Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

MUI: Tak Perlu Bawaslu Rancang Materi Khutbah


Wartawan : 0 - Editor : Elsy Maisany - 2018-02-13 15:00:00 WIB    Dibaca : 32 kali

 


Baru-Baru ini, Bawaslu berwacana untuk memberikan rancangan khutbah bagi khatib Shalat Jumat selama masa kampanye Pilkada 2018 ini. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kampanye dalam konten khutbah yang disampaikan. Meski baru sekadar wacana, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang menganggap tidak perlu dilakukan.

“Saya yakin para khatib sudah paham dengan apa-apa yang disampaikan kepada jamaah. Tidak perlu juga Bawaslu memberikan rancangan materi khutbah yang akan disampaikan,” ujar Ketua MUI Kota Padang, Duski Samad kepada Padang Ekspres, kemarin (12/2).

Ia menambahkan, jika rencana Bawaslu itu benar-benar diterapkan, tidak hanya khatib yang keberatan namun juga para jamaah. Pasalnya, Bawaslu seolah-olah kurang percaya dengan independensi para khatib. “Para jamaah sudah cerdas dalam politik. Mereka sudah mengetahui ranah-ranah kampanye yang ditentukan,” katanya.

Terkait perannya, masjid sebagai lembaga kemasyarakatan. Pemanfaatannya dibolehkan untuk apa saja. Di zaman Rasulullah dahulu, masjid berfungsi sebagai tempat diskusi, strategi perang, rumah sakit dan hal baik lainnya.

Meski begitu, fungsi masjid harus sebagai wadah mencerdaskan, bukan menghasut. Tak boleh pula digunakan tempat berpolitik yang merujuk pada adu domba. “Boleh berkampanye tapi jangan sampai merusak orang lain. Misal menjelek-jelekkan atau adu domba,” ujarnya.

Ia menjelaskan, masjid itu pusat peradaban umat, sehingga jangan disalahgunakan. Apalagi masyarakat sekarang dinilai sudah cerdas. Jika ada buya yang menggunakan masjid untuk berpolitik praktis, maka ia akan kehilangan momentum dan kepercayaan masyarakat. Menurutnya, masjid tempat mencerdaskan, mencerahkan bukan membodohi. “Khatib itu intinya bertausiyah bukan yang lain, ini perlu diingatkan,” tegasnya.

Pengurus masjid diimbau agar mengawasi masjid dari aktivitas menghasut oleh kepentingan kelompok yang bersifat sementara. “Hanya saja harapan kita, biarlah ranah politik bermain di luar masjid, jangan ikut terkontak oleh kepentingan sesaat,” ungkap Duski Samad.

Kemudian, bagi para penceramah, khatib dan mubalig diingatkan agar cerdas dalam memilih tema. Jangan sampai dicampuradukkan antara syiar agama dan kepentingan politik. “Tak elok membawa politik dalam berkhutbah,” pungkasnya.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Padang, Dori Putra masih enggan berkomentar. Pihaknya belum mendapat kepastian terkait dengan wacana Bawaslu tersebut. Di samping itu, ia belum menerima petunjuk teknis yang disampaikan oleh Bawaslu RI.

“Sebagai lembaga hirarkis, kami hanya menjalankan arahan dari pusat. Apa yang dikatakan oleh pusat, itu juga yang kami sampaikan. Jadi sampai saat ini, kami belum bisa berkomentar banyak,” pungkasnya.

Diketahui, Bawaslu berencana mengatur isi ceramah keagamaan selama masa kampanye Pilkada 2018. Aturan dan sejumlah rambu-rambunya sedang digarap. Nantinya, aturan itu akan disosialisasikan kepada para pemuka agama yang hendak menyampaikan ceramah keagamaan selama masa kampanye Pilkada 2018.

Seperti dikatakan Ketua Bawaslu Abhan, pihaknya terus berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama untuk menyusun rambu-rambu tentang ceramah agama yang diakui di Indonesia. “Saya kira ini tidak hanya di salah satu agama, tapi di seluruh agama. Kami merumuskan semacam materi khutbah atau materi keagamaan bersama para tokoh agama dan tokoh masyarakat,” ujar Abhan di Jakarta, Jumat (9/1). (*)
© 2014 - 2018 Padek.co