Date Kamis, 31 July 2014 | 08:18 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Dian: Itu Mengacu RTRW Padang

Khatib Dijadikan Kawasan Bisnis

Selasa, 14-05-2013 | 13:34 WIB | 920 klik

Sawahan, Padek—Pemko Padang menetapkan kawasan Jalan Khatib Sulaiman sebagai pusat perdagangan dan kesehatan. Antara lain bidang perhotelan, jual beli kendaraan (showroom) dan rumah sakit.

Kebijakan itu seiring telah berdirinya sejumlah rumah sakit, sekolah, dan usaha perdagangan dan jasa di kawasan tersebut.

Berdasar Perda No 4/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Padang, Jalan Khatib Sulaiman untuk kegiatan rumah sakit dan bisnis. “Di Khatib, kan bisa dilihat, ada RS Yayasan Jantung, SD Al Azhar, show room, dan usaha perdagangan dan jasa lainnya,” kata Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) dan Permukiman Padang, Dian Fakri usai rapat dengar pendapat di gedung DPRD Padang kemarin (13/5).

Tanggapan Dian itu sekaligus menjawab kritikan pengusaha Basrizal Koto (Basko) terkait pemberian perizinan kepada Lippo Group untuk membangun kawasan bisnis terpadu, rumah sakit, mal, sekolah dan hotel bertaraf internasional di kawasan Khatib Sulaiman.

Dia tak menampik jika di masa Wali Kota Padang Zuiyen Rais, ada larangan membangun hotel di kawasan Khatib Sulaiman karena memang RTRW-nya tidak memperbolehkan untuk itu. Namun seiring berjalannya waktu, RTRW itu berubah mengingat kondisi Padang rawan gempa dan tsunami.

Kawasan-kawasan pinggir pantai kini diperbolehkan salah satunya untuk pusat perdagangan dan bisnis. “Perda RTRW berubah setiap waktu. Pak Zuiyen Rais waktu menjadi Wako tidak salah melarang pembangunan hotel di kawasan Khatib Sulaiman karena memang perdanya tidak mendukung seperti itu. Sedangkan di masanya Wali Kota Fauzi Bahar, ada perda yang mendukung untuk itu. Karena dulu memang tidak terungkap potensi tsunami di Padang ini,” tutur Dian.

Perda RTRW Padang tersebut, katanya juga lebih diarahkan sebagai upaya mitigasi bencana.

“Membangun perumahan di kawasan Bypass, sedangkan di kawasan tak jauh dari pinggir pantai diutamakan bangunan besar, tujuannya untuk bumper tsunami. Untuk itu segala macam kemudahan berinvestasi kita berikan kepada siapa pun,” tegasnya.

Areal Parkir di Basement

Dian mengatakan, Khatib Sulaiman salah satu kawasan padat kendaraan. Karena itu, Pemko meminta Lippo Group membuat parkir di basement. “Sebelum memberikan izin, tentu kita juga memikirkan dampaknya, seperti kemacetan,” tutur Dian.

Karena itu, dia mengajak semua pihak berpikir positif dengan investasi dari Lippo Group tersebut. “Saya juga selalu mendorong kalau di zona merah sedapatnya dibangun bangunan besar. Bukan kaitannya dengan retribusi, tapi bangunan besar otomatis akan dibuat dengan konstruksi yang kuat dari guncangan gempa dan tsunami. Ketika terjadi gempa dan tsunami, masyarakat di sekitarnya bisa lari ke bangunan tersebut untuk menyelamatkan diri,” paparnya.

Harus Uji Publik

Secara terpisah, pengamat tata ruang dari Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Eko Alvares mengatakan, ada empat hal yang harus dipenuhi terlebih dulu sebelum melakukan pembangunan. Pertama, harus jelas sejauh mana audit atau amdal lalu lintas.

Kedua, harus dilihat seberapa besar bangkitan lalu lintas. Ketiga, sejauh mana pengaturan pintu masuk dan keluar kendaraan karena bangunan berada di persimpangan. Keempat, harus dilihat sejauh mana ketinggian bangunan dan hubungannya antara fungsi yang satu dengan fungsi yang lain, apakah sudah bekerja dengan baik atau tidak.

Menanggapi investasi Lippo Group, Eko tak mau mengomentarinya, karena belum mengetahui secara detail seperti apa pembangunan. “Saya belum lihat gambarnya (pembangunan Lippo Group, red),” alasan Eko.

Eko mengatakan, dalam pembangunan tersebut banyak variabel yang perlu diperhatikan. “Di negara maju, pembangunan seperti itu dapat dilakukan setelah mendapat izin melalui sidang tata kota terlebih dulu. Apakah itu sudah dilakukan,” tanya Eko.

Kemudian, pembangunan parkir empat lantai di basement, perlu dikaji lebih dalam. “Kalau parkir empat lantai, tentu besar tarif parkirnya. Pengunjung tentu akan memilih parkir di luar. Ujung-ujungnya menimbulkan kemacetan juga seperti di Basko,” terangnya.

Selain itu, tambah Eko, juga perlu dilakukan uji publik sebelum pembangunannya diberi izin.

“Saya tidak pernah dapat gambar dan tidak pernah ada uji publik terhadap gambar. Uji publik harus dilakukan banyak tim yang melakukan itu sehingga keluar IMB-nya,” paparnya. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA