Date Sabtu, 12 July 2014 | 13:13 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Berita » Kaba Kampuang

BPN Pusat Turun Gunung

Jumat, 09-09-2011 | 14:06 WIB | 276 klik

Padang, Padek—Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto menugaskan Deputi V Aryanto Sutadi dan Direktur Sengketa Elfi melakukan gelar kasus terbitnya hak milik (HM) dan hak guna usaha (HGU) yang melibatkan Kantor Badan Pertanahan Negara Padang, Pasaman dan Dharmasraya. Masing-masing pihak yang merasa berhak atas tanah itu juga diundang untuk menyampaikan pendapatnya di aula Kantor Wilayah BPN Sumbar, Kamis (8/9).


Gelar kasus ini dilakukan sehubungan dugaan adanya permainan dalam sertifikasi di tiga daerah tersebut. Tanah yang sudah memiliki sertifikat bisa terbit lagi sertifikat baru di atasnya atas nama orang lain.


Seperti gelar kasus SHM 457, gambar No 485 Tahun 1975. Hasil penelitian dari data citra ICONOS tahun 2002 dan hasil komunikasi pemohon dengan tim pengukuran Kantor Badan Pertanahan Negara Kota Padang, diperoleh orientasi awal berupa jaringan pipa air minum milik PDAM Padang. Gambar 485 tahun 1075 mirip dengan surat ukur no.01/GL/1988. Pengukuran lapangan terhadap objek HM 457 secara teknis dapat dilakukan.


Kemudian pengukuran lapangan luas objek SHM 457 seluas 1.600 M2 dengan rincian 1.187 M2 telah diterbitkan surat ukur nomor 1/GL/1998 atas nama pemohon Zubir Bagindo Sutan. Sertifikat belum bisa diterbitkan karena objeknya dikuasai Yontiatis yang digunakan untuk hall bulutangkis.


Kemudian Hak Pakai Nomor 11 Kelurahan Kampungolo atas nama PDAM Padang seluas 251 M2 berdempet dengan SHM 457. Ada lagi tanah yang dikuasai Yontiatis seluas 162 M2 juga berada di atas SHM 457.


Kemudian SHM 387, gambar nomor 389 tahun 1975 sertifikat HM 387, tidak ada petunjuk awal untuk melakukan pengukuran langsung tanpa petunjuk tambahan. Pengukuran lapangan dilakukan dengan ditunjukan oleh pihak pelapor, bentuknya tidak ada kemiripan dengan gambar 389 Tahun 1975, luas yang ditunjukkan 8.922 M2. Terhadap objek dimaksud telah dimohonkan sertifikat oleh pihak lain Asni Syarif Gani seluas 6.361 M2 dan ini belum diterbitkan peta bidangnya.


Selanjutnya, SHM 426 gambar No 486 Tahun 1975. Data dan informasi di lapangan yang diperoleh tim berupa fotocopi kuitansi tanggal 20 Januari 1998 untuk uang muka pengikatan jual beli antara Damai Sarwat Ibrahim, satu dari lima orang pemilik dengan PT Taruko Andesta Putra Cq Ir Zukri Saad terhadap objek HM 426.


Berdasarkan informasi tambahan dari calon pembeli PT Taruko Andesta Putra, gambar No 486 Tahun 1975 dan data citra satelit ICONOS tahun 2002, tim pengukuran .


Kantah Kota Padang tetap tidak dapat menunjukkan posisi dan ukuran terhadap objek dimaksud dan diduga telah diterbitkan HM 720 di Kelurahan Tabing Banda Gadang seluas 4.688 M2 atas nama Zubir Bagindo Sutan dan Nurbaya, saat ini telah dipisah menjadi 12 bidang.


Karena ketiga hak miliknya sudah Hak milik orang lain di Kelurahan Bandagadang, Kecamatan Nanggalo, Padang, Thaher Ibrahim dan Maryam BA Gani membuat surat pengaduan ke Polda Sumbar dan Polresta Padang, sehubungan di atas tanahnya yang sudah ada sertifikat berdiri Perumahan Taruko dan dikuasai orang lain.


Menurut Deputi V Aryanto Sutadi yang juga calon kuat pimpinan KPK tersebut, secara hukum pemilik yang sah adalah Thaher Ibrahim dan Maryam BA Gani, yaitu pemilik SHM 457,387 dan 426, ditambah lagi yang bersangkutan sudah memenangkan perkara perdata sampai ke Mahkamah Agung RI. “Sekarang tinggal lagi, apakah pihak yang sudah menempati sekarang mau membeli kembali atau ada upaya lain,” katanya lagi sewaktu didampingi Kakanwil BPN Sumbar Tri Suprijanto.


Selain itu, ada lagi tanah yang dikuasai Perkebunan PT LIN di Kenagarian Kinali, Pasaman Barat. Tanah tersebut menurut warga adalah hak milik kemudian oleh PT LIN dijadikan Hak Guna Usaha (HGU). Untuk terbitnya hak milik diduga ada alas hak yang dipalsukan.


Sebagaimana disampai Kakantah Pasaman Yulindo, masalah alas hak palsu atau tidak itu adalah pekerjaan dari orang yang membuat alas hak itu sendiri, dan pemohon tersebut yang harus bertanggung jawab.


Kemudian sebagaimana dilaporkan Wasidi, Kepala Kantor Pertanahan Dharmasraya, tanah yang sekarang dijadikan perkebunan oleh KUD Bina Pratama, penerbitan seritifikatnya dulu bermasalah dan dibatalkan, dengan permohonan baru diterbitkan kembali.


Sertifikat yang dibatalkan tersebut dipermasalahan oleh KUD Bina Pratama. Ketiga kasus tersebut dilakukan gelar kasus oleh Deputi V sampai sore. Namun masing-masing pihak terlihat belum lagi puas ada kemungkinan bermuara ke pengadilan kembali. (ztl)

BERITA TERKAIT

KOMENTAR BERITA