Date Sabtu, 2 August 2014 | 07:22 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

Rp9,1 Miliar Dana Gempa Mengendap di Kas

BPK Temukan Sebelas Penyimpangan

Jumat, 24-06-2011 | 13:38 WIB | 547 klik

Sawahan, Padek—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan sejumlah indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana di Pemko Padang. Jumlahnya mencapai Rp23,7 miliar. Kejanggalan itu terdapat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pendidikan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKA) serta Dinas Pasar.


Atas temuan itu, BPK merekomendasi kepada Wali Kota Padang Fauzi Bahar agar menegur empat kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dinilai lalai melaksanakan tugasnya.


Ketua DPRD Padang Zulherman ketika dikonfirmasi kemarin, membenarkan adanya sejumlah temuan BPK dalam pengelolaan dana gempa di Padang. “Kami sudah mengetahui temuan itu (BPK, red). Tentunya, apa yang menjadi temuan BPK harus ditindaklanjuti Pemko. Terhadap dana gempa 2007 yang disalurkan pemerintah sejak awal memang terjadi persoalan, dan kami pun sempat bersitegang urat leher dengan Pemko masalah pendanaan ini,” sebutnya ketika dihubungi Padang Ekspres via ponsel kemarin.


Dari data resume hasil pemeriksaan BPK yang diperoleh Padang Ekspres, ada 11 pelanggaran pengelolaan dana gempa Padang. Pada BPBD disebutkan belum optimal melaksanakan tugasnya. Pemko belum memiliki sarana dan prasarana penanggulangan bencana pascagempa September 2009.


Kemudian, bantuan uang sebesar Rp3 miliar yang dijanjikan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral belum diterima dan dimanfaatkan membantu korban gempa 2009. Ada juga bantuan uang sebesar Rp1,2 miliar yang diterima Pemko tidak sesuai ketentuan, dan sebesar Rp9,1 miliar belum dimanfaatkan hingga berakhirnya masa tanggap darurat.


Dalam resume hasil pemeriksaan BPK tertanggal Januari 2010, yang ditandatangani Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Maulana Ginting, terungkap minimal 75 ruang kelas darurat senilai Rp600 juta, pembangunannya dilakukan setelah masa tanggap darurat. Lalu, pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas bantuan uang pemerintah Padang di rekening bank Rp6,2 miliar, dana bantuan langsung pengganti kerusakan rumah masyarakat untuk tahap rekonstruksi dan rehabilitasi akibat gempa September 2009 belum disalurkan kepada masyarakat sebesar Rp9,3 miliar.


Temuan BPK lainnya, PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Padang belum optimal dalam memenuhi penyediaan air bersih kepada masyarakat korban gempa 30 September 2009. Bantuan yang diberikan kepada Pemko juga belum disalurkan. Beberapa di antaranya bahkan tidak dapat dipergunakan karena melewati masa kedaluwarsa.


Lalu, pembayaran uang lauk pauk (ULP) Padang sebesar Rp31 miliar yang dibayarkan setelah masa tanggap darurat selesai. Ini dianggap menyalahi aturan. Selanjutnya, posisi saldo ULP minus Rp52 miliar, pembangunan kios dan los darurat sebesar Rp2,3 miliar tidak sesuai ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp279 juta.


Dana bantuan yang diterima Pemko dari masyarakat luar negeri sebesar Rp1,2 miliar tidak dilaporkan Pemko ke Menteri Keuangan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Hal ini mengakibatkan ketidakteraturan dalam pengelolaan keuangan negara. Bantuan sebesar Rp9, 1 miliar hingga berakhirnya masa tanggap darurat 31 Oktober 2009, masih belum dapat dimanfaatkan untuk membantu korban gempa 2009. Hal ini terjadi karena BPBD kurang memahami ketentuan yang berlaku dalam penerimaan bantuan. BPK menilai BPBD tidak memanfaatkan bantuan secara optimal untuk membantu korban bencana gempa bumi di masa tanggap darurat.


Atas kelalaian tersebut, BPK merekomendasikan agar pimpinan daerah memberikan teguran tertulis kepada kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah karena tidak optimal dalam memanfaatkan bantuan untuk membantu korban bencana gempa bumi di masa tanggap daurati dan masa yang akan datang.


Selain itu, dalam resume BPK, meminta wako memberikan teguran atas kelalaian BPBD karena kurang cermat memberikan perhatian dalam mendistribusikan batuan kepada masyarakat untuk penanganan bencana. Dalam hal ini Kepala BPBD Padang lalai dalam menjalankan tugas pengamanan barang bantuan.


BPK juga menilai BPBD kurang memberikan perhatian serius dalam menyalurkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk korban gempa 2007. Sehingga, dana sebesar Rp9,3 miliar untuk digunakan pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi rumah masyarakat, tak tersalurkan.


Negara juga mengalami kerugian sebesar Rp600 juta di Dinas Pendidikan. Sebabnya, Kepala Dinas Pendidikan tidak cermat dalam melakukan penyaluran, penyelenggaraan dan pemberian bantuan ruang darurat sekolah. Hingga pembangunan ruang darurat sekolah minimal sebanyak 75 ruang kelas darurat pada 47 sekolah di Padang tidak dapat segera termanfaatkan pelajar.


Pemotongan PPh atas dana bantuan gempa sebesar Rp6, 2 miliar tak sesuai ketentuan. Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 28/PK.4/19996 Tanggal 5 Juli 2006 menyebutkan penghasilan yang diperoleh dimasukan ke kas negara/daerah, badan/lembaga bukan merupakan obyek PPh dan tidak dapat dipotong/dipungut PPh.


Dalam empat rekening dana bantuan gempa telah dilakukan pemotongan PPh sebesar Rp6,2 miliar. Padahal, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu korban gempa 2009. Terjadinya pemotongan PPh pada dana bantuan gempa yang dilakukan empat bank, yaitu Bank Nagari, Bank Central Asia (BCA), dan Bank Mandiri. Dalam hal ini, Kepala DPKA selaku koordinator bidang administrasi dan keuangan dalam satuan tugas tanggap darurat bencana gempa bumi 30 September dianggap lalai. Bagi bank yang telah melakukan pemotongan pajak harus mengembalikan dana yang telah dipotong.


Ketika Dikonfirmasikan pada Wakil Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah via ponselnya pada pukul 16.00 WIB. Mahyeldi Ansharullayh tidak mengangkat teleponnya. Dihubungi lagi sebanyak 3 kali yang bersangkutan juga tidak mengangkat teleponnya.

Padang Ekspres lalu mengkonfirmasikan informasi temuan BPK itu via Short Massage Service (SMS) pada Mahyeldi. Namun tidak ada balasan dari Mahyeldi Ansharullah.


Pada pukul 18.00 WIB, Padang Ekpres kembali mencoba menghubungi Mahyeldi. Namun tetap tidak diangkat. Pada pukul 20.30 WIB, Padang Ekpres kembali mencoba menghubungi sebanyak 3 kali, namun Mahyeldi tetap tidak mau mengangkat telephone dan membalas SMSnya.


Setelah itu , Padang Ekpres menghubungi SeKretaris Kota Emzalmi via ponselonya sebanyak 3 kali. Namun, Emzalmipun tidak mengangkat telepon genggamnya. Dikonfirmasikan lagi Pada Asisten III Pemko Padang Yosefriawan tetap sama. Telepon seluler yang bersangkutan tidak aktif, walau telah dihubungi beberapa kali.


Wali Kota Padang fauzi Bahar juga telah dicoba untuk dihubungi baik lewat HP atau SMS. Tapi, sampai berita ini diturunkan tidak ada satu pun yang berbalas.(*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA