Date Rabu, 30 July 2014 | 09:57 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Ribuan Calon Sarjana Cemas

UISB Belum Kantongi Izin

Kamis, 19-01-2012 | 14:24 WIB | 443 klik

Solok, Padek—Universitas Islam Sumatera Barat (UISB) hingga kini belum mengantongi izin penyelenggaraan pendidikan tinggi dari Dirjen Dikti dan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah X. Sejak menyelenggarakan perkuliahan tahun 2008, UISB hanya menggantungkan legalitasnya pada sebuah surat rekomendasi gubernur.


Surat rekomendasi dari Gubernur Sumbar saat itu Gamawan Fauzi No 120/100/944-2008 tertanggal 20 November 2008 tersebut, menjadi sandaran bagi pihak kampus yang semula bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Solok Nan Indah (STAI SNI) menyelenggarakan pendidikan dan membuka sejumlah fakultas dan jurusan baru.


Rekomendasi itu pula yang membuat STAI SNI mengubah nama menjadi UISB. Apalagi saat itu, Gamawan adalah pendiri STAI/UISB, sekaligus Gubernur Sumbar.


Rektor UISB, Jamalus mengaku sedang mengurus izin ke Dikti dan telah sampai mengisi form 5. Meski izin belum keluar, UISB tetap menerima mahasiswa baru tiap tahun. Saat ini, ribuan mahasiswa masih cemas tentang legalitas ijazahnya, terutama bagi yang akan segera diwisuda.


“Saat ini kita sedang menunggu izin tersebut keluar dan kita telah mengisi formulir hingga form 5,” ujar Jamalus tanpa bisa memastikan kapan izin tersebut bisa keluar.


UISB memiliki lima kampus yang tersebar di beberapa lokasi di Kota Solok dan Kabupaten Solok. Kampus pusat UISB menempati gedung eks kantor DPRD Kota Solok.

Empat kampus lainnya di Kota Solok tersebar di beberapa tempat seperti di Jalan Cindurmato, Tanjungpaku, dan di Jalan Bypass di samping Terminal Regional Bareh Solok, Jalan Bypass Simpang Rumbio. Sementara kampus yang berada di Kabupaten Solok, berada di Nagari Alahanpanjang.


Permasalahan izin UISB tersebut meledak setelah demo mahasiswa UISB ke gedung DPRD Kota Solok pada 13 Januari lalu. Demo tersebut disambut DPRD dengan menggelar hearing bersama ratusan mahasiswa. Mereka mempertanyakan legalitas universitasnya terkait surat edaran Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah X tentang pembukaan kelas jauh dan pembukaan jurusan baru oleh UISB.


Mereka mengikuti hearing dengan anggota DPRD Kota Solok tersebut terdiri dari Fakultas Kesehatan, jurusan Keperawatan D III dan S-1 Kebidanan. Mereka mengaku kecewa dengan pimpinan yayasan dan rektor yang lambat mengurus izin, padahal mereka segera diwisuda September mendatang.


Menurut surat edaran dari Kopertis Wilayah X, perguruan tinggi yang beroperasi tanpa izin atau melaksanakan kerja sama dengan perguruan tinggi lain, melaksanakan perkuliahan tidak pada lokasi izin, maka pelaksanaan proses belajar mengajar tersebut dinyatakan ilegal dan melanggar UU yang berlaku.


Ini membuat nasib UISB dipertanyakan. Karena diduga tidak memiliki izin. UISB disinyalir melaksanakan perkuliahan dengan izin saat perguruan tinggi tersebut masih bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Solok Nan Indah (STAI SNI).


Pengubahan nama menjadi UISB membuat perguruan tinggi tersebut membuka sejumlah program studi baru, seperti kebidanan, keperawatan, teknik dan sebagainya. Disinyalir, sejumlah program-program tersebut belum memiliki izin.


Salah seorang mahasiswa Keperawatan, Heni Fetriscia dalam hearing tersebut berharap DPRD bisa menjadi lembaga tempat mengadu. Sehingga, persoalan tersebut bisa tuntas. Heni menyatakan, dirinya bersama teman-teman lainnya telah kuliah lima semester (2,5 tahun). Namun, hingga saat ini, nilai yang keluar masih satu semester.


“Selama belajar di sini, nilai yang kami terima selama belajar cuma satu semester diberikan. Padahal, kami sudah memasuki semester lima dan rencananya akan diwisuda September datang. Saat hal ini ditanyakan ke pihak rektorat, mereka selalu menyuruh kami untuk mengulang mengambil mata kuliah lagi,” ujarnya.


Sejumlah mahasiswa meminta klarifikasi dan penuntasan kepada Rektorat dan Yayasan YP3 SNI dalam tenggat waktu sebulan mendatang. Jika dalam batas waktu tersebut, tuntutan itu tidak dipenuhi, mereka berencana meminta pertanggungjawaban atas segala kerugian baik itu secara moril dan secara materi, selama berkuliah lima semester tersebut.


“Uang kuliah dari orangtua kami diperoleh dengan kerja keras. Dengan harapan kami bisa membalas budi mereka nanti. Kalau seperti ini, keringat dan air mata mereka telah dikhianati,” ujar salah seorang mahasiswa lainnya.


Terpisah, Ketua DPRD Kota Solok, Yustris Can yang menerima langsung mahasiswa tersebut menyatakan DPRD telah memposisikan dirinya sebagai lembaga penampung aspirasi masyarakat, termasuk mahasiswa.


Yutris menegaskan, DPRD akan segera menindaklanjuti kasus ini. “Kami akan segera memanggil Rektor UISB dan Ketua YP3 SNI untuk meminta klarifikasi.

Jika yang diutarakan mahasiswa tersebut benar, maka UISB dan YP3 SNI telah melakukan penipuan dan pembohongan publik. Jika mereka tidak bisa memberikan kepastian terhadap nasib mahasiswa tersebut, lebih baik perkuliahan dihentikan sampai masalah ini tuntas,” tegasnya. (*)



BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA