Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Pasar Kotobaru Harus Direvitalisasi


Wartawan : 0 - Editor : Elsy Maisany - 2018-02-13 14:24:00 WIB    Dibaca : 38 kali

 


Fly Over Solusi Urai Kemacetan Dinilai tak Layak secara Ekonomis

Tim Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Sumbar merekomendasikan Pasar Kotobaru, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanahdatar, harus direvitalisasi. Ini sebagai upaya mengurai kemacetan di ruas Jalan Kotobaru yang sudah berlangsung selama 10 tahun.

“Kami tak merekomendasikan pembangunan fly over dan underpass untuk mengurai kemacetan di Kotobaru. Pasalnya, tidak layak secara ekonomis. Bahkan dalam 30 tahun pun, investasi yang ditanamkan tidak akan balik modal,” kata Peneliti Balitbang Kepakaran Transportasi dan Ekonomi, Momon, saat Rapat Kerja Pemprov Sumbar, Pemkab Tanahdatar, Pemko Padang dan Pemkab Pessel di lantai II kantor Gubernur Sumbar, Senin (12/2).

Ia mengatakan Pasar Kotobaru sendiri tidak terkena dampak dari pembangunan tol Padang- Padangpariaman-Pekanbaru yang akan mengurai kemacetan. “Ini dikarenakan perlintasan jalan tol sendiri melintasi Padang-Sicincin-Payakumbuh-Pangkalan-Bangkinang-Pekanbaru,” ungkap Momon.

Rekomendasi ini, sebut Momon, berdasar pada penelitian yang telah dilakukan sejak tahun 2017. Kemacetan tersebut hanya berlangsung dari pukul 09.00 sampai pukul 12.00. Di bawah jam tersebut tidak terlihat kemacetan lalu lintas. “Penyebab kemacetan adalah lahan parkir dan lapak tak sebanding. Di samping itu, masih banyak pedagang yang berjualan di badan jalan dan melakukan bongkar muat,” ungkapnya.

Untuk revitalisasi ini, Pasar Kotobaru harus dibangun dua lantai. Satu lantai untuk pedagang bertransaksi dan lantai bawahnya untuk parkir. “Namun sebelum kebijakan itu dilakukan, hendaknya terlebih dahulu disosialisasikan pada masyarakat,” saran Momon.

Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang ( PUPR) Sumbar Eko Juandri menyebutkan, kemacetan di Kotabaru sudah lama dibahas. Pada tahun 2014, Pemprov sudah berencana membuat jalur alternatif untuk mengurai kemacetan di Pasar Kotobaru.
Karena lahan yang akan dijadikan jalur alternatif itu merupakan lahan PT KAI, Gubernur sudah menyurati PT KAI. Namun, PT KAI tak bersedia memberikan lahannya. Hingga kini pembangunan jalur alternatif tersebut tak bisa dilakukan.

“Solusi yang bisa dilakukan, dengan menggeser Pasar Kotobaru ke belakang. Jika pun akan dibangun fly over dengan luas jalan yang ada saat ini juga masih tak memadai untuk pembangunan fly over. Jadi memang solusinya hanya revitalisasi pasar,” tukasnya.

Menanggapi hal demikian, Kepala Dinas Dinas Perhubungan Tanahdatar Harfian Fikri menyebutkan, dengan adanya hasil penelitian Baitbang Sumbar ini, ia akan berkoordinasi dengan pimpinan daerah untuk selanjutnya akan berkoordinasi dengan pemerintah nagari. “Kami akan bicarakan lagi dengan masyarakat setempat untuk rencana ini,” ucapnya.

Ditambahkan, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Tanahdatar Abdul Halim menyebutkan, pada tahun 2016, pihaknya sudah membuat detail engineering design (DED) revitalisasi Pasar Kotobaru.

“Tentunya dengan direvitalisasi, pedagang sayur yang berjualan di badan jalan akan dipindahkan ke bagian belakang sehingga kemacetan tetap terurai,” harapnya.

Ia mengatakan tetap melaksanakan revitalisasi pasar meski ada rencana pembangunan fly over. Untuk revitalisasi Pasar Kotobaru itu butuh anggaran sebesar Rp 30 miliar. “Kami akan minta bantuan dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat,” ucap Abdul Halim.

Pengembangan Pasar Padanglua

Bagaimana dengan Pasar Padanglua? Sekretaris Kabupaten( Sekkab) Agam Martias Wanto menyebutkan 90 persen lahan di Pasar Padanglua merupakan lahannya PT KAI. Untuk mengurai kemacetan di kawasan tersebut, tentunya juga butuh dukungan PT KAI.
“Kami pernah surati PT KAI, namun tidak direspons. Kemudian di tengah penantian menanti respons surat itu, ada informasi PT KAI akan melakukan pelebaran jalur rel kereta api,” kata Martias.

Dengan rencana pelebaran jalur tersebut, kata Martias, Pasar Padanglua akan habis. Sebab akan digunakan PT KAI untuk pengembangan jalur atau pembuatan stasiun. Namun jika dalam waktu 5 sampai 10 tahun ini, tidak ada rencana PT KAI soal pengembangan jalur itu, tentu harus ada solusinya.

“Kami sudah melakukan pendekatan dengan pedagang. Pedagang bersedia dilakukan pelebaran jalan jika sisi kiri dan kanannya sama-sama diambil. Bagi pedagang yang terkena dampak tentu PT KAI juga harus bisa menyediakan tempat bagi mereka untuk berdagang,” tutur Martias.

Sebutnya, polanya tetap sama. Di mana, pedagang tersebut akan menyewa lahan PT KAI serta tetap berjualan di kawasan Pasar Padanglua.”Hanya ada dua opsi bagi PT KAI yakni mengamankan asetnya atau menampung pedagang yang terdampak pelebaran jalan. Persoalan kemacetan ini tentu harus ada solusinya,” ucapnya.

Martias Wanto menyebutkan rapat membahas kemacetan Padanglua ini sudah dilakukan sejak tahun 2013. Rencana awalnya memang akan dibangun fly over untuk mengurai kemacetan. Hanya saja, terkendala ketersediaan lahan. “Jalan yang ada saat ini belum memungkinkan untuk pembangunan fly over,” ucapnya.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyebutkan, untuk revitalisasi Pasar Kotobaru, bisa dilakukan dengan sharing dana antara provinsi dan Pemkab Tanahdatar. “Saya rasa kalau hanya untuk anggaran Rp 30 miliar tak perlu harus sampai ke pusat. Cukup dilakukan sharing dana saja antara Pemprov dan Pemkab Tanahdatar,” saran Nasrul.

Untuk memastikan langkah selanjutnya yang akan diambil dalam mengurai kemacetan di Kotobaru dan Padanglua, dalam waktu dekat ini, pihak terkait akan turun ke lapangan.

“Dalam waktu dekat ini, kita akan turun ke lapangan untuk memastikannya. Persoalan kemacetan ini sudah 10 tahun dan sudah harus dituntaskan,” katanya.

Kami juga Punya Kebutuhan

Terpisah, Humas PT KAI Divre II Sumbar, Zainir menyebutkan, PT KAI juga memiliki kebutuhan dan kepentingan untuk jalur kereta api sebagai sarana transportasi publik.”Kami juga ada program untuk pengembangan transportasi pula,” ucapnya.

Jika pemerintah provinsi ingin melakukan pelebaran jalan bisa dilakukan di sebelah kiri. Pasalnya, untuk rel kereta api berada di sebelah kanan. “Di sebelah kiri kan bisa, kalau ingin dilakukan pelebaran jalan,” ujarnya.

Zainir menyebutkan lahan yang dimiliki PT KAI tergantung dari pemerintah pusat, apakah diserahkan untuk pelebaran jalan provinsi atau tidak. Zainir juga menyarankan untuk jalur transportasi ke Bukittinggi dapat juga melalui jalur Malalak. Karena jalan tersebut merupakan jalur alternatif.

“Kalau ingin ke Bukittinggi dari Padang tidak perlu lagi lewat Padangpanjang. Jalur Malalak sudah bagus kenapa tidak dimanfaatkan,” ungkapnya.

1.100 Ha untuk KEK di Pessel

Sementara itu, Sekab Pesisir Selatan Erizon meminta provinsi segera menetapkan harga appraisal untuk pembebasan lahan guna pembangunan jalan menuju kawasan wisata Mandeh. Katanya setelah pertemuan dengan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binjar Panjaitan tanggal 7 Februari lalu, pihaknya langsung mengadakan pertemuan dengan warga untuk pembebasan lahan.

Di samping itu, 600 dari total 1.100 hektare lahan yang direncanakan dibebaskan untuk kawasan KEK untuk tahap awal sudah ada persetujuan warga untuk dibebaskan. Sesuai kesepakatan yang telah ada, pembebasan lahan provinsi akan menalangi sebesar Rp40 miliar dan Pemkab Pessel sebesar Rp 15 miliar.

“Kami sudah menyiapkan anggarannya. Kami harap tentunya provinsi juga sudah menyiapkan aggaran pembebasan lahan tersebut. Termasuk segera menyiapkan harga appraisal,” tukasnya.

Dia berharap, Pemprov Sumbar mengirim surat ke Menko Kemaritiman agar memasukan Pessel dalam Rencana Induk Pembangunan Nasional ( RIPnas). “Saat ini, Mentawai sudah masuk dalam RIPnas dalam kawasan ekonomi khusus (KEK),” ucapnya.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menyebutkan, akan berangkat ke Medan, Senin ( 12/2) sore untuk melihat bagaimana tata cara kawasan toba menjadi KEK. “Yang akan dilihat, bagaimana prosedur pembebasan lahan, izin Amdal, tata ruang, rencana detail tata ruang (RDTR) dan proses pengajuan KEK,” kata Nasrul Abit.

Selanjutnya, Pemprov telah merencanakan bertemu dengan Menko Kemaritiman untuk meminta arahan bagaimana percepatan pembangunan kawasan Mandeh. “Kami meminta Pemkab menyiapkan dokumen di antaranya Rencana Tata Ruang Wiyah (RTRW), dan perda zonasi. Kita meminta usulan Menko Kemaritiman untuk melakukan percepatan pembangunan kepariwisataan, perikanan kelautan dan infrastruktur,” terangnya. (*)
© 2014 - 2018 Padek.co