Date Jumat, 25 July 2014 | 18:17 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Opini

Mutasi Guru yang Adil

Junaidi

Guru SMPN 35 Padang, Alumni Ohio State University, USA

Persoalan tidak meratanya jumlah guru telah mengakibatkan sebagian guru tidak bisa memenuhi beban kerja minimal, yaitu 24 jam tatap muka perminggu. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah telah mengeluarkan Permendiknas nomor 39 tahun 2009 yang kemudian diubah dengan Permendiknas nomor 30 tahun 2011. Peraturan tersebut selain mengatur tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas, juga mengamanatkan agar dalam jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2011, dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota dan kantor wilayah kementerian agama dan kantor kementerian agama kabupaten/kota harus selesai melakukan perencanaan kebutuhan dan redistribusi guru.

Namun, meski sudah diberi tenggat waktu hingga penghujung tahun 2011, sampai kini sebagian daerah sepertinya masih terus menimbang-nimbang untuk mencari solusi terbaik dalam melakukan redistribusi guru secara tepat dan merata. Tentu cukup bisa dimengerti, melakukan redistribusi atau mutasi guru dalam skala besar tidaklah mudah. Di samping karena jumlah guru yang cukup banyak, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan.

Dalam konteks sumpah jabatan sebagai PNS, meskipun setiap guru PNS telah berjanji untuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, namun dalam kenyataannya tentu tidak semua guru yang bersedia dan siap mental untuk ditempatkan sesuai keinginan pemerintah. Sebab, para guru juga memiliki kepentingan, kewajiban dan pertimbangan lain selain dari kewajiban menjalankan tugas negara. Faktor keluarga misalnya, merupakan salah satu faktor terpenting yang selalu dipertimbangkan guru untuk bersedia dimutasi. Sebab, di samping ingin berhasil dalam karier, para guru tentu juga ingin berhasil dalam membina dan mendidik keluarga. Bukankah pula guru dan keluarga mereka harus menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat banyak. Tentu dunia akan mencibir jika guru hanya sukses mendidik anak-anak bangsa di sekolah, sementara anak kandung mereka sendiri tidak menjadi “orang” karena gara-gara guru bertugas jauh dari keluarga. Karena itu, kepentingan pemerintah untuk melakukan redistribusi guru secara merata tentu seyogyanya juga sejalan dengan harapan dan keinginan para guru.

Tapi, mengingat banyaknya jumlah guru, tentu sangat sulit membuat kebijakan yang bisa memuaskan hati semua guru. Jangankan melakukan mutasi guru dalam jumlah besar, mutasi guru dalam jumlah kecil saja sering menimbulkan masalah. Namun demikian, jika guru dimutasi, para guru setidaknya bisa berharap diperlakukan secara adil. Sehingga kebijakan mutasi guru diterima dengan lapang dada oleh para guru. Lantas, seperti apa mutasi guru yang adil itu?

Agaknya cukup banyak interpretasi yang bisa diberikan tentang mutasi guru yang adil. Namun setidaknya adil bagi guru dapat dimaknai dengan adanya kesempatan yang sama bagi setiap guru untuk memilih dan mengajar di sekolah yang sesuai dengan keinginan, harapan, kemampuan, potensi, kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki guru. Dengan demikian pada prinsipnya setiap guru harus diberikan hak yang sama (equality) dalam memilih sekolah tempat mereka mengajar. Namun karena kecendrungan sebagian besar guru akan memilih sekolah-sekolah yang bagus, seperti pepatah minang, condong mato ka nan rancak, condong salero ka nan lamak, maka diperlukan “sistem’ yang bisa mengakomodir hal-hal tersebut.

Menurut hemat penulis, sistem PSB-online (seperti yang dilaksanakan di kota Padang misalnya) merupakan salah satu contoh sistem yang bisa diadopsi dengan melakukan beberapa penyesuaian untuk mendistribusikan guru secara adil. Sistem PSB-online ini merupakan salah satu contoh sistem yang telah mampu mengakomodir keinginan peserta didik serta orang tua mereka untuk memilih sekolah yang sesuai dengan keinginan mereka. Dengan demikian mereka memiliki hak yang sama (equality) dalam memilih sekolah. Namun demikian hasil pilihan mereka, diterima atau tidak, atau di sekolah pilihan yang keberapa diterima, sangat ditentukan oleh kemampuan mereka yang tercermin melalui NEM. Dilihat dari prinsip keadilan, sistem seperti ini tentu sangat adil, objektif, dan transparan.

Tentu bukan pekerjaan mustahil jika sistem PSB-online diadopsi dan dilakukan penyesuaian untuk melakukan pemerataan guru. Dengan sistem seperti ini setiap guru akan memiliki kesempatan serta hak yang sama (equality) untuk memilih sekolah yang mereka inginkan sebagai tempat mengajar. Namun keinginan guru tersebut tentu juga harus disesuaikan dengan “nilai” yang mereka miliki. “nilai” merekalah yang menentukan di sekolah mana mereka layak dan berhak mengajar. Lalu, darimana nilai guru bisa diambil sebagai input yang akan diolah oleh sistem dalam menentukan di sekolah pilihan yang keberapa guru diterima? Tentu ada banyak sumber yang bisa dijadikan nilai guru, misalnya saja nilai hasil uji kompetensi guru (UKG), nilai penilaian kinerja guru, nilai portofolio guru, dan lain sebaginya.

Jika sistem PSB-online diadopsi dan dilakukan penyesuaian untuk melakukan distribusi guru, maka tidak saja memberikan hak yang sama kepada setiap guru dalam memilih sekolah yang mereka inginkan, tapi juga akan melahirkan kompetisi secara sehat, objektif, dan transparan dalam memilih sekolah. Sebab, hanya guru dengan nilai atau mutu yang lebih baik yang akan diterima oleh sistem di sekolah yang mutunya juga lebih baik. Karena itu, mutu sekolah akan berbanding lurus dengan mutu guru. Guru hebat akan mengajar di sekolah hebat, guru kurang hebat mengajar di sekolah kurang hebat. Dengan cara ini, potensi peserta didik akan berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi guru. Peserta didik yang berpotensi menjadi calon mentri harus dididik oleh guru yang juga bisa melahirkan mentri. Jangan sampai peserta didik yang seharusnya kelak menjadi mentri hanya bisa menjadi bupati karena dididik oleh guru yang hanya bisa mencetak bupati. Sebaliknya, jangan sampai pula ada guru yang seharusnya bisa melahirkan mentri tapi hanya bisa mencetak bupati karena berada di “habitat” yang tidak tepat. Mereka bernasib seperti “mutiara dalam lumpur”. Atau dalam bahasa Fasli Jalal disebut dengan “pemborosan SDM guru”.

Jika dilihat dari mutu sekolah kita yang diklasifikasikan menjadi (1) sekolah potensial, (2) RSSN, (3) SSN, (4) RSBI, (5) SBI, maka menurut hemat penulis guru kita seyogyanya juga memiliki klasifikasi, misalnya ada guru klasifikasi A untuk guru dengan mutu sangat baik, klasifikasi B untuk mutu baik, klasifikasi C untuk mutu cukup atau kurang. Selanjutnya klasifikasi guru tersebut juga harus disesuaikan dengan klasifikasi sekolah. Misalnya saja hanya guru yang berklasifikasi A yang bisa mendaftar dan mengajar di sekolah SBI/RSBI. Dalam jangka waktu tertentu (misalnya sekali 5 tahun) klasifikasi guru ini ditinjau lagi sehingga bagi guru yang sudah memiliki klasifikasi bagus tidak merasa berpuas diri sehingga tidak lagi meningkatkan kompetensi serta bagi guru yang masih berada pada klasifikasi sedang dan rendah juga memiliki kesempatan untuk naik “kasta”. Dalam hal ini, sistem pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM) oleh pihak kepolosian bisa menjadi salah satu contoh sederhana.

Namun, adanya perbedaan klasifikasi guru sesuai dengan tingkatan mutu guru seharusnya juga diikuti dengan perbedaan penghasilan dan kesejahteraan guru. Guru dengan klasifikasi mutu yang lebih baik juga harus digaji dengan lebih besar dibanding guru dengan klasifikasi mutu yang lebih rendah. Dengan cara seperti ini diharapkan para guru lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka, berusaha untuk lebih baik dari waktu ke waktu. Sebab, peningkatan prestasi kerja akan berbanding lurus dengan peningkatan penghasilan dan kesejahteraan. Dengan cara seperti ini, kekhawatiran sekolah dengan mutu rendah diajar oleh guru yang mutunya juga rendah akan semakin bertambah parah akan bisa teratasi. Sebab, para guru tentu akan berusaha untuk meningkatkan klasifikasinya agar penghasilan dan kesejahteraannya juga meningkat.

Gagasan redistribusi atau mutasi guru secara online juga sangat bermanfaat untuk menyediakan data base guru yang lengkap dan akurat serta bisa diakses lewat internet. Dengan demikian pengaturan “lalu lintas” redistribusi dan mutasi guru cukup tinggal “klik” saja. Selain itu, untuk menyusun perencanaan kebutuhan guru tidak lagi perlu berulang kali meminta data pada masing-masing sekolah. Peluang rekayasa jam mengajar juga akan tertutup. Verifikasi dan validasi data guru, seperti untuk kebutuhan pembayaran tunjangan profesi guru tentu tidak perlu lagi berumit-rumit dengan tumpukan-tumpukan kertas. Lalu, jika administrasi pendidikan kita bisa dijalankan secara lebih efektif, lebih murah dan mudah, serta lebih membuat guru merasa diperlakukan secara adil dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi, kenapa tidak kita untuk mencobanya. Wallahu a’lam bish shawab.(*)

Opini lainnya

Komentar