Date Rabu, 23 July 2014 | 18:52 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Tajuk Rencana

UU Peradilan Anak Baru

*

*

PENGESAHAN UU Sistem Peradilan Anak merupakan langkah maju dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. UU tersebut setidaknya telah memperbaiki sejumlah hal dari tujuh kelemahan dalam UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Hal paling dasar dalam UU Sistem Peradilan Anak adalah keadilan restoratif. Pemulihan kerugian yang dialami korban dan pelaku lebih dikedepankan daripada hukuman penjara. Hukuman yang diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bertujuan mendidik, bukan ajang membalas dendam yang difasilitasi negara.

UU Sistem Peradilan Anak juga mengadopsi sistem diversi. Artinya, penyelesaian kasus secara kekeluargaan di luar pengadilan lebih diutamakan daripada proses peradilan. Penyidik nanti memperoleh ruang lebih besar untuk mendamaikan dua pihak berperkara yang salah satu atau dua pihak adalah anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum dengan ancaman hukuman kurang dari tujuh tahun.

Dengan demikian, kasus seorang anak yang ditahan karena dituduh mencuri sandal milik polisi di Sulawesi Utara tidak akan terulang karena penyidik bakal memprioritaskan orangtua meminta maaf atau membayar ganti rugi. Namun, ulah polisi yang menganiaya anak tersebut akan tetap diproses karena penganiayaan bukan delik aduan yang bisa dihentikan dengan perdamaian dan penganiayaan dilakukan orang yang sudah dewasa.

Alih-alih menahan anak di rumah tahanan seperti sekarang, penyidik nanti mengupayakan dua pihak melakukan perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, hukuman berupa penyerahan anak kembali ke orangtua, hukuman berupa pelayanan masyarakat, atau penyerahan ke lembaga pendidikan maksimal selama tiga bulan.

Langkah maju lain adalah pengaturan batasan minimal anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban hukum pidana dari awalnya delapan tahun menjadi 12–18 tahun. Sementara itu, batasan minimal anak yang bisa ditahan adalah 14–18 tahun.

Penyidik dan penuntut umum wajib mematuhi ketentuan itu karena pada praktiknya, banyak anak yang ditahan untuk menghindari ancaman fisik dari keluarga korban. Untuk memastikan penyidik, penuntut umum, dan hakim bermain-main dengan hak anak, UU tersebut mengancam penegak hukum yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan akan mendapat sanksi pidana penjara paling lama dua tahun atau denda maksimal Rp 200 juta.

Media massa juga mendapat mandat yang lebih ketat. Media massa kini dilarang memublikasikan perkara anak yang berusia kurang dari 18 tahun. Meski teknisnya masih menunggu pedoman pelaksanaan, dibutuhkan kebijaksanaan agar media massa tidak lagi memublikasikan perkara yang berkaitan dengan anak, termasuk foto-fotonya.

Tak hanya di media massa, UU Sistem Peradilan Anak juga mewajibkan Polri menyediakan penyidik khusus anak, kejaksaan dituntut menyediakan penuntut khusus anak, dan Mahkamah Agung harus menyediakan hakim anak. Ruang tunggu terdakwa anak dipisahkan dari terdakwa dewasa. (*)

Tajuk Rencana lainnya

Komentar