• 

  Etape TdS 2013..

• 

  Rambu Ditutupi Plastik..

• 

  Kurikulum 2013 SD/SMP/SMA..

• 

  Jalur Satu Arah..

• 

  Opening Party Honda DBL 2013 West ..

Membantah Isu

ISU, bisa benar, bisa juga isapan jempol. Po­kok­nya, selama jadi pem­bica­raan dan sifatnya tidak “resmi”, ia adalah isu. Sulit memang menafsirkan apa itu arti kata “resmi”. Kalau system pengadilan kita bisa dipercaya, ya tentu saja “resmi” itu adalah putusan pengadilan.

e-KTP

SEPERTI tidak ada angin/tidak ada hujan, kita dikejutkan heboh masalah larangan memfotokopi dan menstapler electronik kartu tanda penduduk (e-KTP) melalui surat edaran (SE) Mendagri Nomor 471.13/1826/SJ, yang mengatur pelarangan memfotokopi e-KTP dan juga larangan menstaplernya. Alasannya, chip di dalam e-KTP yang menyimpan data warga bersangkutan dapat rusak. Larangan memotokopi e-KTP tersebut membuat Komisi II DPR berencana memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi. Dan Komisi II DPR menilai, e-KTP sangat penting difotokopi untuk melengkapi berbagai administrasi.

Negeri Predator

Hari-hari ini kita melewati abad besar dengan generasi kerdil. Pada era generasi layar sentuh ini, manusia yang katanya modern itu, kurenahnya cenderung barbar. Tutur kata santun belum tentu budinya elok. Berkopiah tak lantas pak haji. Berbaju koko bukan berarti orang siak bin alim. 

Meracik Perlawananan Korupsi

Factually does not necessarily mean true (Herbert Simon, 1997)

Ungkapan tersebut masih relevan ketika masyarakat telah berada diposisi krisis kepercayaan kepada pejabat publik. Pernyataan faktual seorang pejabat publik bisa diartikan sebagai sebuah tindakan yang masih dipertanyakan tingkat kebenarannya. Saat ini ma­syarakat sudah terlampau jenuh dengan semakin banyaknya pejabat publik yang terindikasi korupsi. Setidaknya sudah 290 kepala daerah tersangkut kasus korupsi (Tempo, 9 Februari 2013). Ekspektasi masyarakat yang besar se­harusnya tidak hanya ditumpukan ke­pada lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan.