Date Kamis, 31 July 2014 | 22:33 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Imigasi Akui Ada Biro Jasa

Sabtu, 24-11-2012 | 12:29 WIB | 403 klik

Padang, Padek—Setelah DPRD Sumbar memberi klarifikasi, kini giliran Kantor Imigrasi merespons temuan keganjilan dalam pelayanan yang ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Temuan tersebut adalah perbedaan waktu pengurusan perizinan, yakni penyelesaian 2 hari dan 4 hari.

Dari penelusuran KPK, tarif resmi untuk mengurus paspor Rp 255 ribu. Namun, tarif melalui biro jasa jangka waktu 2 hari Rp 750 ribu dan jangka waktu 4 hari Rp 500 ribu. KPK menilai, kondisi itu membuka peluang penyimpangan dan ketidakadilan dalam pelayanan.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkum HAM) Sumbar, Sumarni Alam mengatakan, sudah mengklarifikasi langsung ke KPK soal itu. Wanita yang akrab disapa Bunda itu, membantah jika pihaknya melegalkan ‘pelayanan ganda’ di imigrasi.

“Itu ulah calo, bukan aparat imigrasi. Tapi memang ada biro jasa resmi di Kantor Imigrasi untuk mencegah percaloan. Itu sudah kita luruskan (ke KPK). Biro jasa itu boleh saja, asal memenuhi standar dan aturan. Kita sudah lurusin dan kita sudah cek ke sana (KPK),” terang Bunda, kemarin (23/11).

Namun begitu, dia mengaku sudah merapikan pelayanan di Kantor Imigrasi Padang. “Ini sudah saya rapikan. Di situ saya sudah pasang leaflet, agar masyarakat baca dengan jelas dan tuntas agar tidak mengurus lewat calo,” kata rang Piaman ini.

Kepala Kantor Imigrasi Padang, Elfinur ketika dikonfirmasi, mengatakan telah menindaklanjuti temuan KPK itu. “Jadi gini, itu kan temuan ditanyakan kepada koperasi dan sudah dijawab secara nasional,” ujarnya. Menurutnya, biaya pengurusan paspor di Imigrasi Rp 255 ribu. Dia minta masyarakat tidak mengurus melalui calo. “Yang jelas pengurusan paspor hanya Rp 255 ribu dan diusahakan tidak usah melalui calo,” imbaunya.

Temuan KPK, mirip dengan temuan Padang Ekspres pada Maret lalu. Hal itu tidak terlepas dari masyarakat yang ingin pelayanan cepat dan tak berbelit. Akibatnya, masyarakat harus merogoh kocek lebih banyak ketimbang biaya standar yang telah ditetapkan. Jika harga normal hanya Rp 255 ribu, dengan biro jasa harus membayar hingga Rp 500 ribu. Mereka dari biro jasa ini dilengkapi pula ID-Card.

Ketika mengurus dengan biro jasa, semua urusan bisa lebih cepat dibandingkan melalui prosedur resmi. “Prosesnya hampir sama. Tapi yang ngurusin semua si calo (biro jasa, red). Kalau dengan si calo lebih cepat prosesnya,” ungkap sumber Padang Ekspres kala itu.

Ditanya soal keberadaan biro jasa, Elfinur mengatakan itu masih ada dan resmi. Tapi, dirinya mengaku sudah pernah mewanti-wanti biro jasa itu agar tidak semena-mena. “Biro jasa ini masih ada. Itu diizinkan. Kita sudah peringatkan agar mereka tidak semena-mena. Tujuan KPK menyampaikan temuan ini, untuk preventif saja. Jangan sampai kita kena, kita sudah berusaha memberikan pelayanan terbaik,” sebutnya.

Dia mengingatkan agar masyarakat tidak mengurusi paspor dengan petugas tanpa tanda pengenal. “Di luar itu berarti calo,” tukuknya.

Abaikan Aturan

Menanggapi hal ini, Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar, Yunafri menyatakan, banyak pelayanan publik di Sumbar belum mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam UU itu dijelaskan ada kewajiban dari pelayan publik, memberikan maklumat, berisi kejelasan tentang berapa lama waktu penyelesaiannya, berapa harganya, apa saja syaratnya, serta seperti apa alurnya. “Ini wajib ada,” sebut Yunafri.

Kemudian, dalam UU tersebut juga diwajibkan pelayan publik menyediakan tempat pengaduan serta menempatkan orang-orang yang berkompeten. Jika hal itu tidak dipenuhi oleh sebuah pelayanan publik, maka tindakan dari pelayanan publik itu bisa dikategorikan sebagai maladministrasi.

Dia mencontohkan, pelayanan publik di Kantor Imigrasi. Untuk pengurusan paspor itu harus ada informasi jelas seperti apa alur pengurusannya, berapa biayanya, berapa lamanya,dan apa saja syaratnya. “Jika tidak ada, berarti itu maladministrasi, ilegal,” tegasnya.

Karena tak mengacu pada aturan di atas, makanya banyak pelayanan publik bertindak seenaknya. “Mereka beralasan belum ada PP yang mengaturnya. Makanya sampai saat ini banyak pelayanan publik yang membuat seenaknya,” timpalnya.

Dia menegaskan, pelayan publik yang tidak melaksanakan aturan di atas bisa dikenakan sanksi. Dalam UU 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI), apabila masyarakat yang menggunakan layanan pada pelayanan publik tidak puas, bisa melaporkan ke atasan penyelenggara pelayanan publik tersebut. “Kalau tidak ditanggapi baru dilaporkan ke Ombudsman. Dan Ombudsman yang melakukan klarifikasi ke penyelenggara pelayanan publik bersangkutan,” ujarnya.

Dia menyebutkan, sanksi kepada pelanggaran pelayanan publik tersebut dapat berupa rekomendasi. Rekomendasi itu berdasarkan pada UU 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. “Paling berat itu penyelenggara pelayanan publik bisa diberhentikan dengan tidak hormat,” tandasnya. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA