Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Pilkada Padang Resmi Head to Head


Wartawan : 0 - Editor : Elsy Maisany - 2018-02-12 15:12:00 WIB    Dibaca : 95 kali

 


Pasutri Gagal, Hari Ini Paslon Ditetapkan

Masyarakat Kota Padang dipastikan hanya memilih dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota di pilkada yang berlangsung 27 Juni nanti. Pasalnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada rapat pleno sore kemarin (11/2), telah memutuskan pasangan calon perseorangan, Syamsuar Syam-Misliza tidak memenuhi syarat dukungan. Syarat tambahan dukungan KTP yang diserahkan tidak mencukupi syarat minimal pencalonan. 

“Setelah diverifikasi faktual secara kolektif terhadap 33 ribu tambahan syarat dukungan KTP yang diserahkan bapaslon Syamsuar Syam-Misliza, nyatanya banyak yang tidak memenuhi syarat. Sehingga syarat minimal  41.116 dukungan yang diwajibkan bagi bapaslon itu tidak bisa terpenuhi,” ujar Ketua KPU Kota Padang, Muhammad Sawati kepada Padang Ekspres usai rapat pleno verifikasi faktual perbaikan syarat calon wali kota dan wakil wali kota perseorangan 2018 yang diadakan KPU bersama 11 Panitia Pemilih Kecamatan (PPK), di Kantor KPU Padang, kemarin.

Lebih lanjut Sawati menjelaskan, saat proses verifikasi faktual dilakukan KPU pada Minggu sampai Sabtu (4-10/2) lalu di tingkat kelurahan, bapaslon ini tidak bisa menghadirkan pendukungnya untuk diverifikasi faktual. Metode verifikasi faktual yang dipakai KPU kali ini sesuai PKPU No. 15/2017 Pasal 66 yang menyebutkan bapaslon harus menghadirkan pendukungnya pada satu tempat dalam suatu wilayah kelurahan. “Ini yang tidak bisa dilakukan oleh bapaslon perseorangan,” tukas Sawati didampingi tiga komisioner lainnya, Chandra Eka Putra, Riki Eka Putra dan Yusrin Trianda. 

Ditambahkan Sawati, total dukungan yang memenuhi syarat (MS) dari Syamsuar Syam-Misliza sebanyak 26.586 dengan jumlah sebarannya di 10 dari 11 kecamatan di Kota Padang. Jumlah itu gabungan hasil verifikasi faktual tahap pertama, saat bapaslon mendaftar, lalu ditambah hasil verifikasi faktual saat bapaslon diterima kembali pendaftarannya oleh KPU.

“Bila dihitung dari jumlah syarat minimal yakni 41.116 dukungan, sedangkan yang bisa dikumpulkan hanya 26.586. Artinya masih kurang 14.530 dukungan lagi, dan itu tidak sampai sehingga dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) untuk ditetapkan sebagai calon,” tegas Sawati. 

Merasa Kecewa

Sebelum hasil pleno diputuskan, KPU lebih dulu meminta hasil rekapitulasi verifikasi faktual dari 11 PPK di Kota Padang. Dalam rapat yang dimulai pukul 16.15 dan disaksikan Ketua Panwas Pilkada Kota Padang Dorry Putra itu, bapaslon Syamsuar Syam-Misliza hanya diwakili petugas penghubung (LO), yakni Zulfahadi Sumitra. 

Zulfahadi yang mendengar putusan KPU bahwa Syamsuar Syam-Misliza dinyatakan tidak ditetapkan sebagai calon pada pilkada, memperlihatkan raut wajah kekecewaan. “Saya merasa kecewa dengan putusan gagalnya bapaslon kami maju di pilkada ini. Tapi apa mau dikata, kami dihukum oleh aturan pencalonan yang dibuat KPU,” tegas Zulfahadi. 

Dirinya merasa aturan untuk verifikasi faktual terhadap dukungan Syamsuar Syam-Misliza cukup berat dan tidak masuk akal. Lagi pula proses itu berbeda dengan proses verifikasi tahap awal. 

“Masa kami harus mengumpulkan pendukung kami yang jumlahnya puluhan ribu orang itu pada satu tempat. Itu jelas sulit kami lakukan, apalagi mereka yang dulunya memberikan dukungankepada kami, kini tidak lagi mau mendukung kendati awalnya mereka sudah menyerahkan KTP. Namun saat ingin diverifikasi faktual yang dikumpulkan di suatu tempat di kelurahan, mereka justru tidak datang. Itu yang membuat saya sulit mengumpulkan pendukung tersebut,” jelas Zulfahadi. 

Alasan lain yang didengar Zulfahadi atas ketidakhadiran pendukung mereka saat verifikasi faktual tahap 2 itu, karena bapaslonnya dituding menerima uang dari salah satu kandidat. ”Sebenarnya isu itu tidak benar sama sekali. Namun isu tersebut telanjur beredar sehingga ini pula yang membuat pendukung bapaslon kami tidak mau hadir saat verifikasi faktual,” tukasnya. 

Perjalanan Syamsuar Syam-Misliza untuk bisa jadi pasangan calon yang akan dipilih di pilkada cukup panjang. Dalam pencalonannya, pasangan ini awalnya ditolak KPU karena belum menyerahkan syarat laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dari KPK saat hari terakhir pendaftaran. Namun, pasangan perseorangan ini tidak terima dan melaporkan KPU ke Panwaslu. Hasilnya, Panwaslu membolehkan Syamsuar dan Misliza ikut proses pencalonan. Keduanya pun telah mengikuti tes kesehatan di RSUP M Djamil Padang.

Namun, dalam rapat pleno kemarin KPU memutuskan Syamsuar dan Misliza tak memenuhi syarat karena syarat tambahan dukungan KTP tidak mencukupi syarat minimal pencalonan. 

Penetapan Paslon

Dengan diumumkannya hasil rapat pleno verifikasi faktual perbaikan calon perseorangan itu, maka hanya dua pasangan calon wali kota-wakil wali kota Padang yang akan bertarung di Pilkada Padang 27 Juni nanti. Kedua pasangan itu adalah, Mahyeldi Ansharullah dengan Hendri Septa, dan Emzalmi dengan Desri Ayunda.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada, pada hari ini (12/2) KPU Padang akan menggelar rapat pleno penetapan calon peserta Pilkada Padang 2018.

“Setelah kita ketahui bapaslon perseorangan yakni Syamsuar Syam-Misliza tidak bisa memenuhi syarat minimal dukungan, maka hanya dua bapaslon yang akan ditetapkan, yakni pasangan Mahyeldi-Hendri dan Emzalmi-Desri Ayunda yang Insya Allah kami laksanakan Senin besok (hari ini,red) pukul 09.00,” kata Sawati.

Sebagaimana diketahui, Pilkada Serentak 2018 diikuti 171 daerah yang terdiri dari 17 provinsi, 53 kota dan 115 kabupaten. Sedangkan di Sumbar pilkada digelar di empat kota, yakni Kota Padang, Padangpanjang, Pariaman dan Sawahlunto. Penetapan peserta pilkada dilakukan 12 Februari 2018, sedangkan pengundian nomor urut berlangsung pada 13 Februari 2018. Setelah penetapan paslon, maka kepala daerah yang ikut pilkada (incumbent) akan digantikan pelaksana tugas wali kota hingga masa kampanye selesai. (*) 
© 2014 - 2018 Padek.co