Date Senin, 28 July 2014 | 23:24 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Pessel Kekurangan PPNS

Sabtu, 13-10-2012 | 12:44 WIB | 198 klik

Painan, Padek—Beberapa pelanggaran peraturan daerah yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) hanya dikenai sanksi tindakan administratif dan preventif. Hal ini dikarenakan untuk membawa pelanggaran tersebut ke ranah hukum, Pessel tidak memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang cukup.

Terutama di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) jumlah PPNS yang ada hanya satu orang, padahal setidaknya ada 4 orang PPNS. Agar tugas dan tanggungjawab Satpol PP sebagai salah satu institusi pemerintah yang memiliki kewenangan dan tugas sebagai penegak Peraturan Daerah (Perda) itu sudah seharusnya memiliki PPNS yang cukup dan handal untuk memproses kasus yang masuk.

“Pemkab Pessel membutuhkan penambahan PPNS yang lebih banyak, khusus untuk ditempatkan di Kantor Satpol PP,” ujar Kepala Satpol PP Pesisir Selatan, Zulfian Afrianto di Painan, kemarin.

Menurutnya hingga kini kantor Satpol PP belum memiliki PPNS yang cukup untuk menangani berbagai kasus yang akan di proses di kantor tersebut sehingga membutuhkan banyak penambahan.

Karena kurangnya PPNS, dalam setiap razia seperti penyakit masyarakat (pekat) yang digelar selama ini, pelaku hanya dikenakan peringatan saja. Jika ada PPNS, maka kasus itu bisa dilimpahkan ke Kejaksaan setelah dilakukan pencegahan oleh Satpol PP.

Padahal jika bisa membawa kasus pelanggaran itu keranah hukum akan menimbulkan jera kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah lainnya

“Itu yang sekarang belum bisa dilakukan. Saat ini hanya bisa melakukan tindakan peringatan maka pelakunya tidak membuat pelaku jera,” ujarnya. (n)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA