Date Jumat, 25 July 2014 | 00:42 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Nasional

Panglima TNI- Danlantamal Minta Maaf

11 Marinir Ditahan, Bisa Dipecat

Kamis, 31-05-2012 | 12:19 WIB | 1346 klik
11 Marinir Ditahan, Bisa Dipecat

GRAFIS : ORTA

Padang, Padek—Sebelas anggota Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) II Padang, diproses dan ditahan di Bilik Hukuman Pomal Lantamal II Padang. Mereka inilah yang diduga kuat menganiaya warga dan wartawan ketika penertiban kafe liar, dan warung tempat maksiat di kawasan Bukiklampu, Gates Nan XX, Lubukbegalung, Padang, Selasa sore (29/5).

Sementara itu, kecaman dan desakan pada TNI agar melakukan tindakan tegas pada Marinir yang melakukan kekerasan terus bermunculan. Mulai dari Ketua DPR Marzuki Alie, Dewan Pers, dan Gubernur Sumbar meminta TNI mengusut tuntas kasus kekerasan tersebut.

Komandan Pangkalan Utama AL (Lantamal) II Padang Brigjen TNI (Mar) Gatot Subroto menyebutkan, oknum Marinir yang ditahan tersebut berpangkat Prajurit Satu (Pratu) hingga Sersan Kepala (Serka) (selengkapnya lihat grafis).

Atas perilaku anak buahnya itu, Gatot Subroto mengungkapkan penyesalan dan meminta maaf kepada seluruh wartawan di Indonesia. Dia berjanji mengusut tuntas kasus tersebut. Dari Jakarta, Panglima TNI Jenderal Agus Suhartono juga meminta maaf atas kejadian tersebut.

Gatot Subroto, kemarin hadir di DPRD Sumbar setelah Ketua DPRD Sumbar Yultekhnil mengundang Komandan Lantamal II Padang itu, menyusul desakan seratusan wartawan yang berunjuk rasa mengecam tindakan semena-mena oknum Marinir.

“Saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua wartawan di seluruh penjuru tanah air ini, dan saya berjanji memproses oknum yang terlibat. Tindakan itu, semata-mata tindakan oknum belaka,” kata Gatot Subroto di hadapan wartawan dan pimpinan DPRD, di ruang khusus lantai II gedung DPRD Sumbar.

Kejadian kekerasan terhadap wartawan dan warga, menurut Gatot merupakan tindakan prajurit yang tidak terpuji dan salah. “Saya menyesalkan kejadian itu. Saya sudah melaporkan ke Panglima TNI. Panglima sendiri juga minta agar kasus ini diusut tuntas,” jelas jenderal yang pernah bertugas di Mentawai tahun 1983 itu.

Jenderal bintang satu ini pun siap untuk transparan dalam proses hukum yang akan dijalani oknum Marinir yang terlibat penganiayaan. “Kami akan fasilitasi nantinya jika ada wartawan yang akan mengetahui perkembangan proses hukum terhadap 11 oknum Marinir itu,” janjinya.

Marinir Kirim

Tim ke Padang

Pada kesempatan itu, Komandan Yonmarhanlan II Padang Letkol (Mar) Suwandi mengatakan, kejadian Selasa sore (29/5) tersebut juga telah dilaporkannya kepada Komandan Korps Marinir (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) M Alfan Baharudin.

Bahkan, Dankormar mengirimkan tim untuk mengusut tuntas kasus tersebut. “Kemungkinan sore ini (kemarin, red) tim itu telah sampai di Padang. Saya berharap agar rekan-rekan wartawan bisa bersabar,” ujarnya.

Dia menegaskan tidak akan menolerir anggota Marinir yang terlibat kekerasan tersebut. Sampai kemarin, kata dia, penyidik Pomal masih terus melakukan pemeriksaan terhadap 11 anggotanya. “Untuk kesalahan pelaku utamanya, jika harus dipecat, maka saya pun siap untuk memecatnya,” tegas Suwandi.

Panglima Minta Maaf

Di Jakarta, meski meminta maaf, Panglima TNI menyatakan bahwa kekerasaan yang dilakukan oknum Marinir bukan kesengajaan dan bukan pula penganiayaan. Menurutnya, kejadian itu karena ada pemilik warung yang punya saudara salah satu anggota Marinir. Namun, Agus menegaskan, hal tersebut (kekerasan) tidak seharusnya dilakukan anggota Marinir.

Dia memastikan akan memberikan sanksi tegas terhadap Marinir yang terlibat. “Akan kita proses hukum, pasti akan kita proses,” janji jenderal bintang empat itu seusai mengikuti penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada presiden di Istana Negara.

Pernyataan tidak adanya penganiayaan yang diungkapkan Panglima TNI, membuat wartawan Sumbar dan LBH Pers Padang protes. Panglima dinilai bicara tidak sesuai fakta. “Kami punya bukti-buktinya,” seru sejumlah wartawan yang memenuhi ruangan khusus di DPRD Sumbar.

Tidak Beri Toleransi

Gatot Subroto menjelaskan, penertiban kafe liar dan pondok-pondok tempak mesum sebetulnya juga didukung Lantamal. Pada 30 Desember lalu, dia mengirim surat kepada Wali Kota Padang Fauzi Bahar untuk operasi penegakan ketertiban masyarakat (Gaktibmas) terpadu di kawasan yang sering dijadikan tempat aktivitas maksiat.

“Jadi itulah bukti kami tidak akan memberikan toleransi kepada oknum yang membekingi para pemilik warung esek-esek, karena sudah komitmen kami menjaga dan melestarikan wisata maritim di sepanjang Pantai Padang, Bukit Lampu dan Pantai Bungus,” tuturnya seraya memperlihatkan suratnya yang ditujukan kepada Wali Kota Padang.

Dewan Pers

Protes Keras

Dewan Pers melayangkan protes kepada Mabes TNI AL terkait kekerasan terhadap wartawan di Padang. “Barusan tersambung dengan Kadispen AL Pak Untung (Laksamana Pertama Untung Suropati, red) dan menyatakan protes keras atas nama Dewan Pers atas kejadian di Padang,” ujar anggota Dewan Pers, Uni Z Lubis dalam akun twitter-nya, kemarin.

Mantan Pemred ANTV itu juga menyampaikan kepada Untung bahwa tindakan kekerasan terhadap wartawan melanggar UU Pers dan KUHP. “(Untuk itu) teman-teman wartawan yang jadi korban kekerasan, sudah divisum, kami sarankan lapor ke polisi. Supaya jelas proses hukum, termasuk gunakan UU Pers,” sarannya.

Di tempat terpisah, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Saud Usman Nasution mengaku siap membantu TNI AL mengusut kasus ini. “Tapi, ini yang diduga pelaku dari aparat TNI tentu dari provos dulu yang akan melakukan penyelidikan,” katanya.

Mengatasnamakan TNI AL, Laksma Untung Suropati juga menyampaikan permohonan maaf atas perilaku tak terpuji oknum Marinir di Padang. Namun, dia justru menyampaikan data berbeda terkait jumlah Marinir yang diduga terlibat. Kadispen menyebutkan sejak Selasa (29/5) malam sudah 12 anggota yang diamankan, bukan 11 orang sebagaimana diungkapkan Gatot Subroto. Mabes TNI pun berjanji jika 12 anggota Marinir itu terlibat kekerasan terhadap wartawan, maka akan diberi sanksi berat.

Komandan Pomal Lantamal II Mayor Laut (PM) G. Gultom di DPRD Sumbar menyatakan, jumlah anggota Marinir yang ditahan bisa saja bertambah, jika dalam pemeriksaan terungkap masih ada anggota lainnya yang terlibat. Sebelumnya, sejumlah korban menyebutkan ada sekitar 15 oknum Marinir yang ikut melakukan kekerasan.

DPR Mengecam

Ketua DPR Marzuki Alie turut mengecam aksi kekerasan oknum Marinir di Padang. Dia mendesak Mabes TNI menindak tegas pelaku pemukulan, agar tidak terulang lagi aksi yang dinilainya sangat memalukan itu. “Mereka (pelaku pemukulan, red) harus segera ditindak tegas. Hukum harus ditegakkan,” tegas Marzuki kepada wartawan di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Seharusnya, kata Marzuki, aparat negara membuat masyarakat merasa aman, bukan sebaliknya.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menyatakan pihaknya akan meminta penjelasan Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan Laut terkait penganiayaan wartawan di Padang. Hal itu untuk memastikan agar kekerasan terhadap warga tidak terjadi lagi. “Keterlibatan oknum Marinir itu di luar tugas dan fungsi TNI. Untuk menjaga citra TNI dan menegakkan disiplin keprajuritan, Komisi I akan meminta penjelasan Penglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan Laut,” tukasnya.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno pun mendesak agar kasus kekerasan terhadap wartawan, masyarakat sipil dan anggota DPRD Padang diusut tuntas. Dia juga menyampaikan dukungan pada Wali Kota Padang Fauzi Bahar dalam menertibkan tempat- tempat yang diduga dijadikan lokasi mesum. “Saya mintadukungan TNI dan Polri agar mendukungpenertiban yang dilakukan masyarakat. TNI dan Polri juga punya kewajiban menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat,” kata Irwan.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dalam penertiban kafe liar dan warung tempat mesum, 10 wartawan, dan sejumlah warga, termasuk salah seorang anggota DPRD Padang menjadi korban kekerasan oknum Marinir. Selain itu, tiga sepeda motor milik warga dibuang ke laut. Kamera dan peralatan kerja wartawan dirusak dan dirampas.

Belasan oknum Marinir menghadang rombongan warga dan wartawan serta tim gabungan (Satpol PP, TNI, polisi), usai melakukan penertiban atau pembongkaran kafe liar dan warung tempat mesum di kawasan Bukit Lampu. Dalam penertiban ini, ratusan pondok tempat mesum dirobohkan lalu dibakar. Oknum Marinir yang melakukan kekerasan tersebut diduga kuat membeking kafe liar, dan warung-warung tersebut. Tapi Panglima TNI membantahnya. (esg/di/kd/bis/ayu)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA