Date Kamis, 24 July 2014 | 17:39 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Gubernur Surati Mendagri

Kakanwil Kemenag Ditolak

Jumat, 28-10-2011 | 10:06 WIB | 475 klik
Kakanwil Kemenag Ditolak

Kakanwil Kemenag Ditolak

Padang, Padek—Suksesi kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumbar menjadi kursi panas. Selain diduga berasal dari partai politik, prosesi pelantikan Kepala Kemenag Sumbar yang baru di Jakarta juga dinilai janggal.


Menyikapi itu, Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno secara resmi menyampaikan surat penolakan terhadap pelantikan Ismail Usman tersebut kepada Menteri Dalam Negeri, Rabu (16/10).


Diberitakan Padang Ekspres sebelumnya, sejumlah pengamat menilai, pelantikan mantan Kabid Urais tersebut menjadi Kakanwil Kemenag Sumbar, telah melangkahi PP 19 Tahun 2010, sekaligus melecehkan Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah.


Pasalnya, berdasarkan Pasal 3 Ayat (a) dan Pasal 4 Ayat (h) dari PP 19 Tahun 2010, ataupun pada PP 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, pelantikan tersebut seharusnya dilaksanakan oleh Gubernur.


Tapi kenyataannya, Ismail Usman dilantik Menteri Agama, Suryadharma Ali bersama dengan empat orang Kakanwil Kemenag daerah lainnya di Indonesia, Senin (24/10) lalu, di Jakarta.


Tidak hanya melangkahi PP 19 Tahun 2010 dan PP 23 Tahun 2011, Ismail Usman pun diduga melanggar UU 43 Tahun 2004 dan PP 37 Tahun 2010. Ia juga ditengarai aktif sebagai pengurus DPW PPP Sumbar, padahal Ismail adalah seorang pegawai negeri sipil, yang berdasarkan UU dan PP tersebut dilarang terlibat dalam partai politik. Semua itu telah dibantah Ismail Usman.


Lewat pesan singkat kepada Padang Ekspres, Irwan Prayitno mengatakan, penolakan tersebut tidak hanya dilakukan dia saja. “Yang jelas, Gubernur Sumbar, Sumut, dan Sulsel sudah membuat surat ke Mendagri. Yang lain belum tahu,” ujar Irwan Prayitno, kemarin.


Ditemui terpisah di ruangan kerjanya, Kepala Biro Pemerintah Setprov Sumbar, Fachril Murad memastikan surat penolakan gubernur terhadap Kakanwil tersebut sudah dikirimkan ke Mendagri. Surat tersebut dikirim via faximile.


“Karena koordinasi antara gubernur dengan pemerintah pusat terkait ini harus melalui Mendagri, maka surat tersebut disampaikan kepada Mendagri. Surat tersebut juga ditembuskan ke Men-PAN & RB, Mensesneg, Menag, gubernur seluruh Indonesia, dan Ketua DPRD Sumbar,” jelas Fachril Murad.


Tidak sampai di situ. Ternyata, pada pertemuan sekretaris kota dan kabupaten se-Sumbar, kemarin (26/10), gubernur meminta Pemkab dan Pemko tidak dulu melakukan audiensi dengan Kakanwil Kemenag baru tersebut.


“Dalam pertemuan tersebut, gubernur memerintahkan kepada saya, untuk menyampaikan kepada para Sekko dan Sekkab, menolak dulu segala audiensi dengan Kakanwil Kemenag yang baru,” sebutnya.


Lebih jauh lagi, ternyata gubernur juga memerintahkan Kepala Biro Pemerintahan membuat surat edaran kepada Kepala SKPD di lingkup Pemprov Sumbar, Pemkab dan Pemko beserta SKPD-nya, dan BUMD di Sumbar untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pegawainya, apakah ada yang terlibat aktif di parpol.


“Surat edaran tersebut sudah saya buat. Dan sudah diserahkan kepada gubernur. Tinggal menunggu tanda tangan dari gubernur saja,” kata Fachril Murad.
Dalam surat tersebut, jelasnya, para kepala SKPD, Pemkab dan Pemko, serta BUMD diminta menyerahkan laporan paling lambar 5 November mendatang. Nantinya, pegawai yang ketahuan terlibat sebagai anggota parpol, akan diberi dua pilihan. Berhenti dari PNS atau berhenti dari parpol.


“Hal itu dilakukan, hanya untuk mendata. Mungkin saja ada PNS yang tidak tahu dengan larangan tersebut. Makanya, Gubernur sebagai pembina pegawai di daerah perlu mengingatkan, kalau PNS tidak boleh menjadi anggota atau pengurus parpol pada semua tingkatan,” tukasnya.


Sebelumnya, Ismail Usman membantah dirinya aktif di kepengurusan DPW PPP. “Saya tidak tahu dan tidak pernah diberi tahu PPP bahwa saya duduk sebagai salah satu pengurus parpol tersebut. Saya sendiri tidak pernah tahu apakah SK itu ada atau tidak,” tuturnya.


Menurut Ismail Usman, seandainya dia berada di PPP, maka akan memilih mundur dan lebih mengutamakan karir sebagai PNS. “Seandainya pun benar saya menjabat Wakil Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah DPW PPP, itu bukan jabatan operasional. Artinya itu kan cuma posisi kehormatan saja,” sebut Ismail.


Ismail juga membantah pelantikan dirinya kental muatan politis untuk memobilisasi suara untuk kepentingan PPP di Pemilu 2014. “Kan bisa saja nama saya dicaplok (oleh PPP). Jadi bagaimana saya mau memobilisasi massa, jika saya sendiri tidak aktif di partai tersebut,” jelasnya. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA