Date Sabtu, 2 August 2014 | 05:29 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Tajuk Rencana

Kritik terhadap Menteri yang Ketua Parpol

*

*

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan anggota Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II yang berlatar ketua umum parpol agar tetap berfokus pada bidang tugasnya. Mereka diminta memprioritaskan tugas negara daripada aktivitas yang terkait dengan parpol yang dipimpinnya.

Pernyataan SBY tersebut tentu tidak begitu saja terlontar. Sudah pasti ada alasan dia mengeluarkan pernyataan itu. Apalagi, selaku presiden, sudah semestinya dalam kesempatan rapat kabinet dia mengingatkan tugas-tugas pemerintahan para menterinya.

Bagi SBY, bisa jadi ada beberapa menteri yang kinerjanya memang memble. Mereka terindikasi gagal menyelesaikan target-target yang dipatok sejak awal menjabat. Siapa saja menteri tersebut? Tentu hanya SBY yang tahu. Namun, bisa jadi, sorotan SBY kepada menteri dari ketua umum parpol dapat menjawab instruksi tersebut.

Ada 18 di antara 34 menteri dalam KIB II yang berlatar ketua umum parpol. Di antaranya, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar, dan Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali. Selain tiga menteri itu, ada 13 menteri yang berlatar pengurus atau kader parpol.

Di antara seluruh menteri berlatar parpol, hanya Hatta yang dicalonkan partai yang dipimpinnya (PAN) sebagai capres pada Pilpres 2014. Di luar bidang tugas di kabinet, kesibukan Hatta menonjol di bidang persiapan menghadapi pilpres. Aktivitas tersebut selama ini tidak mengganggu jadwal dia sebagai anggota kabinet.

SBY memang perlu mengingatkan para menteri berlatar parpol. Sebab, dari tiga tahun sisa pemerintahan, sesungguhnya hanya dua tahun para menteri efektif bekerja, yakni pada 2012 dan 2013. Pada 2014, mereka bisa jadi lebih memilih berfokus pada persiapan pemilu daripada mengurus kementerian yang dipimpinnya. Setidaknya, pengalaman kinerja menteri menjelang Pemilu 2009 bisa dijadikan pelajaran.

Selain itu, masyarakat belum bisa menikmati sepenuhnya kinerja anggota kabinet. Terbukti, sejak kabinet dibentuk, reshuffle menteri, hingga sekarang, kinerja kabinet bisa dibilang belum optimal.

Soal reformasi birokrasi, misalnya, masyarakat mengeluhkan masih adanya kementerian yang belum seratus persen menerapkan tata pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Integritas pelayanan publik kementerian juga tidak mengalami perbaikan secara signifikan.

Itu belum lagi soal kemudahan berusaha para investor yang masih terkendala berbagai pungutan.

Kinerja menteri yang memble merupakan konsekuensi pemilihan menteri dari parpol. Mereka sudah teruji mengamankan stabilitas roda pemerintahan. Namun, kemampuan sang menteri yang tidak sesuai bidang keahliannya membuat kementerian yang mereka pimpin sering lamban merespons instruksi presiden.

Hal itu memang tidak bisa terelakkan dari sistem pemerintahan setengah presidensial dan setengah parlementer. Menteri kadang terjebak antara kepentingan parpol dan pemerintahan.

Namun, ada baiknya menteri tersebut tetap mengedepankan jiwa kenegarawanannya. Apalagi, saat mengangkat sebagai menteri, presiden tidak sekadar memberikan cek kosong kepada mereka. Kini yang bisa menjawab adalah sang menteri yang bersangkutan: apakah tetap mengabdi untuk rakyat atau menggadaikan kepercayaan untuk parpolnya. (*)

Tajuk Rencana lainnya

Komentar