Date Jumat, 1 August 2014 | 12:45 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

KPU Dukung Dana Pilkada lewat APBN

Tahapan Pilkada Padang Dimulai

Rabu, 03-04-2013 | 12:05 WIB | 437 klik
Tahapan Pilkada Padang Dimulai

Kantor KPU Kota Padang

Sungaisapih, Padek—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar mendukung pengalokasian dana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat APBN, menyusul sulitnya memperjuangkan anggaran pesta demokrasi di daerah tersebut melalui APBD.

“Lihat saja pengalokasian dana Pilkada Padang. KPU selalu kesulitan memperjuangkan anggarannya. Berdasar regulasi, tugas KPU hanya merencanakan dan pemda menyediakan. Tetapi pemda selalu lupa dan membagi-bagi dulu dengan kegiatan lain,” kata Ketua KPU Sumbar, Marzul Veri usai launching tahapan pilkada di Kantor KPU Padang, kemarin.

Marzul menilai terjadinya tawar menawar anggaran Pilkada Padang akan merusak perencanaan tahapan Pilkada yang ditetapkan KPU.

“Seperti tawar menawar di pasar lereng saja. Kalau dibaca polemiknya di koran, mulai dari Rp 50 miliar, Rp 40 miliar, Rp 30 miliar, Rp 24 miliar dan terakhir Rp 20 miliar.

Itu tidak baik dan hanya akan menyita waktu KPU. Bahkan merusak independensi KPU,” ujarnya seraya mengatakan jika manajemen penyelenggaraan pilkada masih seperti ini dikhawatirkan orang akan malas datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Melihat kondisi itu, kata Marzul, KPU telah merekomendasikan ke Kementerian Dalam Negeri dan Komisi II DPR RI sebagai wadah yang menggodok UU, agar pembiayaan pilkada daerah ini bisa dianggarkan dari APBN.

“Kalau dari APBN anggarannya akan cepat dan tidak memberatkan keuangan daerah. Apalagi, sejak 2009 beberapa daerah juga turun status menjadi daerah tertinggal,” ujarnya.

Ketua KPU Padang, Alison menjelaskan, pihaknya memulai tahapan pilkada dengan dana awal Rp 7,5 miliar. Launching tahapan pilkada itu menandakan Pilkada Padang dilaksanakan pada 30 Oktober.

“Usai launching ini kami akan segera melantik panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) dalam waktu dekat ini. Selain itu, kami juga masih menunggu kepastian jumlah Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) untuk penetapan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4),” ujarnya.

Sementara itu, Asisten III Bidang Administrasi Setko Padang, Corri Saidan menjelaskan, penetapan anggaran pilkada itu harus melalui proses pembahasan di legislatif. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) juga telah mengusulkan maksimal, namun keputusannya tetap di DPRD Padang.

“Kita sudah mencoba mengusulkan maksimal, namun berapa yang dianggarkan itu kan tergantung hasil pembahasan di legislatif,” ungkap mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) tersebut. (zul)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA