Date Selasa, 29 July 2014 | 03:29 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Ekonomi Bisnis

Nofrizon: Dishub dan Organda Harus Turun Tangan

Padang- Bukittinggi Rp 30 Ribu

Jumat, 16-11-2012 | 13:45 WIB | 682 klik

Bukittinggi, Padek—Libur tahun baru Islam atau yang lebih dikenal dengan tahun baru Hijriah yang jatuh pada hari Kamis (16/11) yang disusul dengan libur bersama, membuat ketersediaan angkutan umum, terutama angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP) menjadi berkurang. Akibatnya, mamaksa para penumpang menaiki travel liar. Hanya saja karena tidak adanya pengawasan pihak terkait, travel liar yang keberadaannya adalah ilegal itu, menaikan ongkos seenaknya sampai Rp 30 ribu hingga Rp 35 ribu/orang, untuk juruan Padang-Bukittinggi, tanpa diantarkan ke alamat.

Tingginya tarif yang ditetapkan, tarnyata tidak berbanding lurus dengan pelayanan. Pasalnya, travel liar yang pada umumnya memanfaatkan kendaraan pribadi jenis Toyota Avanza dan Xenia, menaikan penumpang sampai 10 orang, termasuk sopir. Selama dalam perjalanan, travel liar yang pada umumnya dikemudikan para sopir yang ugal-ugalan tidak pula menghidupkan pendingin (AC, red) sehingga para penumpangnya mengalami kelelahan.

Tingginya tarif yang ditetapkan serta minimnya pelayanan, membuat beberapa masyarakat yang menumpang travel liar itu berkeluh kesah kepada anggota DRPD Sumbar, agar para wakil rakyat itu turun tangan dan mendesak Pemprov Sumbar dan Organda Sumbar untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menambah angkutan umum serta menghentikan beroperasinya travel liar.

”Betul. Saya sudah mendapat dari masyarakat betapa tidak buruknya pelayanan travel liar. Sudahlah ongkos Padang-Bukittinggi dipungut Rp 30 ribu sampai Rp 35 ribu/orang, pelayanannya sangat buruk, karena kendaraan sejenis Toyota Avanza dan Zenia diisi 9 orang penumpang, dan tidak dihidupkan AC selama perjalanan. Ini betul-betul keterlaluan,” tegas anggota DPRD Sumbar, Nofrizon, kepada Padang Ekspres, kemarin.

Selain meminta Pemprov dan Polda Sumbar menertibkan travel liar, politisi dari Partai Demokrat (PD) ini juga meminta Pemprov Sumbar dan Organda mencarikan solusi pada saat-saat libur, libur bersama dan libur panjang sekolah dengan mengoperasikan bus-bus stand-by yang dimiliki perusahaan swasta maupun Pemprov Sumbar, sehingga semua penumpang bisa terlayani.

”Misalnya, saat libur dan libur bersama kan banyak bus-bus berbadan besar milik perusahaan swasta seperti ANS dan NPM serta Pemprov Sumbar serta UNP dan Unand yang tidak beroperasi. Pemprov dan Organda Sumbar seharusnya bisa memanfaatkannya mengatasi ledakan penumpang ke daerah pada tujuan seperti Bukittinggi, Payakumbuh, Solok dan Painan, sehingga semua penumpang terlayani,” jelasnya kepada koran ini, kemarin.

Jef dan Andi, penumpang travel liar jurusan Padang-Bukittinggi, mengatakan, keberadaan travel liar sebenarnya cukup membantu saat terjadi lonjakan penumpang. Namun karena ongkos yang ditetapkan cukup tinggi serta tidak diimbangi dengan pelayanan yang bagus, keberadaan travel liar itu harus dihabiskan. Tentunya Pemprov dan Organda Sumbar harus mencarikan solusinya, seperti mengoperasikan bus-bus berbadan besar yang saat ini banyak stand-by di sejumlah PO,” jelasnya.

Keberadaan travel liar yang jelas-jelas melanggar aturan itu, menurut keduanya, diduga telah diatur sedemikian rupa dan ada permainan oknum-oknum petugas, sehingga tidak satupun travel liar yang kena razia petugas saat beroperasi.

Secara kasat mata dapat dilihat di depan Minang Plaza Padang dan Simpang Aur Bukittinggi, tempat mangkalnya travel liar. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA