Date Senin, 28 July 2014 | 15:17 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Nasional

Belanja Pegawai di Atas 50 Persen Dilarang

Pendaftaran CPNS Dibuka

Kamis, 18-07-2013 | 11:23 WIB | 26031 klik
Pendaftaran CPNS Dibuka

Ilustrasi (Net. ist)

Jakarta, Padek—Ini kabar gembira bagi peminat pegawai negeri sipil (PNS). Seluruh instansi baik pusat maupun daerah diizinkan mulai membuka pendaftaran CPNS 2013. Rekrutmen ini untuk memberikan ruang lebih bagi setiap instansi mendapatkan calon pegawai berkualitas sesuai kebutuhan.

“Memang saat ini baru Kementerian Keuangan sudah membuka pendaftaran CPNS. Ini sah-sah saja, proses kan boleh saja dimulai,” kata Karo Hukum dan Humas Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Muhammad Imanuddin, Rabu (17/7).

Kebijakan Kemenkeu lebih awal membuka pendaftaran, menurutnya, agar punya waktu lebih panjang menjaring calon peserta. Sebab kalau mendadak, umumnya tidak mendapatkan calon yang diinginkan.

Ditanya apakah untuk membuka pendaftaran lowongan harus mendapat persetujuan MenPAN-RB, Imanuddin menjawab, “Tidak usah persetujuan MenPAN-RB, karena teknis pendaftaran itu diserahkan ke masing-masing instansi. Malah secara pribadi saya mengapresiasi karena Kemenkeu memberikan waktu yang cukup untuk calon pelamar agar tidak dadakan.”

Intinya, lanjutnya, lowongan sudah bisa dibuka mulai dari sekarang. Hanya saja, untuk tes kompetensi dasar (TKD) dan formasinya tetap menunggu putusan MenPAN-RB. Meski sudah memberikan ruang bagi instansi pusat dan daerah membuka lowongan, namun menurut Imanuddin, yang berhak melaksanakan seleksi CPNS ada syaratnya. Terutama instansi belanja pegawainya di APBD di bawah 50 persen dan tidak ada tenaga honorer tertinggalnya.

“Kalau belanja pegawainya berlebih dan honorernya juga banyak, tidak perlu menerima CPNS lagi. Kemenkeu banyak honorernya, tapi mereka tidak mengusulkan honorer tertinggalnya menjadi CPNS, sehingga layak kalau membuka lowongan bagi pelamar umum,” tandasnya.

Menteri PAN-RB, Azwar Abubakar menegaskan, pengadaan CPNS harus dilakukan secara kompetitif, adil, obyektif, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta tidak dipungut biaya.

Hal tersebut disampaikan Menteri PAN-RB Azwar Abubabakar melalui Surat Edaran Nomor: B/22154/M-PAN-RV/7/2013 tertanggal 3 Juli 2013 yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Menteri PAN-RB mengharapkan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat maupun Daerah agar mendukung dan berkomitmen mengawal agar dalam pelaksanaan pengadaan CPNS memegang prinsip-prinsip kompetitif, adil, obyektif, transparan, bebas dari KKN, serta tidak dipungut biaya.

Dalam surat edaran itu, Menteri PAN-RB juga menyebutkan, sebagai bagian dari Program Percepatan Reformasi Birokrasi di bidang aparatur, sistem pengadaan CPNS harus bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat/generasi muda, bahwa untuk menjadi CPNS hanya ditentukan oleh kemampuan diri sendiri.

Mengenai sistem pengadaan CPNS Tahun 2013 ini, kata Azwar, soal tes kempotensi dasar (TKD) akan disusun dan diolah hasilnya oleh Panitia Pengadaan CPNS Nasional yang dibantu oleh tim ahli dari Konsorsium Perguruan Tinggi Negeri. “Penentuan kelulusan TKD berdasarkan nilai ambang batas kelulusan (passing grade) yang ditetapkan oleh Menteri PAN-RB berdasarkan rekomendasi dari tim ahli,” tegas dia.

Pemprov Sumbar sendiri tahun ini juga menerima CPNS. Sekprov Sumbar Ali Asmar mengatakan, Pemprov mengusulkan CPNS 930 CPNS. Namun berapa kuota yang disetujui MenPAN-RB, belum diketahui.

Menurutnya, ada tiga pola perekrutan CPNS dilakukan Pemprov Sumbar tahun ini. Yakni, perekrutan calon pelamar umum, tenaga honorer K-1, dan K-2. Tenaga Honorer K-1 adalah tenaga honorer telah bekerja tahun 2005 ke bawah, gajinya dari APBN dan APBD.

“Honorer K-1 tak perlu mengikuti tes untuk diangkat menjadi CPNS. Ini keputusan Kemen PAN-RB. Di Sumbar ada 63 tenaga honorer K-1 telah lulus dan sekarang menunggu Nomor Induk Pegawai (NIP) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pekanbaru,” ucapnya.

Sedangkan honorer K-2, tambahnya, wajib mengikuti tes sebelum diangkat menjadi CPNS. Honorer K-2 ini juga bekerja selama tahun 2005 ke bawah, namun sumber gajinya di luar APBD ataupun APBN. “Mereka tak ada mendapatkan perlakuan khusus. Jika ingin diangkat, mereka juga harus mengikuti tes sama dengan pelamar umum. Kami masih menunggu informasi soal ujian honorer K-2,” ucapnya. (jpnn/ayu)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA