Date Kamis, 31 July 2014 | 18:27 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Hentikan Perselingkuhan Eksekutif dan Legislatif

Senin, 25-06-2012 | 14:05 WIB | 229 klik

Solok, Padek—Kewenangan besar lembaga legislatif kerap disalahgunakan untuk kepentingan oknum-oknum anggota DPRD. Sementara, kepentingan rakyat yang seharusnya diperjuangkan oleh wakil rakyat tersebut seringkali terabaikan. Karena itu, diperlukan sebuah lembaga pengawas independen untuk bisa menekan praktik-praktik kolusif di DPRD yang telah menjadi rahasia umum.

Menariknya, ide pembentukan lembaga pengawas independen tersebut justru datang dari anggota DPRD Kota Solok, Daswippetra Dt Manjinjing Alam. Menurut Ane—panggilan akrab Daswippetra—perlu lembaga independen untuk memantau kinerja DPRD mengingat besarnya kewenangan rawan disalahgunakan.

“Bukan bermaksud menepuk air di dulang, saat ini lembaga dewan sudah seharusnya memiliki lembaga pengawas yang independen. Karena sudah menjadi rahasia umum, praktik-praktik kolusif, baik sesama anggota DPRD maupun antara DPRD dengan kepala daerah seringkali terjadi. Ini menyebabkan anggota DPRD memiliki power untuk memaksakan kepentingannya. Sehingga tidak tertutup kemungkinan praktik-praktik kolusif tersebut selalu digunakan,” ujar Ane memberi otokritik.

Dari pengalamannya sebagai anggota DPRD Kota Solok selama dua periode, Ane tidak menampik penyusunan APBD dan kebijakan daerah, adalah masa kritis dan perlu mendapat perhatian serius dari segenap lapisan masyarakat.

“Di sinilah tahap rawan. Ini penting diawasi masyarakat agar tidak terjadi persekongkolan politik yang merugikan kepentingan masyarakat, dan di lain sisi menjadi lahan usaha bagi anggota DPRD maupun kepala daerah,” bebernya.

“Saat penyusunan dan pembahasan RAPBD dan kebijakan-kebijakan daerah, lembaga DPRD dan kepala daerah sama-sama memiliki power kebijakan. Lalu terjadilah tarik ulur dan lobi-lobi. Ujung-ujungnya, terjadi praktik kolusif,” tambahnya. Kepala daerah memiliki kepentingan meloloskan program daerah, di sisi lain anggota DPRD juga memiliki kepentingan. Alhasil, ungkap Ane, banyak proyek-proyek pemerintah yang dikerjakan oknum anggota DPRD.

Mengenai format dan komposisi lembaga independen tersebut, Ane menyerahkan sepenuhnya ke masyarakat. Namun, ia mengusulkan lembaga independen tersebut beranggotakan elemen tokoh masyarakat, perguruan tinggi, LSM, tokoh agama dan sebagainya.

“Format dan komposisi tersebut kita serahkan penuh kepada kreasi masyarakat. Kita hanya berharap, clean government dan good governance benar-benar bisa terwujud. Sehingga, pelaksanaan otonomi daerah di seluruh Indonesia, benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Bukan malah diiringi meningkatnya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di seluruh daerah,” ujarnya. (rzy)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA