Date Sabtu, 26 July 2014 | 12:06 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Opini

Pendidikan, Mimpi Anak Negeri

Sabri Hambri

Peneliti Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Unand

Dewasa ini pendidikan cukup sulit didapatkan. Bukan dikarenakan tidak tersedianya pendidikan, tetapi pendidikan sulit dijangkau. Bak slogan, ”pendidikan mahal harganya”. Pendidikan hanya dapat dijangkau dengan uang. Uang kunci utama untuk mendapatkan pendidikan.


Walaupun pembebasan SPP diberlakukan untuk wajib belajar 9 tahun, tak lantas pendidikan menjadi murah. Pungutan yang ditetapkan sekolah tetap memberatkan seperti seragam sekolah, uang pembangunan, uang buku maupun uang lainnya.


Komersialisasi dan Kastanisasi
Ketika UU Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) diberlakukan pada tahun 2009, pro-kontra terus bermunculan. Menolak keberadaan UU tersebut, UU BHP dianggap memainkan peran dalam mengkomersialisasikan dunia pendidikan. Dalam konsep UU BHP, pendidikan dapat melakukan investasi. Seperti bisnis menggiurkan yang menguntungkan, dapat meraup keuntungan besar untuk kepentingan pribadi. Pendidikan bagaikan saham yang dapat diperjualbelikan.


Selain itu, UU BHP memberi peluang negara untuk melepaskan tanggung jawabnya membiayai pendidikan. Pascaputusan MK membatalkan UU BHP karena bertentangan dengan UUD 1945 sehingga harus dicabut, penjelmaan UU BHP pun bermunculan. Mulai PP Nomor 66 Tahun 2010 sampai kepada RUU Perguruan Tinggi.


Kedua, peraturan perundang-undangan tersebut patut diwaspadai karena merupakan produk kepentingan eksekutif dan legislatif. Perlu pengawalan terhadap RUU PT. Peraturan pendidikan saat ini jauh dari keinginan rakyat. Pendidikan telah menjadi pelayanan jasa, bukan lagi institusi moral.


Peraturan menteri mengenai jalur masuk PTN akan berdampak negatif. Walaupun jalur masuk hanya melalui PMDK dan SNMPTN, namun hal itu akan mempermahal biaya masuk kuliah. Hal ini karena PTN tidak memiliki dana besar yang selama ini diperoleh dari jalur ekstensi atau program khusus lainya.


Lain BHP lain pula Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Sekolah yang menetapkan harga mahal bagi siswanya. Walaupun negara memberikan perhatian khusus masalah pendanaan RSBI. Tetapi praktiknya jauh berbeda. Siswa tetap dibebankan. Tak tanggung-tanggung, uang masuk sekolah ini berkisar antara 5 juta sampai belasan jutaan rupiah.


Alasan pihak sekolah; untuk membiayai RSBI membutuhkan dana yang sangat besar. Perlu partisipasi orangtua siswa sungguh tak masuk akal. Hal ini seharusnya dikembalikan kepada tanggung jawab negara. Bukan dibebankan kepada siswa.


Perlu dicatat dana pendidikan juga berasal dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Toh, kenapa masyarakat harus dibebankan untuk kedua kalinya.
Melihat kondisi hari ini, tidak semua masyarakat mampu untuk mengeluarkan uang tersebut. Bagaimana pula dengan siswa berprestasi namun berasal dari kalangan tidak mampu. Tentu tidak dapat mengenyam pendidikan di RSBI.


RSBI telah membuka ruang dalam mengkastanisasikan pendidikan. Pendidikan terbagi-bagi di dalam kelas-kelas berbeda. RSBI telah mengelompokkan diri sebagai sekolah kelas atas.


Sekolah hanya dapat dinikmati oleh kalangan orang yang mampu. Jelas hal ini adalah sebuah diskriminasi dan pelanggaran HAM. Hal ini seperti mengingatkan kita kembali di saat bangsa Belanda memberikan kelas berbeda terhadap anak-anak pribumi dengan golongan Eropa dan Asia timur. Pada saat itu, pribumi menempati kelas paling bawah.


Mimpi Anak Negeri
Pendidikan kini memang telah berada di tepi jurang. Perlu diselamatkan sebelum terlambat. Pendidikan kini dijadikan lahan basah segelintir orang untuk meraup uang. Atau minimal menetapkan biaya masuk sekolah melalui uang seragam sekolah, uang pembangunan, dan uang buku.


Kini pendidikan tinggi (PTN) juga bisa melakukan hal yang sama. Itu dapat dilihat dari uang masuk kuliah. Berbagai sumbangan ditetapkan. Bahkan lebih mahal dari PTS. Akhinya tidak sedikit dari mereka yang lulus seleksi UMB maupun SNMPTN harus mengundurkan diri. Tidak punya cukup biaya.
Seharusnya PTN sadar, tugasnya menghasilkan kaum intelektual muda. Para penerus bangsa yang diharapkan. Anak negeri selama ini sudah lama bermimpi. Bermimpi untuk mendapatkan pendidikan yang sama. Tidak ada kastanisasi dan kormersialisasi. Biaya sekolah murah. Begitupun biaya kuliah. Sehingga punya masa depan cerah.


Momentum Hardiknas
2 Mei sebagai Hardiknas harus menjadi momentum perubahan. Pemerintah harus membuka mata lebar-lebar. Banyak anak negeri ini yang cerdas, namun tak mampu sekolah. Bahkan mereka berasal dari pelosok desa. Perlu perhatian khusus buat mereka.
Tentu kita masih ingat dengan anak-anak di pelosok Papua. Merek mampu berprestasi di dunia. Ironisnya, bukan RSBI yang melahirkan mereka melainkan Yohanes Surya. Mungkin anak seperti ini masih banyak di pelosok-pelosok negeri lainnya. Seperti anak Mentawai yang selama ini banyak sekolah di pondok-pondok relawan pendidikan.


Bila perlu wajib belajar ditingkatkan menjadi 12 tahun. Tentunya dengan pembebasan SPP. Perlu evaluasi mendalam terhadap sekolah-sekolah yang mengambil keuntungan di awal pendaftaran siswa baru. Apakah selama ini kesejahteraan guru tidak diperhatikan?
Pemerintah juga harus meningkatkan pemberian beasiswa. Saat ini beasiswa yang ada belum mencukupi. Pembagiannya juga tak lepas dari praktik KKN. Hal seperti ini haruslah ditindak keras.


DPR pun juga harus bertanggung jawab. Menyuarakan suara rakyat. Produk hukum pendidikan yang dihasilkan harus sesuai dengan keinginan rakyat, bukan memenuhi kepentingan tertentu.


Kemudian alangkah baiknya dana yang dianggarkan untuk kunker keluar negeri dialihkan ke anggaran pendidikan. Atau minimal kunker dilakukan ke negara-negara yang sukses dalam dunia pendidikan. Bukan ke luar negeri hanya melihat pameran.
Kita perlu belajar banyak dari India. Negara yang menutup mata untuk kemiskinan demi pendidikan. Atau Malaysia yang penah berguru kepada kita. Kedua negara tersebut kini jauh meninggalkan kita dalam dunia pendidikan.


Institusi pendikan pun harus berbenah. Mengevaluasi diri dalam menyelenggarakan pendidikan. Lihat perguruan tinggi negeri saat ini berpacu menjadi world class university. Padahal belum mampu menjadi universitas sebenarnya. Hanya demi sebuah prestise. Tak jauh berbeda dengan sekolah-sekolah yang berpacu untuk menjadi RSBI.


PTN maupun sekolah lupa akan makna pendidikan. Pendidikan tak lagi sebagai proses memanusiakan manusia. Pendidikan bergeser ke arah yang tidak diharapkan. Bagus di luar, dalamnya bobrok. Buat apa gedung sekolah atau PTN mewah tetapi pendidikan seutuhnya tak didapatkan. Untuk apa ternama, sedangkan jutaan anak negeri tak mampu mengenyam pendidikan. Akibat dari keinginan sekolah dan PTN menjadi yang terdepan. Biaya pendidikan pun dinaikkan sehingga pendidikan sulit dijangkau.


Hari ini jutaan anak Indonesia masih bermimpi untuk dapat mengenyam pendidikan. Semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat harus mewujudkan mimpi. Tak pantas kita membiarkan mereka putus sekolah. Apalagi sampai menelantarkan mereka di jalan. (*)

Opini lainnya

Komentar