Date Selasa, 22 July 2014 | 14:19 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Nasional

Periksa Tersangka dan Hitung Kerugian Negara

Polisi Salip KPK

Jumat, 10-08-2012 | 11:09 WIB | 262 klik

Jakarta, Padek—Setelah mendadak menahan para tersangka perkara korupsi pengadaan simulator surat izin mengemudi (SIM), Mabes Polri kembali menyalip Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korps Bhayangkara tersebut sudah memeriksa sejumlah tersangka. Bahkan, penyidik Bareskrim sudah mengagendakan pemeriksaan terhadap bekas kepala Korlantas Irjen Pol Djoko Soesilo yang jadi tersangka di KPK.

“Dia juga akan kami periksa sebagai saksi. Yang jelas, dalam waktu dekat,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Mabes Polri, Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri kemarin (9/8). Boy mengungkapkan, pihaknya sudah mulai memeriksa para tersangka. Yang pertama diperiksa kemarin (8/9) adalah Kompol Legimo.

Polisi yang menjabat bendahara proyek itu diperiksa di tempat penahanannya di Rutan Mako Brimob. Pemeriksaan terhadap Legimo itu adalah pemeriksaan lanjutan untuk mendalami keterlibatan dirinya dan tersangka lain yang ikut ditahan. Sebelumnya, tiga tersangka lain sudah diperiksa sehari sebelumnya. Yakni, Wakakorlantas Brigjen Pol Didik Purnomo (pejabat pembuat komitmen), AKBP Teddy Rusmawan (ketua panitia lelang), dan Budi Susanto (pimpinan perusahaan pemenang dan penggarap tender).

Sukotjo Bambang, tersangka lainnya, belum diperiksa karena masih dalam perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai justice collaborator alias pelaku yang bekerja sama mengungkap perkara. “Hari ini Legimo diperiksa, kemarin tiga lainnya yang diperiksa. Selanjutnya Djoko Soesilo,” kata Boy.

Boy mengakui bahwa pihaknya memang bergegas dalam mengurus perkara simulator SIM. Tujuannya, agar gambaran kasus bisa segera diungkap. Dia menampik anggapan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk mendahului KPK.

“Tidak ada yang mendadak. Tidak ada yang tiba-tiba. Semuanya sudah sesuai perhitungan,” katanya. “Lagi pula, pasal yang kami gunakan juga sama dengan yang digunakan KPK. Kami pakai pasal korupsi, KPK juga. Lantas, apa bedanya kami yang mengusut dan KPK yang mengusut?” katanya.

Sembari pemeriksaan tersangka berjalan, kata Boy, penyidik akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka ingin agar lembaga auditor tertinggi itu menghitung dengan rinci berapa kerugian negara dalam pengadaan simulator SIM.

Mantan Kapoltabes Padang itu menegaskan bahwa buntunya pembicaraan antara pucuk pimpinan Polri dan KPK tidak berpengaruh terhadap jalannya penyidikan. Meskipun belum ada kesepakatan, bukan berarti polisi tidak bisa mengambil langkah.

Di sisi lain, kata Boy, KPK juga tak bisa sembarangan memeriksa para tersangka yang berada dalam tahanan Mabes Polri. Lembaga pimpinan Abraham Samad itu harus berkoordinasi dan mengikuti aturan main kepolisian. Apalagi selama belum ada kesepakatan antara pucuk pimpinan dua lembaga tersebut. Tapi, kata Boy, pihaknya tetap akan merancang pertemuan lagi antara Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo dan Abraham setelah empat kali tatap mata gagal.

Sementara KPK memang mengaku masih cooling down dalam menangani kasus simulator SIM. Juru bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya belum merencanakan memanggil saksi-saksi dari pihak polisi apalagi memanggil tersangka Djoko Susilo. “Kami fokus dulu memeriksa saksi dari pihak swasta. Jadi, kami masih terus mengembangkan kasus ini,” kata Johan Budi.

Terkait dengan lebih dulunya Mabes Polri memeriksa pihak-pihak dari pihak kepolisian, Johan mengatakan, itu adalah kewenangan polisi dan KPK tidak akan mencampurinya. Tapi yang jelas, KPK akan terus mendalami kasus simulator SIM. Bahkan, kata dia, KPK bisa kapan saja mengakses barang bukti yang kini tersimpan di kontainer di halaman belakang gedung KPK.

Minta Berkolaborasi

Di bagian lain, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuka pembicaraannya saat bertemu dengan Ketua KPK Abraham Samad dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo saat buka bersama di Mabes Polri (8/8). SBY mendukung langkah institusi penegak hukum dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Dalam pembicaraan sekitar lima menit itu, SBY sempat menyinggung masalah “rebutan” penanganan perkara dugaan korupsi simulator Korlantas Polri. “Saya berterima kasih kalau kedua lembaga ini, atas silang pendapat yang terjadi bisa diselesaikan dengan baik, bisa dicapai kesepakatan,” kata SBY saat membuka rapat koordinasi bidang pertahanan di Mabes TNI, Cilangkap, kemarin (9/8).

Kesepakatan yang dimaksud presiden adalah, baik KPK maupun Polri, bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya dalam memberantas korupsi. KPK, lanjut dia, memiliki peran yang sangat penting. Selain itu kepolisian, kejaksaan, dan penegak hukum yang lain juga menjalankan tugasnya.

Sementara itu, Mensesneg Sudi Silalahi menolak jika disebut presiden bergerak lambat dalam menyikapi sengketa KPK-Polri. Menurutnya, presiden sudah memberikan instruksi kepada Menko Polhukam untuk menindaklanjuti persoalan itu.

Secara terpisah, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai menyayangkan terjadinya proses penyidikan ”ganda” terhadap Sukotjo Bambang yang dilakukan Polri dan KPK. Dia memprediksi Bambang yang sampai sekarang masih dalam perlindungan LPSK akan sangat kelelahan.

Haris mengingatkan, ujung dari proses penyidikan di Polri dan KPK berbeda. Kalau di Polri, proses penuntutan dilakukan Kejaksaan Agung. Sedangkan KPK sendiri bertindak sebagai penuntut umum. Polri memiliki mekanisme Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), sebaliknya KPK tidak bisa menghentikan penyidikan. “Masak satu orang diadili dua kali untuk perbuatan yang sama. Ini melanggar aturan,” ingatnya.

Selain itu, lanjut Haris, bila memang Sukotjo Bambang hendak ditetapkan sebagai justice collaborator, proses antara Polri dan KPK juga berbeda. Kalau disidik KPK, maka ketua KPK yang berhak mengumumkan itu. Kalau disidik kepolisian, maka kejaksaan yang mengumumkannya.

Di sisi lain, anggota DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) I Sumbar, Mohammad Ichlas El Qudsi meminta jajaran penegak hukum baik kepolisian maupun KPK agar menghindari publisitas berlebihan, sehingga tak terjadi “perang’ melalui media massa. Michel—panggilan akrab politisi PAN itu, mengemukakannya ketika menyalurkan bantuan pembangunan sejumlah masjid dan musala, di Padang, Kamis (9/8).”Kita minta polemik tarik ulur penanganan kasus dugaan korupsi simulator SIM segera diakhiri, supaya substansinya tak terabaikan. Pimpinan KPK dan Polri mesti duduk bersama untuk mencari langkah tepat, sesuai ketentuan dalam menangani kasus tersebut,” kata alumni Fakultas MIPA Unand itu. (aga/kuh/fal/ken/pri/jpnn)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA