Date Senin, 28 July 2014 | 11:11 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Nasional

2012, PP Reforma Agraria Terbit

Selasa, 27-12-2011 | 12:31 WIB | 526 klik

Jakarta, Padek—Pemerintah makin serius memberikan perhatian pada masalah pertanahan. Pembahasan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Reforma Agraria sudah masuk tahap akhir dan direncanakan terbit awal Januari 2012. Pembahasan juga sempat dilakukan saat sidang kabinet yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.


Reforma agraria itu disebut sebagai upaya negara untuk menata penguasaan dan kepemilikan tanah secara adil. Lewat program itu, masyarakat diberi akses untuk memanfaatkan atau menguasai/ memiliki tanah.


”Utamanya adalah menata kembali pengusaan tanah bagi masyarakat,” kata Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto. Salah satu hal penting yang diatur dalam PP itu, misalnya, saat pemberian akses atas tanah. Apakah tanah langsung diberikan hak milik atau lebih dulu dengan transisi melalui hak pakai atau selamanya hak pakai.


Reforma agraria, kata dia, bisa bermanfaat yakni memastikan bahwa tanah tidak ada sengketa. Presiden SBY mengingatkan harus ada pengelolaan yang baik terkait dengan pertanahan. Termasuk juga mengenai pengelolaan konflik pertanahan yang harus menjadi prioritas.


Bakal terbitnya PP Reforma Agraria itu diharapkan bisa menjadi salah satu solusi untuk menangani berbagai konflik agraria yang banyak muncul di berbagai wilayah. Dewan Nasional Konsorsium Pembaruan Agraria berpendapat, pelaksanaan PP Reforma Agraria penting untuk memastikan hak-hak dan akses rakyat miskin.


”Khususnya kaum tani di pedesaan atas pemilikan dan penguasaan tanah menjadi lebih adil dan mensejahterakan,” kata Usep Setiawan, ketua dewan nasional.


Dia mengatakan, pelaksanaan reforma agraria itu, perlu mendapat dukungan dari seluruh kementerian dan lembaga yang terkait, serta ada tindak lanjutnya oleh pemerintah daerah. Tidak hanya itu, dalam pelaksanaannya, rakyat juga dilibatkan. (fal/jpnn)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA