Date Jumat, 1 August 2014 | 10:42 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

LBH: Disparitas Hukum Jamak di Sumbar

ICW: Awasi Vonis Bebas!

Rabu, 21-12-2011 | 09:31 WIB | 328 klik
ICW: Awasi Vonis Bebas!

Korupsi

Padang, Padek—Kasus korupsi pejabat pemerintah Sumbar, saat ini terbilang banyak. Tiga kasus besar di antaranya melibatkan mantan tiga kepala daerah. Yakni, Djufri (mantan wako Bukittinggi), Gusmal (mantan bupati Solok) dan Edison Saleleubaja (mantan Bupati Mentawai).


Kasus korupsi yang melibatkan mantan kepala daerah ini, dinilai rentan “permainan” hukum sehingga divonis bebas. Salah satunya vonis bebas Dirut PDAM Padang, Azhar Latief dalam sidang dugaan korupsi dana representatif, Agustus lalu.


Belum lagi vonis bebas pejabat lainnya di sejumlah daerah. Seperti Wako Bekasi, Mochtar Muhammad dan mantan Gubernur Bengkulu, Agusrin M Najamudin, Mei lalu. Salah satu organisasi hukum yang mengkhawatirkan hal ini, Indonesian Corruption Watch (ICW). Untuk Indonesia, ICW mencatat sekitar 45 orang terdakwa kasus korupsi dibebaskan.


Peneliti ICW, Donal Faris mengakui Sumbar memiliki peluang besar pengadilan memvonis bebas pejabat yang didakwa tersandung kasus korupsi. Untuk mengantisipasi itu, diharapkan pemerhati hukum dapat mengawasi kasus yang sedang berjalan.


ICW mencatat 16 kasus korupsi di Sumbar. Menurut Donal, indikasi bebas itu terlihat dari kedekatan jaksa penuntut umum (JPU) dengan Djufri ketika proses persidangan masih berjalan.


“Masa seorang terdakwa korupsi makan bersama di luar konteks peradilan. Itu menandakan ada kedekatan khusus, dan patut dicurigai,” ujarnya saat jumpa pers di Rumah Makan Lamun Ombak, Padang, kemarin (20/12).


Donal mengatakan bahwa vonis bebas Azhar Latif, Dirut PDAM Padang, menjadi perhatian ICW. Jika saat ini, ICW bersama tim eksaminator yang terdiri akademisi, praktisi, dan aktivis NGO telah mengadakan serangkaian kegiatan eksaminasi publik untuk mengkaji berbagai kejanggalan di balik vonis bebas terdakwa korupsi.


“Kami bukan menolak keputusan hakim. Tapi dari sudut pandang kami, ada keganjilan ketika pengambilan keputusan. Fakta-fakta peradilan inilah yang perlu dipublikasikan,” ujarnya.


Turut hadir Direktur LBH Padang, Vino Oktavia, Koordinator Divisi Pembaharuan Hukum dan Peradilan LBH Padang, Roni Saputra, dan Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Unand, Feri Amsari. Vino melihat perlunya pengawasan dari publik untuk mencegah permainan hukum di pengadilan.


Disparitas Hukum

Roni Saputra menilai, disparitas hukum (satu sistem beda putusan) masih banyak terjadi di Sumbar. Disparitas ini terlihat jelas ketika hakim memberikan putusan 4 tahun kepada terdakwa Dedi Eka Siswanto dalam kasus dugaan korupsi dana PNPM-MP di Limapuluh Kota, yang mana kerugian negara dalam kasus itu hanya Rp 100 juta.


“Yang bersangkutan seorang pejabat daerah, ini yang kita lihat ternyata ada disparitas yang membedakan orang yang pernah menjabat. Itu ternyata putusannya selalu lebih ringan, padahal kerugian negaranya besar,” ungkap Roni.


Contoh lain, sebut Roni, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 1 unit mobil pemadam kebakaran di Satpol PP Dharmasraya. Tiga terdakwa yang merupakan pejabat di Satpol PP hanya divonis 2,5 tahun, sedangkan pelaksana pengadaan yakni Rudi Hartono divonis 4 tahun.


“Padahal, ada peran dari mantan Kepala Satpol PP yang mengeluarkan rekomendasi, sehingga memenangkan Rudi Hartono dalam pengadaan ini. Menurut kita, pejabat daerah yang harusnya dihukum lebih berat karena dia sudah menyalahgunakan wewenang,” tegas Roni.


Dengan kondisi ini, LBH memprediksi kasus kepala daerah dan mantan kepala daerah bakal mendapatkan putusan ringan. “Harusnya hakim independen, serta memiliki visi memberantas korupsi,” ujar Roni. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA