Date Jumat, 1 August 2014 | 06:40 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Politik

Terkait Kasus Perjalanan Dinas Fiktif

Rumah Ketua DPRD Pessel Disegel

Jumat, 05-07-2013 | 11:12 WIB | 551 klik
Rumah Ketua DPRD Pessel Disegel

Polres Pessel menyegel rumah Ketua DPRD Pessel

Painan, Padek—Polres Pesisir Selatan (Pessel) menyegel rumah Ketua DPRD Pessel, Mardinas N Syair di Kompleks Perumahan Sumbar Mas Blok A/1 Kubudalam, Parakkarakah, Kecamatan Padang Timur, Rabu (4/7). Penyegelan ini terkait kasus dugaan perjalanan dinas fiktif tahun 2009-2011 yang merugikan negara sebesar Rp 1,4 miliar.

Mardinas sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama mantan Sekretaris DPRD Pessel, Rahmad Realson dan mantan Bendahara Sekretarian Dewan, Belinda Erianti.

Kapolres Pessel, AKBP Toto Fajar Prasetyo didampingi Wakapolres Kompol Dwi Harsono dan Kasat Reskrim AKP Zulvahmi menjelaskan, rumah Mardinas diduga berasal dari aliran dana kasus korupsi tersebut. Terkait kasus ini, Polres telah memanggil 40 anggota DPRD sebagai saksi. “Dari 40 anggota DPRD tersebut, baru satu yang kita tetapkan sebagai tersangka, yakni Mardinas N Syair,” terang Toto Fajar Prasetyo.

Dua tersangka lainnya, saat ini mendapat jaminan penangguhan penanahan dari Pemkab Pessel. Mardinas juga tidak ditahan karena dinilai penyidik masih kooperatif.

“Penyidik masih memangil saksi-saksi lainya. Baik dari anggota DPRD maupun dari pegawai Sekretariat DPRD. Pengumpulan bukti-bukti masih terus dilakukan, termasuk keterangan saksi ahli,” katanya.

Seperti diketahui, kasus dugaan korupsi ini mencuat setelah adanya penemuan bon putih perjalanan fiktif DPRD Pessel mencapai Rp 400 juta pada penggunaan anggaran tahun 2009-2011. Kemudian, Kejaksaan Negeri Pessel langsung melakukan penyelidikan, begitu juga Polres Pessel.

Sekwan dan Bendahara DPRD dijadikan tersangka karena diduga terlibat dalam pemalsuan kuitansi perjalanan dinas, sehingga merugikan negara dan langsung ditahan. Namun, polisi akhirnya mengabulkan penangguhan penahanan keduanya setelah adanya jaminan dari Pemkab Pessel.

Penyidik Polres Pessel juga menemukan barang bukti berupa 51 stempel palsu dari sejumlah provinsi, kabupaten/kota, dan DPRD di Indonesia. Stempel palsu itu ditemukan penyidik dalam salah satu ruangan di Sekretariat DPRD Pessel, Mei tahun lalu.

Awal Agustus 2012 lalu, Gubernur Sumbar Irwan Prayitno menandatangani izin pemeriksaan terhadap 40 anggota DPRD Pessel, termasuk Ketua DPRD Pessel Mardinas N Syair. Keluarnya izin ini memberikan jalan bagi penyidik untuk memeriksa 40 anggota DPRD Pessel tersebut.

Koordinator Police Watch Sumbar, Ilhamdi Taufik menyarankan agar penyidik kepolisian transparan dan tidak diskriminatif dalam menangani kasus ini. Menurutnya, polisi harus bekerja lebih keras lagi mengungkap dan memproses siapa pun yang terlibat.

“Kalau semua (anggota DPRD Pessel) terlibat, polisi harus memproses semuanya. Jangan sampai ada kepentingan politik masuk di dalamnya,” ujar Ilhamdi. (yon/w)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA