Date Sabtu, 26 July 2014 | 22:10 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Dilema Kenaikan BBM

Minggu, 18-03-2012 | 10:37 WIB | 922 klik
Dilema Kenaikan BBM

BBM

Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu saja menjadi hal yang hangat untuk dibicarakan. Pro dan kontra terjadi di tengah-tengah masyarakat, pengusaha, hingga pengambil kebijakan.

Di Satu sisi, pemerintah berdalih Subsidi BBM melonjak dari Rp123,56 triliun menjadi Rp 178 triliun akibat kenaikan harga minyak dunia menjadi USD120 per barel, di luar ambang batas asumsi APBN sebesar USD90 per barel.

Mengulang peristiwa 2005, ketika keuangan negara kita diuji dengan naiknya harga minyak dunia dari USD 25 per barel menjadi USD 60 per barel. Apabila harga BBM ketika itu tidak dinaikkan, beban subsidi BBM akan membengkak dari Rp21 triliun menjadi Rp120 triliun.


Imbas ikutannya, program-program pemerintah yang sudah dirrencanakan di dalam APBN akan tersedot untuk menutupi meningkatnya beban subsidi. Agar itu tidak terjadi, pemerintah mengusulkan kenaikan BBM dengan menyerahkan Rancangan APBN Perubahan (RAPBN-P) 2012 ke DPR untuk dijadikan Undang-Undang (UU).


Harga premium dan solar bersubsidi dinaikkan sebesar Rp 1.500. Jika DPR menyetujui usulan itu, maka mulai April nanti pemilik kendaraan bermotor membeli BBM Rp6.000, tidak lagi Rp 4.500.


Itu alasan pemerintah. Bagaimana dengan nasib rakyat?
Keresahan mulai dialami oleh sejumlah sopir angkot di Padang. “Banyak sepeda motor dan ojek sekarang, membuat kami sulit mendapatkan penumpang, apalagi ditambah harga BBM naik,


otomatis naik juga ongkos angkot. Kalau begini, masyarakat tak akan mau lagi naik angkot,” keluh Hendra, sopir angkot jurusan Pasar Raya-Taruko itu.


Dengan harga bensin Rp 4.500 seliter, Hendra menghabiskan Rp 120 ribu untuk membeli 20-30 liter BBM sehari. “Jika BBM naik menjadi Rp 6.000 per liter, untuk membeli minyak saja Rp 180 ribu, belum lagi setoran Rp 120 ribu dan gaji. Artinya, hasil menambang yang dikejar sekitar Rp 350 ribu sehari. Belum lagi nantinya, harga onderdil akan naik pula,” ungkapnya.


Terpisah, sopir angkot Pasar Raya-Tabing, Rinaldi mengaku kasihan dengan penumpang anak sekolah. “Berapa lagi ongkos yang akan kami minta. Sekarang saja ongkos pelajar Rp 1.500 sudah mahal rasanya,” imbuhnya.


Bukan hanya awak angkot atau bus AKDP/AKAP yang merugi, masyarakat kecil yang umumnya penumpang angkutan umum, justru lebih terbebani dengan kenaikan BBM. Padahal, anggaran ongkos transportasi bagi masyarakat menengah ke bawah, adalah pengeluaran terbesar setelah kebutuhan pangan.


“Sekarang saja pengeluaran untuk transportasi saya sehari rata-rata Rp 5.000. Sebulan sudah Rp 150 ribu. Padahal gaji saya pas-pas UMP, Rp 1.000.1000. Belum lagi untuk makan dan sewa rumah,” jelas Doni, pegawai swasta di Padang yang mengaku masih bujangan.


Sejumlah pedagang juga menyampaikan keluhannya. Salah satunya, Tasrip. Pedagang keliling asal Jawa Tengah ini menggunakan sepeda motor untuk menjajakan dagangannya dari satu kompleks ke kompleks lain di Padang. Dia menjual sayur, cabai, lauk pauk, dan sebagainya.


“Setiap hari, saya membeli dua liter bensin. Jika BBM naik, otomatis biaya operasional akan naik pula. Untuk menutupi biaya itu, tentu harga barang dagangan akan saya naikkan. Tapi dari pengalaman saya selama lima tahun berjualan, pembeli mengeluh jika harga barang naik.
“Ibu-ibu di kompleks sangat sensitif. Naik Rp 200 saja mereka pertanyakan, dan tidak jarang ada yang pindah langganan untuk mencari yang lebih murah,” imbuhnya.


Hal serupa juga diungkapkan tukang ojek di kawasan Lubuk Buaya, Dedi, 37. “Jika BBM naik hingga Rp 6.000 seliter, maka ongkos ojek akan naik pula. Sekarang saja, jauh dekat ongkos Rp 2.000, penumpang mengeluh, apalagi penumpang yang masih berstatus pelajar,” ulasnya.


Kaum nelayan juga bakal terimbas. Idris, 45, nelayan di kawasan Pasie nan Tigo Kototangah Padang, mengaku jika harga solar naik, tentu biaya operasional melaut akan meningkat pula. Dalam sehari, dia menghabiskan 10 liter solar. “Jika jadi naik Rp 1.500 seliter, tentu biaya yang harus ditambah Rp 15 ribu. Bagi saya jumlah itu sudah besar, apalagi saat ini ikan sulit mencarinya dan harus sampai ke tengah laut dulu untuk mendapatkan ikan banyak,” ujar Bapak lima anak ini.


Ibu rumah tangga juga mengkhawatirkan hal serupa. Ria, warga Belimbing, mengaku jika harga BBM naik, harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak, gula akan naik pula. Sedangkan suaminya yang bekerja di salah satu perusahaan swasta, gajinya tidak naik.


Pengusaha angkutan mungkin adalah pihak yang paling resah terhadap rencana kenaikan BBM ini. Betapa tidak, perputaran usaha mereka sangat tergantung pada BBM. Misalnya, seperti yang Bos PO Setangkai, Yong Fengki. Dia mengatakan, kenaikan harga BBM hendaknya dibedakan antara bensin dan solar. “Saya menilai, saat ini banyak pengusaha angkutan yang terjepit karena harga solar dan bensin sama. Kalau dapat harga bensin lebih tinggi dari solar. Selama ini, faktor kesamaan harga, dimanfaatkan transport liar. Ini membuat pengusaha bus kewalahan,” tutur pengusaha angkutan asal Lintaubuo itu.


Hal senada disampaikan oleh Manager Biro Lorena Padang, Yufrizal . Katanya, selama ini, pengusaha angkutan sudah merasa tertekan oleh maskapai penerbangan yang memberikan harga tiket murah. Ditambah lagi dengan akan dinaikkannya harga BBM oleh pemerintah, angkutan darat makin terancam,” katanya didampingi kepala operasional, Budi Yanto kepada Padang Ekspres, beberapa waktu yang lalu.


Bagi pengusaha angkutan darat antarprovinsi, harga tiket dan jalur pesawat sangat mempengaruhi bisnis mereka. Kini, hampir setiap maskapai memiliki jalur penerbangan sama dengan jalur angkutan darat. “Kalau tiket pesawat murah dengan jalur yang sama dengan bus, orang pasti memilih naik pesawatlah,” tambahnya. (hijrah/padangekspres)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA