Date Jumat, 1 August 2014 | 00:35 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Tak Sanggup Tertibkan Penambang Liar

Sarat Kepentingan, Pemkab Solok Selatan Menyerah

Sabtu, 01-12-2012 | 10:20 WIB | 1909 klik
Sarat Kepentingan, Pemkab Solok Selatan Menyerah

Aktivitas penambangan emas di DAS Batanghari, Solok Selatan.

Padang, Padek—Pemkab Solok Selatan (Solsel) benar-benar tak berdaya menertibkan illegal minning (penambangan liar) di daerah aliran sungai (DAS) Batang Hari. Daripada dianggap melakukan pembiaran, Pemkab Solsel memilih menyerahkan tanggung jawab penertiban penambangan ilegal kepada Pemprov Sumbar. Surat pernyataan ketidaksanggupan itu sudah diserahkan kepada Pemprov Sumbar 24 Oktober lalu ditandatangani Wakil Bupati Solsel, Abdurrahman.

“Kami sudah menyurati Gubernur bahwa kami sudah tak sanggup melakukan penertiban tambang liar di Solok Selatan. Alasannya, karena banyak kepentingan di dalamnya. Kami minta Pemprov untuk membantunya. Kami mengalami keterbatasan personel dalam melakukan penertiban, sedangkan areal pertambangan liar tersebut sangat luas dan para penambang jumlahnya juga banyak,” ujar Sekkab Solsel Fachril Murad saat ditemui Padang Ekspres di Kantor Gubernur, kemarin (30/11).

Mantan kepala Biro Pemerintahan dan Kependudukan Setprov Sumbar ini menyebutkan, sebelum surat pernyataan tidak sanggup itu diserahkan ke Pemprov, Pemkab Solsel berulang kali menertibkan areal tambang bersa,a aparat keamanan. Namun, tetap belum menunjukkan hasil berarti. Berangkat dari kenyataan inilah, Pemkab Solsel menyerahkan penertiban ini kepada provinsi.

“Kalau kami tak kirimkan surat pernyataan tak sanggup itu, maka kami dianggap pembiaran. Apalagi, selama ini kegiatan pertambangan emas di Solsel tidak memberikan dampak apa-apa bagi masyarakat. Malahan, masyarakat hanya jadi penonton saja,” ucapnya.

Surat pernyataan tidak sanggup melakukan penertiban terhadap aktivitas penambangan liar itu, tambahnya, tak hanya dikirim ke Gubernur Sumbar, namun juga pada Kapolda Sumbar, Mendagri, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Kapolri dan unsur muspida di Sumbar. “Semuanya sudah saya tembuskan,” ujar Abdurrahman berseloroh.

Saat ini, aktivitas penambangan liar di Soslsel mengkhawatirkan. Pasalnya, penambang sudah menggunakan teknologi modern berupaya eskavator, aktivitas penambangan juga masuk kawasan hutan lindung. Selain mengakibatkan beralihnya arus Batang Hari, juga berpotensi banjir setiap hujan. “Dampak jangka panjangnya memicu potensi bencana sangat besar. Karena itulah, kami minta di-back up Pemprov dalam melakukan penertiban,” jelasnya.

Fachril Murad mengatakan, ada sekitar 470 alat berat beroperasi melakukan penambangan di DAS Batang Hari di Solsel. Padahal, Pemkab hanya mengeluarkan satu usaha pertambangan. “Jika pun ada yang telah kami keluarkan izinnya, namun belum seluruh izinnya mereka penuhi. Dalam aktivitas penambangan tersebut kan juga harus ada persetujuan pinjam pakai kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan,” ucapnya.

Menurut mantan Plt Sekkab dan penjabat Bupati Kepulauan Mentawai ini, sesuai aturan, setiap aktivitas penambangan yang dilakukan harus ada jaminan reklamasi untuk pemulihan lingkungan. Namun, uang jaminan itu tak pernah diberikan.

“Kami minta agar penambang yang ada sekarang ditertibkan dulu, setelah itu baru kami lakukan penataan terhadap usaha pertambangan dan kami akan buatkan perdanya untuk itu. Jadi masyarakat setempat juga mendapatkan manfaat dari penambangan tersebut,” paparnya.

Fachril Murad mengungkapkan, pola penambangan di Solsel, sepekan ini telah berubah. Jika sebelumnya penambangan dilakukan pagi hari, saat ini dilakukan malam hari. “Ada perubahan pola dilakukan penambang. Peralatan mereka disembunyikan di hutan dekat DAS Batang Hari. Jadi, aktivitasnya tidak kelihatan mencolok. Itu terjadi, setelah aktivitas penambangan itu disorot media,” ungkapnya.

Di sisi lain, Sekprov Sumbar Ali Asmar mengatakan, Pemprov Sumbar berkomitmen penuh memberantas pertambangan ilegal. Untuk itu, perlu sinergi antara Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkapinda) di tingkat provinsi dan daerah. “Gubernur tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan dari Polri, TNI, dan kejaksaan. Kita sepakat tambang ilegal itu ditertibkan, tapi tidak dengan cara kekerasan. Selain di Solsel dan Dharmasraya, kita meminta Pemkab Pasaman Barat dan Pesisir Selatan menertibkan aktivitas penambangan liar,” ujarnya.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumbar Khalid Syaifullah mendesak Pemprov dan Pemkab bersama aparat kepolisian segera menertibkan praktik perusakan lingkungan tersebut. Terutama di Batang Hari yang sudah kritis. “Selama ini, penertiban tambang emas liar di DAS Batang Hari sulit dilakukan karena dibeking oknum aparat. Sehingga para penambang tidak takut-takut melakukan aktivitas penambangan meskipun perbuatan mereka telah merusak lingkungan,” ujarnya.

“Pemerintah jangan menolerir aktivitas penambangan di DAS Batang Hari hanya pertimbangan ekonomi semata. Memang, saya akui banyak masyarakat yang menggantungkan kehidupannya dari kegiatan penambangan tersebut, namun tidak serta merta saja pemerintah memberikan toleransi untuk itu. Karena perbuatan yang dilakukan para penambang telah merusak lingkungan,” tegasnya.

Sudah Ditertibkan

Terpisah, Kapolres Solsel AKBP Djoko Trisulo mengungkapkan, sebenarnya penertiban tambang liar di Solsel khususnya di DAS Batang Hari telah dilakukan sejak 5 November 2012. Penambangan emas dengan menggunakan eskavator itu kini diklaim Djoko sudah banyak berkurang. “Sekarang sudah banyak (eskavator) yang keluar dari sana (lokasi penambangan), sejak kita lakukan penertiban,” ungkapnya kemarin (30/11).

Dia menjelaskan, langkah awal penertiban yang dilakukan bersama personel dari Polda Sumbar, adalah memberi peringatan kepada penambang. Setelah itu, dilanjutkan dengan pengusiran. “Kalau masih membandel, kita lakukan penangkapan. Tapi sampai saat ini, mereka sudah banyak yang keluar dari lokasi tambang,” jelasnya.

Djoko membantah pernyataannya soal masih adanya informasi mengatakan bahwa saat ini masih ada ratusan alat berat di aliran Batang Hari atau kawasan Lubuk Ulangaling, Kecamatan Sangir Batang Hari Solok Selatan. “Silakan cek ke lapangan bagaimana kondisinya sekarang,” katanya.

Sekadar diketahui, kawasan tambang liar paling marak di Solsel adalah di Lubuk Ulang-aling.

Daerah ini memiliki akses terdekat dari Dharmasraya. Bila dari ibu kota pemerintahan Solsel, jarak tempuh yang harus dilalui (kendaraan roda dua) bisa mencapai enam jam perjalanan. Untuk mencapai lokasi tambang, harus menempuh jalan tanah di tengah belantara. Pengunjung juga harus melewati jalur sungai agar benar-benar sampai di kawasan yang terkenal dengan sebutan negeri berlantai emas itu. (ayu/sih)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA