Date Rabu, 30 July 2014 | 07:53 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Penataan Transportasi Darat di Sumatera Barat (1)

Kecelakaan Dimana-mana, Salah Siapa?

Senin, 16-04-2012 | 13:17 WIB | 1046 klik
Kecelakaan Dimana-mana, Salah Siapa?

Seruduk Kedai: Sebuah truk diduga akibat rem blong, menyeruduk kedai di kawasan

Dosa siapa? Ini dosa siapa? Salah siapa? Ini salah siapa? Potongan lirik lagu Ebiet G Ade ini pas untuk mempertanyakan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas berbagai kasus kecelakaan di Sumbar. Dalam sehari, dua sampai tiga orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas. Siapa yang harus disalahkan?


MASIH ingat kasus kecelakaan di Kelok S Sitinjaulauik, Kamis (5/1) lalu. Tiga orang pegawai negeri sipil (PNS) asal Pesisir Selatan tewas setelah mobil mereka diterjang truk bermuatan minyak sawit mentah (CPO). Diduga kecelakaan itu akibat truk mengalami rem blong.


Begitu juga kecelakaan beruntun antara mobil Honda Jazz dengan dua unit motor di Nagari Pulaupunjung, Dharmasraya. Gara-gara melaju dengan kecepatan tinggi dan jalan berlubang, sopir kehilangan kendali. Akhirnya terjadi tabrakan beruntun dan satu pengendara tewas.


Ada juga kecelakaan akibat sopir ngantuk seperti di Kepalahilalang, Padangpariaman, Jumat (17/2) lalu. Truk Fuso masuk jurang. Ada lagi pengendara Mio di Bukit Biawak Pesisir Selatan yang berbonceng tiga melaju kencang di penurunan sehingga kehilangan kendali.


Di Padang, dua orang anak usia di bawah 17 tahun tewas setelah motornya tabrakan dengan motor lain di Lapai, Minggu (29/1). Bukan hanya masyarakat sipil yang menjadi korban. Seorang anggota polisi juga tewas dilindas kontainer di Bypass, Senin (27/2) lalu, karena kehilangan kendali.


Kemudian tewasnya tiga orang anak usia belasan tahun di depan kantor Bupati Dharmasraya. Mereka berbonceng tiga dan melaju dengan kecepatan tinggi, kemudian menabrak truk yang sedang parkir. Yang tebaru tewasnya dua pelajar asal Nagari Gantungciri, Solok setelah disempet bus Jasa Malindo di Simpang Koto Gadang Guguk, Sabtu (7/4) lalu.


Dari berbagai fakta di atas, banyak faktor yang memicu kecelakan. Mulai dari jalan yang berlubang, truk yang parkir sembarangan, pengendara yang melaju dengan kencang saat penurunan, berbonceng tiga, anak belasan tahun yang seharusnya belum boleh membawa kendaraan tetapi dengan bebas melaju di jalanan.


Lantas, siapa yang harus bertanggung jawab? Jika mengacu pada UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada ketentuan umum, dinyatakan bahwa pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders).


Bidang sarana jalan menjadi urusan Dinas Pekerjaan Umum. Kalau ada jalan yang rusak dan dinas tidak melakukan perbaikan sehingga memicu kecelakaan, merekalah yang seharusnya bertanggung jawab.


Begitu juga urusan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan seperti pengadaan rambu-rambu jalan, merupakan urusan Dinas Perhubungan. Jika ada orang yang celaka karena tak ada cermin tikungan, lampu merah mati, pengaman jalan rusak jelas merupakan tanggung jawab mereka.


Kendaraan yang tak layak operasi tetapi tetap melayani penumpang juga merupakan urusan Dinas Perhubungan dan kepolisian. Bagaimana dengan kir angkutan barang dan angkutan massal yang seharusnya dilakukan sekali 6 bulan, apakah “Mr Kir” benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik?


Bagaimana pula polisi, apakah mereka melakukan pengawasan ketat terhadap perilaku pengendara di jalan raya? Pengendara yang berbonceng tiga, mereka yang masih usia di bawah 17 tahun dan kendaraan yang tidak layak beroperasi mestinya ditertibkan.


Sejauh mana kemampuan polisi itu untuk mengawasi semua itu. Apakah personelnya cukup untuk melakukan pengawasan. Bagaimana pula komitmen petugasnya di lapangan. Apa mereka kuat menahan godaan jika pengendara yang melanggar meminta negosiasi.


Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sumbar, Akmal mengatakan, terhadap berbagai persoalan itu pihaknya sudah mengintensifkan rapat-rapat koordinasi dengan kabupaten/kota sehingga petugas punya komitmen yang kuat untuk menegakkan aturan. Salah satunya pelaksanaan kir yang dilakukan sekali dalam enam bulan.


“Kita hanya bisa memberikan supervisi dan arahan. Untuk inspeksi mendadak ke lokasi pengujian kir di daerah tidak bisa dilakukan, kecuali ada surat edaran dari pusat. Justru yang harus mengawasi petugas di sana, inspektorat di daerahnya sehingga mereka melakukan kir dengan benar,” ujarnya.


Dia juga berharap peran dari semua stakeholders, termasuk masyarakat dan pengusaha angkutan dalam menciptakan transportasi yang aman dan nyaman. Pemerintah, katanya, secara bertahap terus memperbaiki berbagai infrastruktur lalu lintas seperti perbaikan rambu-rambu yang rusak. “Anggarannya terus kita upayakan meningkat setiap tahun,” ujar Akmal.


Pengawasan terhadap kendaraan, kata Akmal, sudah dilakukan mulai dari ruang pengujian hingga operasinya di lapangan. Selain kelengkapan peralatan untuk mendukung kinerja petugas dan sumber daya manusianya yang meliputi pengetahuan teknis, yang sangat diperlukan justru komitmen moral mereka untuk menegakkan aturan.


“Kalau misalnya saat kir ditemukan bannya sudah botak, berarti kan sudah tidak layak jalan, ya harus dikembalikan,” ujarnya. Tapi kenapa masih ada kendaraan tak layak jalan berkeliaran di jalan? Menurut Akmal, hal itu menunjukkan masih ada sikap tak jujur dalam melaksanakan kir.


Dirlantas Polda Sumbar, Kombes Pol Ibnu Isticha menegaskan, semua pihak bertanggung jawab untuk menertibkan pengendara di jalan. Jika semuanya diserahkan kepada kepolisian jelas tak akan bisa diselesaikan.


Kecelakan lalu lintas terjadi bukan lagi karena faktor kelalaian, tetapi sudah kesengajaan. Kebut-kebutan di jalan raya yang memicu kecelakaan, bahkan hingga meninggal dunia, jelas disengaja. Begitu juga dipicu oleh truk yang sengaja melebihi tonase sehingga membahayakan orang lain. “Kalau sengaja melanggar bisa dipidana,” ujarnya. (***)




BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA