Date Jumat, 1 August 2014 | 14:48 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Politik

Membunuh UISB sama dengan Membunuh Perekonomian Solok

Sisi Lain Konflik UISB Solok di Mata Anggota DPRD

Senin, 06-02-2012 | 12:05 WIB | 555 klik
Sisi Lain Konflik UISB Solok di Mata Anggota DPRD

Dirembukkan lagi: Pertemuan membahas UISB dihadiri DPRD dihadiri Wako Solok, Wak

Keberadaan UISB berefek langsung pada perekonomian. Puluhan ribu warga Kota Solok dan daerah sekitarnya mendapat konsumen baru, dari mahasiswa berbagai daerah di Sumbar. Roda ekonomi bergerak cepat. Bahkan PE Kota Solok menyentuh angka 5,33 persen. Lalu bagaimana kalau UISB divonis untuk ditutup?


Konflik internal di Universitas Islam Sumatera Barat (UISB) semakin meruncing. Konflik mengenai izin perguruan tinggi yang bermetamorfosis dari Sekolah Tinggi Agama Islam Solok Nan Indah (STAI SNI) pada 2008 tersebut hampir menyentuh garis finish.

Waka Polresta Solok Kompol Hadi Winarno menyatakan pihaknya telah menerima tembusan surat dari Dirjen Dikti dan Kopertis Wilayah X, yang menyatakan UISB tidak memiliki izin dan harus segera menghentikan perkuliahan. Berarti, proses hukum akan segera berjalan. Polisi dan aparat hukum lainnya segera bertindak untuk menegakkan supremasi hukum.


”Dalam surat itu, pihak yang menyelenggarakan perkuliahan tanpa memiliki izin atau ilegal, diancam hukuman penjara 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. Hal itu tertuang dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), yaitu UU No 20 tahun 2003.

Meski mendirikan kampus merupakan niat yang sangat mulia, namun aturan jangan pernah dilanggar. Secara hukum, kami (kepolisian, red) harus menegakkan hukum tanpa pengecualian. Karena itu, kita harapkan pengelola dan rektorat UISB segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan kasus ini sesegera mungkin,” ujarnya.


Pernyataan Hadi Winarno tentu saja membuat jantung pengelola dan rektorat UISB berdetak sangat kencang. Apalagi hal itu diungkapkan Hadi saat hearing dengan DPRD Solok Jumat (27/1). Hearing dihadiri Wali Kota Solok Irzal Ilyas, Wawako Zul Elfian, Ketua DPRD Yutris Can, Muspida, yayasan dan rektorat UISB dan ratusan mahasiswa UISB Fakultas Ilmu Kesehatan yang memadati ruang sidang utama DPRD Kota Solok. Hearing tersebut juga dikawal puluhan anggota kepolisian baik di dalam ruangan maupun di luar gedung DPRD.


Anggota DPRD Kota Solok Irman Yefri Adang yang ditemui Padang Ekspres beberapa hari lalu justru meminta seluruh pihak untuk berfikir jernih dan memikirkan efek lain terhadap kasus ini. Terutama pada sektor perekonomian warga Solok dan wilayah di sekitarnya. Adang menyebutkan, sejak STAI SNI mengubah nama menjadi UISB yang diikuti dengan pembukaan sejumlah fakultas dan jurusan baru, perekonomian Kota Solok meningkat drastis. Mahasiswa UISB menurutnya menjadi lahan dan konsumen baru di berbagai bidang usaha.


”Kenyataan itu (peningkatan perekonomian, red), harus dilihat secara jujur. Mahasiswa UISB yang hampir 4.000 orang secara nyata membuat berbagai sektor usaha bergerak. Mulai dari yang skala kecil hingga skala besar. Misalnya, sebagai kampus berhaluan Islam, penjual jilbab bisa menjual setidaknya 4.000 hingga 6.000 potong jilbab perbulan.

Itu belum lagi sepatu, makanan, jasa tukang ojek, jasa fotokopi, arena rekreasi, hingga rumah kost. Dari segi rumah kost saja, sekitar 2.500 hingga 3.000 mahasiswa UISB memanfaatkan jasa karena umumnya mahasiswa UISB berasal dari luar Kota Solok. Kalau satu orang membayar Rp100 ribu perbulan, maka uang yang diraup adalah Rp 3 miliar hingga Rp 3,6 miliar pertahun, itu baru dari rumah kost saja. Kalau satu orang mahasiswa membelanjakan Rp 1,5 juta perbulan, maka uang yang beredar di Kota Solok perbulan adalah Rp 6 miliar perbulan dan pertahunnya adalah Rp 72 miliar,” ujarnya.


Karena itu, Adang meminta Pemko Solok sebagai regulator pendidikan tidak lepas tangan. Pemko Solok menurutnya harus “intervensi” terhadap kasus ini sesuai kemampuan dan batas kewenangannya. Hal itu karena yang akan merasakan dampak keberadaan kampus UISB tersebut adalah warga Kota Solok. Mengenai kasus yang dialami UISB tersebut, seluruh pihak harus mampu berfikir jernih dan tidak mengedepankan ego.
”Perlu diingat, kita tidak akan pernah membela yang salah. Tapi kita (DPRD) dan Pemko harus bisa menjembatani penyelesaian kasus ini,” ujarnya. (***)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA