Date Jumat, 25 July 2014 | 18:17 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

KPU Agam Disidang Bawaslu Soal DCS

Kamis, 11-07-2013 | 12:55 WIB | 451 klik

Padang, Padek—Hilangnya satu daerah pemilihan (Dapil Agam 2) bagi DPC PPP Agam untuk Pemilu 2014 pada daftar calon sementara (DCS), berbuntut ke proses persidangan dugaan sengketa pemilu di Bawaslu Sumbar .

Ini terjadi setelah DPC PPP Agam melaporkan KPU kabupaten setempat ke Bawaslu terkait dapil yang hilang tersebut. “Ini merupakan kali pertama sidang sengketa pemilu yang kami tanggani, sepanjang proses tahapan pemilu 2014 berjalan,” ungkap Ketua Bawaslu Sumbar, Elly Yanti kepada wartawan, Rabu (10/7).

Dijelaskan, pelaksanaan sidang sengketa pemilu itu digelar Bawaslu, setelah kedua pihak gagal mendapatkan kemufakatan, kendati sudah dilakukan mediasi dalam dua tahap.

Elly menyebutkan, dalam penetapan DCS, baceleg Kabupaten Agam 2014, KPU setempat Agam menyatakan calon dari PPP Mardiana dan Sahbirin Bilal tidak memenuhi syarat. “Karena nama Sahbirin Bilal didalam ijazah tidak menggunakan kata Bila,l sedangankan di KTP memakai Bilal, sehingga KPU menganggap ini tidak memenuhi syarat. Begitu juga dengan Mardiana, nama yang bersangkutan juga berberda antara KTP dengan ijazah,” nilai Elly Yanti lagi.

Namun, sebutnya, karena Mardiana tidak memenuhi syarat dan mempengaruhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan, sehingga berdasarkan peraturan KPU No. 07 tahun 2013, KPU Kabupaten Agam mencoret seluruh caleg yang ada dalam satu dapil itu.

Namun, Elly menduga, perbedaan itu dapat diakomodir berdasarkan Surat Edaran (SE) KPU-RI Nomor 315/2013. Di dalam SE tersebut, dijabarkan apabila terdapat perbedaan itu cukup dengan surat keterangan dari sekolah ataupun surat pernyataan dari yang besangkutan yang menerangkan bahwa benar dia pemilik nama tersebut.

“Ini menunjukkan ada beberapa poin dari SE 315 itu yang tidak tersosialisasikan dengan baik oleh KPU ke Partai Politik dan penghubung parpol. Sehingga terdapat permasalahan dikemudian hari yang seharusnya tidak terjadi apabila ini tersosialisasikan dengan baik,” ujar Elly Yanti.

Hadir dalam sidang itu, para pemohon dalam hal ini partai politik yakni PPP yang dihadiri oleh Ketua DPC PPP Agam Muhammad Syafril Huda, Sekretaris dan Bendaharanya. Dari KPU diwakili olah satu orang komisioner, Izwardi.

Dalam perkara ini, Bawaslu kata Elly Yanti akan dipuutuskan pada 16 Juli mendatang melalui rapat pleno komisioner Bawaslu. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA