perubahan—mereka dapat bicara perubahan! Bagaimana dengan kalangan ahli/profesor/Ph.D? Mreka orang yang pandai memikirkan/menyampaikan dan tak ada bukti mereka bisa melakukan apa mereka katakan?

DALAM perspektif yang disederhanakan/dihitamputihkan tersebut, secara esensial, Cucu Magek Dirih lebih memilih rekrutmen untuk kepala daerah—dalam hal ini calon wali kota Padang—dari kalangan pengusaha dan atau eksekutif bisnis. Apalagi, menurut pertimbangan Cucu Magek Dirih, calon wali kota Padang yang akan datang diharapkan memiliki visi bisnis (tahu/mengerti/memiliki mindset bisnis/berusaha—termasuk berdagang) agar para pedagang tidak terus dimarginalkan. Pengusaha/pebisnis dan perajin/pedagang adalah sektor ketiga yang harus semakin tampil dalam perekonomian daerah. Bagaimana untuk meningkatkan kuantitas/kualitas produksi, bagaimana mendorong semakin berkembang usaha baru/kerajinan baru/pedagang baru, dan bagaimana mengkondisikan para pelaku usaha merasakan iklim berusaha yang sehat!

Dalam perspektif demikian, Cucu Magek Dirih menyemangati keberanian calon wali kota Padang dari kalangan pengusaha/pebisnis dan eksekutif bisnis, seperti Ketua Kadinda Provinsi Sumatera Barat Asnawi Bahar dan beberapa calon wali kota dari kalangan usahawan atau partikelir lain, misalnya. Belum tentu juga Asnawi Bahar akan lolos menjadi calon wali kota!? Dari partai mana? Karena dalam satu partai masih mungkin ada beberapa calon pula. Kalaupun Asnawi menjadi calon dari satu partai—katakan Partai Golkar, belum otomatis Asnawi akan terpilih menjadi wali kota Padang. Masih banyak hal yang ikut/andil/menentukan dan masih panjang perjalan ke arah sana. Cucu Magek Dirih menyebut nama Asnawi pun lebih dalam arti simbolis, mewakili figur dunia usaha (pengusaha dan atau eksekutif bisnis skaligus). (*)

Cucu Magek Dirih lainnya

Komentar