Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Laba PGAS Terus Menukik


Wartawan : 0 - Editor : Elsy Maisany - 2018-02-13 13:41:00 WIB    Dibaca : 52 kali

 


Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana memanggil Direksi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) terkait anjloknya laba bersih. Selama lima tahun terakhir, BUMN tersebut mengalami penurunan laba mencapai 87,64 persen. 

“Saya akan sampaikan kepada pimpinan, rencana pemanggilan terhadap PGN. Setidaknya setelah reses dua minggu, yang dimulai 16 Februari 2018,” kata anggota Komisi VI DPR Sartono Hutomo di Jakarta, Senin (12/2).

Dalam rapat kerja nanti, lanjut Sartono, secara otomatis PGN menyampaikan laporan kinerja mereka selama beberapa tahun. Dan untuk itu pula, Komisi VI akan menanyakan penurunan laba bersih yang dinilai sangat tajam. 

Kurun waktu lima tahun, laba bersih PGN terus anjlok. Jika pada 2012, BUMN itu meraup USD 890 juta, maka pada 2013 turun menjadi USD 804 juta. Sementara itu pada 2014-2016, laba bersih PGN terus tergerus. Dari USD 711 juta, USD 401 juta, dan USD 304 juta. Sedangkan pada 2017, diperkirakan hanya sebesar USD 110 juta.

Kinerja buruk PGN berbanding terbalik dengan anak perusahaan Pertamina yang bergerak pada sektor yang sama. PT Pertamina Gas (Pertagas). Sejak 2012-2017, laba bersih Pertagas relatif stabil. Dalam kurun waktu tersebut, laba bersih Pertagas meningkat 16,67 persen, yakni USD120 juta pada 2012 dan USD140 juta pada 2017. Bahkan pada 2018, laba bersih Pertagas sudah melampaui PGN. 

Terkait penurunan laba bersih PGN itu, Komisi VI juga mengagendakan pemanggilan Menteri BUMN Rini Sumarno. Sebab, Kementerian BUMN seharusnya melakukan pengawalan dan supervisi terhadap BUMN agar tetap sehat. “Ini yang juga belum detail kita peroleh dari Kementerian BUMN, mengapa sampai bisa menurun sekali kinerja PGN,” tuturnya.

Pengamat politik senior Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit menyoroti perihal buruknya kinerja PGN. Terlebih, dalam rencana Holding BUMN Migas, justru PGN yang akan mengakuisisi Pertagas, yang jauh lebih sehat. Arbi menengarai adanya kekuatan politik di balik rencana akuisisi. Terlebih, momentum tersebut dilakukan menjelang pesta demokrasi. “Saya curiga ada masalah kroni di usaha gas tersebut. Kroni-kroni orang pemerintah atau partai pemerintah, apalagi menjelang Pemilu. Akuisisi dipakai agar bisa mengambil uang dari Pertagas untuk Pemilu,” imbuhnya.

Arbi menambahkan, bahwa selingkuh-selingkuh perusahaan negara memang sering terjadi menjelang Pemilu. Dana tersebut dipergunakan untuk mendukung politik yang besar. “Ini mirip dengan rencana pemotongan gaji 2,5 persen gaji PNS untuk zakat. Padahal, pengumpulan zakat akan menghasilkan uang yang sangat banyak menjelang Pemilu, triliunan rupiah,” ujarnya.

Di sisi lain, Arbi mengatakan bahwa Menteri BUMN Rini Sumarno selalu berpegang pada teori. Yaitu, bahwa dengan modal besar, maka perusahaan akan kuat bersaing sehingga akan bisa menambah pemasukan bagi negara. Tetapi yang jadi masalah, lanjut Arbi, karena untuk memperbesar modal itu, justru PGN yang sakit yang akan mengakuisisi Pertagas. Mestinya, kata Arbi, kalau ingin efisien, bubarkan saja PGN agar tidak membebani keuangan negara. (*)

© 2014 - 2018 Padek.co