Date Sabtu, 26 July 2014 | 16:07 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Disdik Padang Dinilai Persulit Urusan Bacaleg

Jumat, 10-05-2013 | 12:02 WIB | 190 klik

Padangpanjang, Padek—Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) perempuan Partai NasDem Kota Padangpanjang dari Daerah Pemilihan (Dapil) Timur, Muchyeti terkendala ferivikasi administrasi legalisir ijazah yang diminta pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) kota setempat sebagai persyaratan mutlak pendidikan minimal. Persoalan ini muncul, karena pihak Dinas Pendidikan Kota Padang menolak melegalisir ijazah tamatan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) IKIP Padang tahun 1974 silam.

Muchyeti yang merupakan pensiunan Kasi Komunikasi dan Informatikan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatikan (Dishubkominfo) Padangpanjang terhitung 1 Oktober 2012 lalu itu, menyebutkan pihak Disdik Kota Padang menolak melegalisir ijazahnya karena tidak diterbitkan oleh Keputusan Dirjen Pendidikan seperti ijazah tahun sebelumnya. Sementara ijazahnya tertanggal 21 Oktober 1974 diterbitkan melalui Surat Keputusan Rektor/Ketua PPSP IKIP Padang dengan nomor 322/UP/IV/IKIP-1974.

“Anehnya pihak Disdik Kota Padang tidak memberikan solusi yang harus saya tempuh. Malah salah seorang staf Disdik yang dipanggil Ujang menyebutkan bahwa ijazah saya yang digunakan untuk masuk perguruan tinggi dan pegawai, adalah ijazah lokal yang dikeluarkan oleh pihak yayasan saja. Sehingga mereka (pihak Disdik) juga menolak memberikan surat pernyataan menolak melegalisir seperti yang diminta pihak KPU Padangpanjang sebagai pegangan hukum persyaratan pendaftaran bacaleg,” ungkapnya.

Kemudian Muchyeti mengaku dirinya juga sudah melayangkan permohonan tertulis kepada pihak Disdik Kota Padang, mengeluarkan pernyataan instansi terkait atas keberatan melegalisir ijazah yang berguna untuk memudah proses verifikasi seperti yang dimintakan KPU Kota Padangpanjang. “Hingga saat ini, belum ada kabar hasil pengajuan permohonan saya tersebut oleh pihak Disdik Kota Padang,” sebut Muchyeti kepada Padang Ekspres.

Disampaikannya, hasil konsultasi pihak partai yang dilakukan alumni PPSP tahun 1973, Syamsurizal dengan Ketua BK UNP, Prof Prayitno selaku mantan pejabat Direktur PPSP, diketahui pada tahun 1973, sekolah menengah PPSP IKIP Padang merupakan sekolah percontohan program SD 8 tahun dan sekolah menengah 4 tahun di seluruh IKIP di Indonesia. Program tersebut dibiayai Bank Dunia berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan tanggal 12 September 1973, sehingga ijazah dikeluarkan oleh dirjen bersangkutan.

Namun seperti dikatakan Prayitno, tahun 1974 bantuan dari Bank Dunia berakhir dan seluruh pembiayaan diserahkan kapada universitas masing-masing (IKIP Padang), sehingga siswa tamatan tahun itu pada ijazahnya hanya tercantum Surat Keputusan Rektor/Ketua PPSP IKIP Padang. “Sama dengan ijazah saya yang tercantum hanya SK Rektor/Ketua PPSP dan ditanda tangani Kepsek Drs Nurhadi dan Direktur PPSP Amiruddin MEd tertanggal 25 November 1974,” terangnya.

Sama halnya dengan UNP, pihak Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar Wandra Ilyas yang ditemui Muchyeti mengaku sangat mengetahui keberadaan PPSP. Namun Wandra mengatakan tidak bisa membatu melegalisir ijazahnya karena merupakan kewenangan Disdik Kota. “Sementara pihak KPU tidak bisa menerima legalisir pihak UNP karena aturan dari Permendiknas nomor 59 tahun 2008. Yakni kalau tidak sekolah asal, maka legalisir ijazah harus oleh Disdik tempat sekolah bersangkutan,” sebutnya.

Terpisah, Ketua KPU Kota Padangpanjang Surdirman menegaskan pihaknya melakukan tahapan verifikasi sesuai dengan aturan yang ada. Seperti persyaratan ijazah yang dilegalisir, harus dari sekolah yang bersangkutan atau dinasi setempat. “Jika pihak bersangkutan tidak bersedia, harus disertakan pernyataan tertulis tidak bersedia melegalisir,” jawab Sudirman melalui ponselnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Padang, Indang Dewata menyatakan tidak bisa melakukan legalisir ijazah karena sekolah tersebut tidak terdata di Disdik Padang. Sepengetahuannya, sekolah tersebut dulunya berada dan merupakan proyek Provinsi. Sehingga, data-data tersebut tidak dimiliki di Disdik Kota Padang.

“Memang tidak ada dalam data kita kalau sekolah tersebut berada di bawah naungan Disdik Padang. Saya mengetahui kalau sekolah tersebut merupakan proyek provinsi, lebaih baik dilegalisir ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar,” ulasnya.

Indang menambahkan jika dilegalisirnya ijazah tersebut berarti melegalkan yang illegal. Nantinya, kalau ada persoalan tentu DIsdik Padang yang bertanggung jawab. (wrd/ek)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA