Date Selasa, 22 July 2014 | 19:38 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Opini

Sebuah Alternatif Peningkatan Penghidupan dari PNPM MP

Imelda Oscar

PPK P3M Provinsi Sumatera Barat

Bagaimana cara melihat dampak terukur dari sebuah program penanggulangan kemiskinan? Sebuah pendapat mengatakan, lihat dari terjadinya peningkatan penghidupan masyarakat miskin sebagai dampak dari berbagai intervensi yang dilakukan program penangggulangan kemiskinan tersebut.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) sepertinya setuju dengan pendapat tersebut. Setelah 13 tahun fokus pendampingan lebih ditekankan kepada upaya untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dengan menyiapkan lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif dan mengakar, tahun 2012 ini PNPM MP menghadirkan program Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK).

Sebagai salah satu bentuk diseminasi, tulisan ini mencoba untuk menggambarkan apa dan bagaimana mekanisme dari program PPMK tersebut.

Program PPMK merupakan salah satu komponen program PNPM Mandiri Perkotaan pada phase kemandirian. Intervensi program ini lebih ditekankan kepada pengembangan kegiatan-kegiatan produktif masyarakat yang secara langsung dapat meningkatkan penghidupan masyarakat miskin dengan pendekatan pendampingan pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Strategi pendampingan penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha KSM dalam program PPMK dilakukan melalui prinsip pengembangan lima asset sumber penghidupan manusia, yakni: modal sumberdaya manusia (human capital), modal sosial (social capital), sumberdaya alam (natural capital), sumberdaya fisik (phisical capital) dan sumberdaya keuangan (financial capital).

Strategi pelaksanaan pengelolaan sumber penghidupan tersebut, berorientasi pada penguatan “kapasitas kewirausahaan” masyarakat miskin agar mampu mengoptimalkan kreativitas dan inovasi serta semangat kewirausahaannya. Untuk itu dilakukan serangkaian kegiatan penyadaran maupun penguatan kapasitas anggota KSM, sehingga terbangun sumber daya manusia yang tangguh di KSM dampingan tersebut ( Human Capital).

Sumber Daya Manusia yang tangguh memerlukan dukungan modal sosial (social capital), melalui proses inklusi dan partisipasi masyarakat. Proses ini memerlukan dukungan stakeholders diantaranya Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Unit Pengelola, relawan serta pihak swasta dan pemerintah lokal, sehingga mampu mendukung pengembangan KSM.

Asset sumberdaya fisik (phisical capital) merupakan bagian penting dalam peningkatan penghidupan masyarakat. Sumberdaya fisik dalam bentuk pengembangan infrastruktur produktif yang mendukung peningkatan penghidupan masyarakat, antara lain kios kerajinan, pasar, tempat pelelangan ikan, sandaran perahu, irigasi sederhana, jalan ke sentra produksi dan lain-lain.

Pengelolaan asset sumber daya alam (natural capital) adalah kemampuan KSM dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di sekitarnya sebagai bahan baku, produksi, budidaya yang menunjang keberlanjutan kegiatan produktif untuk meningkatkan penghidupan warga miskin.

Pengelolaan asset sumber daya keuangan (financial capital) pada hakekatnya mengelola kemampuan KSM dalam pemupukan modal sendiri serta memperluas akses terhadap pelayanan berbagai lembaga keuangan diantaranya UPK-BKM, koperasi, Baitul Mal wa Tanwil (BMT), Lembaga Keuangan Mikro, Perbankan, Pemda, CSR dll.

Melalui integrasi dan pengokohan pilar-pilar peningkatan penghidupan masyarakat di atas, diharapkan dapat menciptakan KSM-KSM Mandiri yang dapat menumbuhkembangkan kegiatan usaha produktif dan kreatif yang berkelanjutan (sustainability) sehingga secara langsung KSM benar-benar berorientasi dan berperan sebagai peningkatan penghidupan masyarakat miskin yang menjadi anggota-anggota KSM tersebut.

Dari segi penerima manfaat, KSM-KSM yang berpeluang untuk dapat mengakses program PPMK haruslah memiliki beberapa kriteria diantaranya: (1) Memiliki kegiatan produktif yang berpotensi dikembangkan (prospektif). Untuk kriteria ini, jika KSM nya adalah KSM Ekonomi maka syaratnya adalah, jenis usahanya merupakan sektor jasa maupun produksi, yang prospektif pemasaran tinggi dan melibatkan warga miskin. Jika KSM adalah KSM Lingkungan, maka syaratnya harus memiliki kegiatan produktif seperti pembuatan batu bata/batako. Berpengalaman membangun sarana produksi atau instalasi lingkungan yang mendukung produksi/penghidupan (pasar lokal/kios, prasarana limbah usaha, dan prasarana lainnya). Sementara jika KSM nya adalah KSM Sosial, maka syaratnya adalah pernah melakukan pelatihan kerja, magang dan tindaklanjut usahanya berkelanjutan. (2) Jumlah anggota minimal 5 orang, (3) Minimal 2/3 anggota KSM adalah warga miskin (terdaftar dalam PS-2), (4) Memiliki perangkat organisasi dan administrasi sederhana, (5) Bagi KSM yang memiliki kegiatan dana bergulir pernah mendapat pinjaman dari Unit Pengelola Keuangan (UPK) atau lembaga keuangan lain dengan tingkat pengembalian pinjaman > 90%, (6) Bagi KSM bentukan baru dari warga miskin yang berasal dari beberapa KSM yang memiliki usaha sejenis, aneka usaha atau memiliki potensi untuk membentuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

Sebagaimana disampaikan diawal, pada tahun 2012 ini PNPM MP menghadirkan program PPMK sebagai pilot project. Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu dampingan program PNPM MP juga diberikan kesempatan untuk dapat mengakses program PPMK ini.

Alhamdulillah, setelah melalui seleksi, dari 371 kelurahan, 46 kelurahan diantaranya berhasil mendapatkan program PPMK ini. Seleksi dilakukan dengan melihat beberapa kriteria dari kondisi dampingan PNPM MP di kelurahan yang bersangkutan. Diantara kriteria tersebut adalah: (1) Kinerja kelembagaan BKM minimal “Berdaya”, (2) Opini audit tahun buku sebelumnya “Wajar Tanpa Pengecualian”, (3) Kinerja sekretariat BKM minimal “memadai” selama 3 bulan terakhir.

Ke 46 kelurahan tersebut, selain mendapat bantuan teknis dan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha KSM, intervensi juga dilakukan dengan memberikan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sebagai stimulan. Sesuai dengan kecukupan DIPA Satker PBL Provinsi Sumatera Barat dan berpedoman kepada aturan pencairan 60 % : 40 %, maka hanya 31 Kelurahan/Nagari yang mendapat 100 % pemanfaatan BLM pada tahun 2012 ini, sisanya sebanyak 15 Kelurahan/Nagari, 40 % pencairannya akan dilakukan pada tahun 2013. Kelurahan-kelurahan lain juga berkesempatan untuk ikut seleksi lagi pada tahun 2013 nanti.

BLM PPMK yang bersifat stimulan ini disediakan untuk memberi akses kepada masyarakat miskin yang tergabung dalam KSM peserta kegiatan PPMK. BLM PPMK dapat digunakan untuk modal kerja, investasi dan penguatan kapasitas untuk mendukung usaha produktif yang layak berdasarkan penilaian UPK dan mendapat persetujuan BKM yang dinyatakan dalam Berita Acara Penetapan KSM Peserta Kegiatan PPMK.

Akhirnya, semoga program PPMK ini berpengaruh nyata dalam penurunan angka kemiskinan, sehingga kontribusi PNPM MP dalam penanggulangan kemiskinan jadi terukur. Amin.

Opini lainnya

Komentar