Date Kamis, 31 July 2014 | 00:10 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Pedagang Padangpanjang Tolak Kehadiran Investor

Kamis, 27-09-2012 | 13:09 WIB | 398 klik

Padang, Padek—Pedagang Pasar Padangpanjang menolak rencana pembangunan pasar oleh investor. Aspirasi itu disampaikan puluhan pedagang ke DPRD dan Pemprov Sumbar, kemarin (26/9).

Selain desain bangunan pasar tak sesuai kebutuhan pedagang, para pedagang khawatir harga jual kios bakal mahal bila dibangun investor. Karena itu, pedagang berharap Pasar Padangpanjang yang terbakar itu dibangun dengan dana APBD atau APBN agar tidak memberatkan pedagang.

“Yang menjadi pertanyaan kami, mengapa pasar tidak dibangun lagi dengan APBN, kok dengan dana investor, kita menilai orientasinya hanya keuntungan,” ungkap kuasa hukum pedagang, Erizal Effendi, mewakili pedagang di hadapan DPRD dan Pemprov Sumbar.

Pedagang berharap DPRD Sumbar mencarikan solusi untuk pedagang. Erizal menegaskan, pembangunan pasar melibatkan investor akan membebankan pedagang. Padahal, kondisi ekonomi pedagang terus menurun pascakebakaran Pasar Padangpanjang tahun lalu.

“Harga kios berkisar Rp 7,5-13 juta per meter persegi. Ini sangat memberatkan pedagang,” sebut Erizal yang ditunjuk selaku kuasa hukum pedagang sejak 28 Mei lalu.

Selain itu, perjanjian kontrak yang dilakukan antara Pemko Padangpanjang dengan pihak ketiga, tak pernah meminta persetujuan, apalagi melibatkan pedagang. “Investor yang muncul juga satu investor. Wali kota ngotot mempertahankan investor ini. Ada apa?” tanya Erizal.

Ketua Tim Komunikasi Percepatan Pembangunan Pasar Pusat Padangpanjang, H Sidi Zamzami mengutarakan, selama ini tim komunikasi tak pernah diajak dalam pembicaraan pembangunan pasar Padangpanjang.

“Mestinya dalam perencanaan kami harusnya dilibatkan. Tapi tidak pernah. Ini sudah pernah disampaikan pada Sekda, tapi tidak ada tanggapan,” paparnya.

Sidi menyebutkan, desain bangunan yang ditawarkan pemerintah relatif lebih mahal. Kebutuhan anggaran untuk pembangunan Pasar Padangpanjang hanya Rp 50 miliar, namun ketika dibangun investor menjadi Rp 129 miliar.

“Mana sanggup pedagang bayar dengan harga semahal itu. Kami minta Pemprov Sumbar juga ikut serta menyelesaikan persoalan ini. Kami maunya dibangun dengan dana APBD kota saja, tapi kalau tak bisa APBD provinsi dan APBN juga tak apa-apa,” ulasnya.

Sidi mengusulkan polemik dana aspirasi DPRD Sumbar sebesar Rp 227 miliar, agar digunakan untuk membangun Pasar Padangpanjang. “Kan ada kelebihan anggaran. Lebih baik untuk bangun pasar kami saja. Jadi investor tak perlu masuk, tak perlu semuanya, cukup seperempatnya saja,” tuturnya.

Syafruddin Kayo, salah seorang pedagang, mengungkapkan, kondisi para pedagang lebih buruk sejak kebakaran pasar.

Permasalahan itu, katanya, tidak saja menjadi luka yang dialami pedagang baru ini saja, tapi sudah menjadi masalah rumit sejak tahun 2000 lalu. Sejak tahun itu, berkali-kali kebakaran melanda pasar Padangpanjang. “Saya adalah salah satu korbannya,” akunya.

Dia menilai selama ini kebijakan yang dilakukan Pemko Padangpajang, tidak pernah yang berpihak pada masyarakat. Kebijakan yang diambil oleh Pemko cenderung selalu merugikan masyarakat. Termasuk soal kejadian kebakaran Pasar Padangpanjang tersebut.

Dia mengaku jika pedagang sudah acapkali menyampaikan hal tersebut dan meminta solusi dari Pemko Padangpanjang dan DPRD Padangpanjang. Tapi yang didapat pedagang hanya janji-janji kosong.

“Sudah sangat sering kami sampaikan kepada DPRD Padangpanjang untuk memberikan solusi atas persoalan kami tersebut, tapi tidak pernah diindahkan,” ungkapnya.

Pedagang lain, Danu mempertanyakan bantuan-bantuan yang mengalir pada korban kebakaran yang didapat dari donator. Dia meminta bantuan-bantuan tersebut dilaporkan secara transparan.

“Kita tahu berita dari koran banyak bantuan yang diberikan donator. Salah satunya bantuan dari perantau yang diserahkan secara simbolis yang dititipkan kepada BPBD. Yang jadi pertanyaan kami, mengapa bantuan itu tidak pernah sampai ke kami,” imbuhnya.

Dia juga mempertanyakan hasil dari uji forensik kebakaran pasar Padangpanjang tersebut. “Kami (pedagang, red) tentu ingin tahu juga apa hasil dari uji forensik. Apakah memang kami tidak boleh tahu. Kalau memang kami tidak boleh tahu, tentu kami tidak akan bertanya lagi,” katanya.

Anggota Komisi III DPRD Sumbar, Sulthani, berjanji memfasilitasi pedagang mencarikan solusinya. “Setelah ada perkembangannya, nanti akan kita komunikasikan langsung dengan kuasa hukum pedagang,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Anggota Komisi III, Irdinansyah Tarmizi juga menjanjikan hal yang sama. “Karena ini (Padangpanjang) dapil kami, tentu kami punya tanggung jawab moral untuk memperjuangkan aspirasi ini,” ujar politisi Partai Golkar itu.

Usai menyampaikan aspirasinya di gedung DPRD Sumbar, para pedagang Pasar Padangpanjang lalu mendatangi Kantor Gubernur. Kedatangan pedagang disambut Asisten I Setprov Sumbar, Febrizon dan Kepala Biro Perekonomian Setprov Sumbar Wardarusmen. Pedagang sempat berdialoq untuk menyampaikan keluh kesah mereka pada dua pejabat Pemprov tersebut.

Asisten I Setprov Sumbar, Febri Erizon berjanji segera mencarikan solusi bagi persoalan pedagang pasar Padangpanjang. (bis/ayu)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA