Date Rabu, 23 July 2014 | 10:54 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Pemerintahan

DPRD Desak Pemko Ajukan Pada APBD-P

Gaji Tenaga Honorer setara UMR

Selasa, 06-08-2013 | 13:16 WIB | 3906 klik
Gaji Tenaga Honorer setara UMR

Ilustrasi (Net. ist)

Sawahan, Padek—Kabar gembira bagi tenaga honorer non-pegawai negeri sipil (PNS). DPRD Padang akhirnya menyetujui gaji pegawai honorer sebesar upah minimum provinsi (UMP) Rp 1.350.000. Gaji honorer yang saat ini di berkisar Rp 500-600 ribu sebulan, dinilai anggota dewan jauh dari layak.

Usulan kenaikan gaji pegawai honorer itu disampaikan seluruh fraksi dalam pandangan umum fraksi pada Paripurna Penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2013 di gedung DPRD Padang, Minggu (4/8) sore.

“Memang harus disetarakan dengan UMP. Gaji yang diterima saat ini memang tidak layak,” ujar Azwar Siry, juru bicara Fraksi Demokrat dalam menyampaikan pandangan fraksinya.

Azwar mengusulkan kenaikan gaji honorer ini dibahas dalam APBD-Perubahan 2013, mengingat kebutuhan hidup makin naik pascakenaikan bahan bakar minyak (BBM).

Fraksi Hanura juga menyetujui rencana kenaikan gaji tenaga honorer ini. “Kalau tidak bisa melebihi UMR, paling tidak setara dengan UMR. Gaji saat ini memang tidak bisa diterima karena terlalu rendah,” ungkap Yendril, Ketua Fraksi Hanura.

Fraksi Hanura juga mengusulkan agar kenaikan gaji pegawai honorer dibahas dalam APBD-P. “Bila telah dinaikkan, jam kerja pegawai honorer otomatis harus disesuaikan. Itu yang perlu dibahas nantinya,” tuturnya.

Fraksi PKS melalui juru bicara Muharlion, juga mendukung kenaikan gaji tenaga honorer ini. “Harus ada pembahasan lebih lanjut dengan Pemko Padang. Salah satunya jam kerja,” ucap Muharlion.

Wali Kota Padang, Fauzi Bahar mengaku telah mendapatkan masukan dari berbagai kalangan jika gaji tenaga honorer memang rendah. Untuk itu, dia telah menyampaikan ke Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) untuk melakukan kajian penambahan.

“Persoalan yang muncul sebelumnya, seperti petugas kebersihan di DKP Padang, jam kerjanya masih di bawah standar. Artinya, jam kerjanya kurang delapan jam. Inilah yang perlu dibahas lebih lanjut. Saya juga tidak mau ada honorer yang dibayar dengan tidak layak,” ujar Fauzi.

Salah satu tenaga honorer Pemko, Defri Rahman menyambut gembira kabar ini. “Khusus di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Padang, dengan beban kerja dan gaji yang diterima saat ini tidak berimbang,” ucap Defri yang juga Ketua Aliansi Tenaga Honorer DKP Padang ini.

Rata-rata gaji yang diterima petugas honorer di DKP ini berkisar Rp 500-600 ribu. “Apalagi yang sudah berkeluarga, dapat apa upah sebesar itu. Tapi karena tidak ada pilihan, mereka ini tetap bekerja,” ujarnya.

“Belum lagi risiko kesehatan. Sudah lama kami memperjuangkan gaji yang layak, bahkan pernah beberapa kali mogok kerja. Mudah-mudahan rencana kenaikan itu bisa segera terwujud,” harapnya. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA