Date Jumat, 25 July 2014 | 18:17 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Pendidikan

Pembayaran Tunjangan tak Sesuai Juknis

Guru Sertifikasi Ngaku Kecewa

Selasa, 27-11-2012 | 11:52 WIB | 823 klik

Agam Padek—-Bertepatan dengan momen peringatan hari guru Minggu (25/11) lalu, 343 guru di Agam mengaku kecewa karena tidak menerima tunjangan sertifikasi periode Januari-Juni 2011. Dinas Pendidikan setempat tidak bisa membayarkan uang tunjangan sertifikasi karena tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis).

Perwakilan guru tersebut Isa Silvia kepada Padang Ekspres Minggu (25/11) mengatakan, pihaknya merasa kecewa dengan cara Dinas Pendidikan meluruskan persoalan itu.

“Saya dipanggil ke dinas bersama kepala sekolah dan waktu itu kami dipertemukan oleh kadis dengan kabid yang menangani pembayaran tunjangan sertifikasi tersebut, namanya bapak Riswandi. Dalam pertemuan di ruangan kepala dinas waktu itu dijelaskan bahwa tunjangan sertifikasi kami tidak bisa dibayarkan karena tidak sesuai dengan petunjuk teknis (juknis). Menyangkut ada oknum guru yang dibayarkan uang tunjangan sertifikasinya dan juga alih fungsi guru yang dimundurkan pemberlakuan tanggal dan tahun setifikatnya, karena pihak dinas khilaf dan salah entri sehingga tunjangan oknum guru tersebut dibayarkan. Sementara untuk kami sebab tidak dibayarkan, tidak sesuai dengan juknis dan berdasarkan surat saran dari BPKP Sumbar tunjangan kami tidak bisa dibayarkan,” kata Ida Silvia.

Yang menyedihkan bagi guru, katanya, yang telah dicairkan tidak sesuai dengan juknis, jawaban tim sertifikasi diknas mengatakan salah entri.

“Kami tambah sedih untuk guru-guru tertentu ada kebijakan, bagai mana dengan kami?. Membayarkan tunjangan sertifikasi dengan memberlakukan alih fungsi mata pelajaran guru demi bisa mengeluarkan tunjang sertifikasi itu jelas tidak sesuai juknis, tetapi tetap bisa dibayarkan,” akunya.

Kabid Pendataan Teknologi Informasi dan Manajemen Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Agam Eriswandi menjelaskan, pihaknya sudah pelajari kembali bahan dari guru tersebut, salah satunya Ida Silvia, dan hasilnya tunjangan yang bersangkutan tidak bisa dibayarkan karena dalam petunjuk teknis (juknis) pembayaran tunjangan sertifikasi guru tak bisa dibayarkan, dan kita berpedoman pada juknis tahun 2012 Dirjen Pendidikan Menteri Pendidikan, BAB IV Mutasi Penghentian dan Pembatalan, bagian C penghentian pembayaran tepatnya di poin F berbunyi, tidak sesuai mata pelajaran yang sesuai sertifikat pendidikan yang diperuntukkannya. Artinya pada juknis ini tidak bisa dibayarkan tunjangan sertifikasi guru yang bersangkutan sebab dari data guru tersebut tidak penuh 24 jam/perminggu mengajar pada mata pelajaran bidang studi atau mata pelajaran sesuai sertifikasi guru tersebut, maka tunjangan guru yang bersangkutan tidak bisa dibayarkan karena melanggar aturan jukni,” kata Eriswandi.

Lebih lanjut Eriswandi mengatakan, untuk guru Ida Sivia data yang ada dan persyaratan untuk pencairan tunjangan sertifikasinya,ia mengajar dan sertifikasi mata pelajarannya Bahasa Indonesia, sedang jumlah jamnya 10 jam dan mata pelajaran Bimbingan Konseling 16 jam. Jadi artinya persyaratan guru tersebut tidak sesuai dengan juknis tadi. Pihaknya mengakui adanya pembayaran uang sertifikasi guru dengan inisial NH, dan beberapa orang oknum guru lainya. “Untuk memberlakukan surut sertifikasi oknum guru tersebut dan dibayarkannya uang sertifikasi, ini bukan kebijakan saya sendiri sebagai kabid yang membidangi ini dan kesepakatan ini melibatkan bidang pendidikan menengah dan kepala dinas. Menyangkut keinginan guru membawa masalah ini ke ranah hukum, sebaiknya kita selesaikan masalah ini secara interen Dinas Pendidikan,” katanya.

Terpisah Pembantu Rektor III UNP Ali Zamar yang dihubungi Padang Ekspres mengatakan, menyikapi masalah ini, dengan mengedepankan praduga tidak bersalah, apabila terjadi pembayaran uang tunjangan sertifikasi guru yang diduga pihak terkait memberlakukan surut tanggal, bulan dan tahun sertifikasi guru tersebut, sudah melanggar aturan pedoman sertifikasi guru dirjen pembinaan pengembangan pendidikan dan tenaga kependidikan. “Sertifikasi keluar bulan Agurstus 2011 dan diberlakukan mundur ini tidak boleh dalam aturan,” kata Ali Zamar.

Tentang ada kisruh pembayaran tunjangan sertifikasi guru di Agam sebaiknya pihak terkait tidak tebang pilih dalam melakukan pembayaran atau pencairan uang tunjangan sertifikasi pada guru.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Fauzir ketika ditemui mengatakan, tunjangan itu tidak bisa dibayarkan karena tidak sesuai dengan juknis,” katanya singkat. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA