Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Pedagang Lama Harus Diakomodir


Wartawan : 0 - Editor : Elsy Maisany - 2018-02-14 16:39:00 WIB    Dibaca : 58 kali

 


Gubernur Resmikan Blok I-IV Pasar Raya

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menegaskan, pedagang lama di Pasar Raya Padang harus tetap mendapat tempat di bangunan baru. Jangan sampai hak pedagang terkucilkan setelah ada pembangunan gedung baru. Hal itu disampaikan saat peresmian Blok I sampai IV, kemarin (13/2).

Menurut Irwan Prayitno, pedagang lama mesti mendapatkan hak tempat seperti semula. “Mohon diajak pedagang berdiskusi. Jangan sampai pedagang merasa bangunan yang dibangun untuk mereka namun mereka tak merasa bangunan itu diperuntukkan bagi dirinya,” ungkap Irwan Prayitno.

Pedagang juga diingatkan bahwa tidak ada pungutan lain selain membayar uang restribusi ke Pemko Padang. Sebagai etalase perdagangan Sumbar, Pasar Raya diharapkan tetap jaya.

Untuk itu perlu perlu kerja sama semua pihak. Tidak mungkin hanya pejabat Kota Padang saja yang melakukan perubahan.
“Pedagang harus ikut serta dalam memelihara pembangunan tersebut, dengan cara jaga kebersihan, kenyamanan dan keindahan, supaya pembeli bisa bolak-balik datang,” ujarnya.

Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah menyebutkan, pembangunan empat blok tersebut menelan anggaran sebesar Rp 247,2 miliar. Dana tersebut belum termasuk biaya operasional dan rehab bangunan di Blok II dan IV yang mencapai ratusan juta.

“Khusus Blok I Pemko Padang tengah melakukan kajian untuk pembangunan tangga naik dari arah Jalan Sanadang Pangan langsung ke lantai II Blok I,” ungkapnya sembari menjelaskan pembangunan tersebut dimulai dari 2011 sampai 2017.

Mahyeldi menyebutkan, jumlah petak kios dan meja batu secara keselurahan mencapai 3.025 di Blok I sampai IV. Fasilitas sekarang lebih banyak di bandingkan tahun 2009 lalu saat gempa bumi. Bangunan baru tersebut juga dilengkapi shelter tsunami dan tempat parkir sementara.

“Rencananya Blok III lantai tiga juga akan dijadikan pusat perdagangan dengan menempatkan prodi unggulan 19 kabupaten atau kota di Sumbar, dan kantor Lurah Kampung Jao. Sedangkan lantai empat dijadikan mall pelayanan publik,” jelasnya.

Di samping itu pasar-pasar pembantu ikut dibenahi. Begitu pula dengan pasar-pasar kaget yang cenderung menjadi sumber kemacetan lalu lintas, juga ditata. “Target pasar pembantu selesai direvitalisasi 2019,” ungkapnya.

Penataan pasar, menurutnya, harus mengedepankan pendekatan persuasif berkelanjutan. Tidak ada pedagang kaki lima (PKL) yang digusur dan semua akan dicarikan solusinya.

Harus Tegas

Pantauan Padang Ekspres, sekitar pukul 13.00 kemarin, masih terlihat puluhan PKL nakal berjualan di luar bangunan. Mereka berjualan di antara bangunan Blok II dan Blok III. Padahal PKL tersebut tidak diperbolehkan lagi berjualan di luar bangunan, sebab sudah disediakan tempat di dalam bangunan.

Salah satunya, pedagang sayur, Yasni, 46, yang biasa berjualan di tangga Blok III. Menurutnya masih belum optimal ketegasan dari pihak terkait terhadap para PKL yang berjualan di luar. “Saya tak kan berjualan di luar kalau pedagang lainnya masuk ke dalam blok. Kalau saya tetap berjualan di dalam, dagangan saya lama habisnya bahkan tidak laku,” ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan Nurtini, 45, pedagang di basement Blok III. Ia meminta pemerintah untuk bersikap adil dan tegas. Jika memang tak dibolehkan berjualan di luar bangunan, semua pedagang harus ikut aturan. Bagi yang melanggar wajib diberi sanksi.

“Walaupun kami menjual barang lebih murah dibandingkan mereka yang berjualan di luar bangunan, tetap saja pembeli belanja yang di luar. Karena tidak perlu bayar parkir dan susah-susah turun ke bawah,” jelasnya.

Ia berharap, kepada Pemko agar memberikan kepastian kapan semua PKL dimasukkan ke dalam bangunan. Sehingga, pembeli tidak punya pilihan selain harus masuk ke dalam bangunan untuk berbelanja. “Jika terus dibiarkan PKL di luar bangunan, kami bisa gulung tikar,” tukasnya. (*)
© 2014 - 2018 Padek.co