Date Selasa, 29 July 2014 | 09:35 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Guru Sertifikasi Tuntut Tunjangan

Jumat, 06-07-2012 | 10:09 WIB | 1483 klik
Guru Sertifikasi  Tuntut Tunjangan

Puluhan guru-guru SMA di Kota Padang di halaman SD Tan Malaka,

Tan Malaka, Padek—Puluhan guru sertifikasi SMA di Kota Padang menuntut tunjangan sertifikasi yang hingga kini belum dibayarkan Dinas Pendidikan Padang. Mereka menilai Dinas Pendidikan Padang tidak adil dalam mencairkan tunjangan sertifikasi.

“Kedatangan kami ke Dinas Pendidikan Padang untuk menanyakan pencairan tunjangan sertifikasi. Guru-guru SMP telah mendapatkan tunjangan sertifikasinya, kenapa kami guru SMA belum?” kata Mirwan, guru SMAN 8 Padang, mewakili puluhan guru, kepada wartawan di Dinas Pendidikan Padang, kemarin.

Sementara, kata Mirwan, di tingkat SMA mereka juga telah memasukkan rincian jam mengajar tersebut. “Tapi nyatanya, guru SMP yang dicairkan, guru SMA tak dicairkan. Kami tak tahu persis bagaimana petunjuk teknis dalam rangka pencairan tunjangan sertifikasi itu,” ungkap Mirwan.

Mirwan mengakui ada sebagian guru SMA yang telah menerima tunjangan sertifikasi, ada juga yang belum. “Karena itu, kami mempertanyakan hal tersebut ke Dinas Pendidikan,” ujar Mirwan.

Untuk memperjuangkan tunjangan sertifikasi itu, sejak Senin lalu mereka telah berdialog dengan Dinas Pendidikan. “Ini dialog kedua kami lakukan dengan Dinas Pendidikan. Tapi belum ada titik temu. Kami akan terus memperjuangkan pencairan tunjangan sertifikasi itu,” ucap Mirwan.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Indang Dewata menegaskan tidak bisa membayarkan tunjangan sertifikasi jika guru bersangkutan tidak mencukupi mengajar 24 jam seminggu. “Ada aturan yang mengatur hal itu sehingga jika dibayarkan, maka Disdik akan dinilai membantu kecurangan data sertifikasi,” ungkapnya.

Indang menambahkan, jika tidak mencukupi 24 jam mengajar, guru tersebut mesti mencari tempat mengajar ke sekolah lain. Untuk memenuhi 24 jam, tidak seluruh guru bisa memenuhinya jika tetap mengajar di satu sekolah.

“Kami tengah mencoba mendistribusikan guru-guru itu ke sekolah swasta agar bisa memenuhi 24 jam agar tunjangan sertifikasi bisa diterima. Tapi kalau tidak mau melakukan itu, Disdik tidak bisa menyetujui tunjangan sertifikasi itu,” ujarnya.

Ketua PGRI Sumbar, Zainal Akil menjelaskan, ada yang lucu namun menyedihkan soal guru sertifikasi ini. Dari analisanya, ada tiga kategori sertifikasi. Yaitu, guru tidak bersertifikasi tapi dapat tunjangan Rp 250 ribu, berikutnya guru sertifikasi yang menerima tunjangan, dan guru sertifikasi yang tidak menerima tunjangan.

“Kategori terakhir ini yang lucu, bersertifikasi tapi tidak menerima tunjangan. Ada beberapa solusi jika jam mengajar guru ini kurang, yakni tetap hadir di sekolah beberapa jam untuk menutupi kekurangan dan tetap hadir membantu kepala sekolah menjalankan program-program sekolah,” usulnya. (ek)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA