Date Selasa, 29 July 2014 | 11:37 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Pemerintahan

Panwaslu Panggil 3 Pasangan, 1 Diteruskan ke KPU

Calon Wali Kota Membandel

Kamis, 19-09-2013 | 10:42 WIB | 593 klik
Calon Wali Kota Membandel

Aparat Pol PP mencabut atribut salah satu pasangan cawako yang dipasang di pohon

Andalas, Padek—Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Padang menemukan 10 pasangan kepala daerah diduga melakukan pelanggaran administrasi berupa kampanye di luar jadwal. Padahal, jadwal kampanye telah ditetapkan KPU pada 13-26 Oktober. Dari 10 pasangan itu, sudah tiga pasangan calon dipanggil Panwaslu untuk dimintai keterangan.

“Kami sudah meminta keterangan tiga pasangan calon itu. Bahkan, kami sudah meneruskannya ke KPU untuk satu pasangan calon dan dua lagi masih dalam proses pemeriksaan. Sementara lainnya akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ungkap Ketua Panwaslu Padang Nurlina, kepada Padang Ekspres, kemarin.

Nurlina mengaku satu pasangan calon itu diduga melanggar Pasal 5 Peraturan KPU No 10/2010. Bunyinya, “Kampanye pilkada merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat.

Pada Pasal 5 Ayat 3, untuk dapat dikategorikan sebagai kegiatan kampanye harus memenuhi unsur-unsur bersifat kumulatif, yaitu dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon, meyakinkan para pemilih dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dalam bentuk penawaran visi, misi, dan program secara tertulis dan/atau lisan, serta alat peraga atau atribut pasangan calon.

“Karena belum memasuki tahapan kampanye, pasangan ini dikategorikan telah melakukan kampanye merujuk kepada peraturan KPU tersebut pada alat peraganya maupun dikategorikan secara kumulatif tadi sesuai UU No 15/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Keputusan KPU Padang No 19/KPtS/Kpu-Kota.003.435096/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2013 tentang jadwal kampanye, yakni 13-26 Oktober,” ulasnya.

Dari keterangan tiga pasangan calon yang dipanggil, sebut Nurlina, beralasan tidak mengetahui aturan kampanye. Padahal, Panwaslu telah melakukan sosialisasi dan pembekalan pada pasangan calon dan tim pemenangan. “Saya heran mengapa mereka tidak tahu, padahal berkas dan aturan soal kampanye dan tahapan pilkada sudah diberikan. Bukti tanda terimanya ada,” tegas Nurlina.

Nurlina mengatakan, jika nantinya terbukti ada pelanggaran, maka pasangan calon ini akan diserahkan ke KPU jika pelanggaran tersebut bersifat administratif. “Jika pelanggaran berbentuk administratif, maka KPU yang menentukan sikap untuk menindaklanjuti temuan Panwaslu ini,” pintanya.

Terpisah, Koordinator Divisi Hukum dan Organisasi KPU Padang, Arif Rahman mengatakan, sepanjang pelanggarannya tidak kumulatif sesuai Peraturan KPU No 14/2010, masih dikategorikan sebagai sosialisasi.

Namun jika sudah kumulatif, KPU akan memberikan teguran dan peringatan.

“Temuan Panwaslu yang telah diteruskan ke KPU akan dikaji KPU. Jika pidana dilanjutkan ke Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu),” ujarnya. Pengamat politik dari Unand, Asrinaldi menilai pasangan calon ini sebenarnya sudah mengetahui aturan tersebut, tapi pura-pura tidak tahu atau masa bodoh.

“Kami meminta agar ada ketegasan Panwaslu dan Gakkumdu menindak para pelanggar aturan kampanye. Jika rutin dilakukan, dan barang buktinya diamankan tentu akan ada efek jera dari pasangan calon ini memasang baliho yang menyalahi aturan,” ungkap Asrinaldi. (*)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA