Date Sabtu, 26 July 2014 | 08:05 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Kasus Izin Tambang di Pasaman Barat

Kajati: Lengkapi Berkas Baharuddin

Rabu, 27-02-2013 | 11:11 WIB | 727 klik
Kajati: Lengkapi Berkas Baharuddin

Baharuddin R, Bupati Pasaman Barat

Padang, Padek—Penyidikan kasus dugaan penyelewengan izin tambang di Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) dengan tersangka Bupati Pasaman Barat Baharuddin R, dan Kepala Dinas Pertambangan Pasbar Faizar Djohan, telah memasuki tahap pra-penuntutan.

Kepala Kejati Sumbar Ahmad Djainuri mengakui berkas perkara yang melibatkan Bupati Pasbar Baharuddin R, sudah dilimpahkan Polda dua kali ke Kejati. Karena belum dilengkapi sesuai petunjuk jaksa penuntut umum (JPU), berkas tersebut dikembalikan lagi ke Polda Sumbar.

“Kita sudah lakukan penelitian atau prapenuntutan. Setelah kita lakukan penelitian, ya ternyata memang belum memenuhi kelengkapan formal dan material. Jadi berkas itu kita kembalikan dengan petunjuk–petunjuk,” kata Kajati kepada Padang Ekspres usai melantik Kajari Lubukbasung dan Kajari Sawahlunto, kemarin (26/2).

“Sekarang sudah dikembalikan ke Polda. Saya lupa tanggalnya,” ungkap Kajati yang didampingi Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Witono.

“Kita bukan memberikan saran, komentar atau opini. Tapi, kita memberikan petunjuk sesuai hukum bahwa kita punya kewenangan meneliti kelengkapan berkas,” tambah Kajati.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Sumbar, AKBP Mainar Sugianto menyebutkan, penyidik Direktorat Reskrim Khusus (Ditreskrimsus) melimpahkan berkas perkara Baharuddin kepada JPU di Kejati Sumbar.

Penyidik menduga tersangka memperkaya diri sendiri dengan cara bekerja sama dengan seorang pengusaha tambang bijih besi, dan menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di lokasi yang telah dicabut izinnya. Untuk membuktikan indikasi tindak pidana itu, penyidik Ditreskrimsus menggali keterangan saksi, tersangka Baharuddin R dan Faizir Djohan, dan keterangan ahli tata negara Yusril Ihza Mahendra untuk meringankan dan menghilangkan dugaan tindak pidana.

“Setelah itu, penyidik tetap bersikukuh kasus yang menyeret Bupati Pasbar ini, masuk dalam tindak pidana memperkaya diri sendiri, atau ditemukan unsur pidana korupsi. Setelah penyidik selesai dan melengkapi berkas perkara, penyidik langsung mengirimkan berkas itu kepada JPU,” ujar Kabid Humas Polda Sumbar, AKBP Mainar Sugianto kepada Padang Ekspres, Senin (25/2).

Bila Kajati mengatakan telah dua kali mengembalikan berkas kasus Baharuddin, Kabid Humas Polda menyebut baru kali pertama melimpahkan berkasnya ke Kejati. Mainar Sugianto mengatakan akan melengkapi berkas sesuai petunjuk JPU.

“Kasus ini salah satu fokus kami. Untuk itu, kami telah menyiapkkan seluruhnya, kalau JPU menyatakan berkas harus dilengkapi kembali, yang kita lengkapi. Jika telah P-21, baru nantinya tersangka beserta barang bukti kita limpahkan ke jaksa,” tegasnya.

Soal rencana kuasa hukum tersangka yang akan menghadirkan saksi ahli pidana dan pertambangan guna meringankan dan menghilangkan dugaan tindak pidana, menurut Sugianto itu hak tersangka.

Mainar Sugianto mengatakan tersangka tidak ditahan karena penyidik merasa yakin tersangka tidak akan kabur dan menghilangkan barang bukti. “Penyidik pun merasa tidak perlu menunggu keterangan saksi ahli dari kuasa hukum tersangka karena berkasnya dirasa telah lengkap,” kata Mainar Sugianto.

Sesuai KUHAP

Kuasa hukum tersangka, Apriandi mengatakan, sesuai prosedur hukum pihaknya terus meminta agar dua saksi ahli yang dapat meringankan kliennya, didengarkan keterangannya. “Kalau berkasnya kini telah diserahkan, terserah. Tapi, seharusnya penyidik harus penuhi hak tersangka, sesuai KUHAP, tepatnya Pasal 116 Ayat 3,” katanya.

Pasal itu menjelaskan, dalam pemeriksaan, tersangka ditanya apakah menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya. Bila ada, maka hal itu dicatat dalam berita acara. Menurutnya, kalau penyidik tidak memenuhi permintaan tersebut, maka penyidik Ditreskrimsus yang menangani kasus ini dinilai telah melanggar ketentuan hukum acara. Akan tetapi, Apriandi tetap yakin saksi ahli itu akan didengarkan keterangannya oleh penyidik. “Saksi itu akan hadir dan memberikan keterangan ke penyidik awal Maret nanti,” katanya. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA