Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Pembinaan Sopir Angkot Wajib Dilakukan


Wartawan : 0 - Editor : Yogi - 2018-02-11 12:04:00 WIB    Dibaca : 203 kali

 

Beri Sanksi Tegas Sopir tak Beretika

Penindakan tegas pada sopir angkot yang ugal-ugalan hingga melangar hukum dibutuhkan. Sebagai angkutan umum, kenyamanan dan keamanan adalah hal penting.

”Kalau untuk kaca film, rencananya pihak kami akan memanggil para pengusaha kaca film dan mengajak berdiskusi. Tujuannya mengarahkan mereka supaya tidak memperbolehkan pemasangan kaca film pada angkot,” kata Kadis Perhubungan Dedi Henidal.

Ia mengatakan tak ada kebebasan bagi sopir untuk pasang kaca film. Begitu pula dengan angkot ceper. Setiap harinya akan dilakukan razia. ”Adapun pembinaan dilakukan melalui perusahaan angkot tersebut ( CV, red). Pasalnya, CV yang bertanggung jawab mendidik etika dari sopir. Jika kedapatan sama kami, bagi sopir yang melanggar aturan,  kami panggil CV-nya dan sampaikan pelanggaran itu. Ujung-ujungnya mereka akan diberhentikan,” ucap Dedi.

Terkait kejahatan yang sering terjadi di dalam angkot, berawal dari sopir menggunakan kaca film gelap. ”Seluruh masyarakat kalau ada yang aneh-aneh, di dalam angkot seperti penumpang yang merapat sedangkan mereka terdiri dari beberapa orang, itu perlu dicurigai. Antisipasi dan teriak sekuat-kuatnya, atau tidak turun saja. Jangan naik angkot yang kacanya gelap,” tegasnya.

Selain itu, ia dan pihaknya sudah melakukan sosialisasi terkait aturan dan etika di jalan raya. ”Rata-rata sopir tersebut melanggar aturan, misalnya saat ini kami razia kaca film,  pas di razia memang tidak ada, setelah selesai pasti dipasang lagi,” ungkapnya.

Salah satu cara mengurangi pelanggaran ini, pihaknya mengadakan program yakni sopir teladan yang mengikutsertakan seluruh sopir di semua jenis trayek termasuk angkot. “Kami sudah menjalankan program tersebut dan sudah sampai tingkat nasional,” katanya.

Sementara, Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Sumbar Budi Syukur menjelaskan Organda dengan Dinas Perhubungan (Dishub) setempat sudah melakukan pembinaan sopir melalui perusahaan setiap tahunnya. Namun kendalanya keterbatasan jumlah yang dapat dibina. Sekitar 100 sopir dibina setiap tahunnya. Sementara sopir yang ada ribuan jumlahnya.  

Artinya pembinaan secara langsung kepada pemilik menjadi tanggung jawab perusahaannya. Organda bersifat mengimbau kepada pengusaha agar menyeleksi dengan benar sopir yang akan ditunjuk. Untuk hukuman terhadap kasus pelecehan yang terjadi di angkutan umum menjadi tanggung jawab pribadi antara sopir dengan petugas berwajib. 

“Jika ditemukan keikutsertaan perusahaan dalam kasus tersebut, organda akan mencabut izin perusahaan,” jelasnya. Pengamat transportasi yang juga dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Andalas, Yossyafra, menuturkan yang bertanggung jawab dalam memberi pelayanan adalah sopir. Dishub bertugas dalam mengawasi dan memonitor regulasi pelayanan angkutan tersebut. 

Kelayakan pelayanan angkot sudah menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam menertibkannya. Keselamatan dan keamanan dalam beroperasi angkutan umum perlu dipantau. Inilah yang menjadi indikator yang harus dipantau oleh pemerintah. 

Ketika orang merasa tidak aman lagi dengan angkutan umum, orang akan memilih angkutan lain. Hal ini dapat mempengaruhi keberadaan angkutan umum tersebut. Jika dibiarkan akan membunuh usaha sendiri. Seharusnya operator, ataupun Organda memberikan pelayanan yang membuat rasa aman bagi yang menaiki angkotan umum. 

“Sekarang yang banyak naik angkot itu perempuan. Seperti mahasiswi di kampus-kampus. Hal ini dapat dilakukan survei. Menanyakan keinginan mereka seperti apa pelayanan yang diinginkan. Jangan hanya mengemukan keinginan sopir. Belum tentu hal itu yang diinginkan penumpang karena setiap generasi itu berbeda keinginannya. Makanya perlu dilakukan survei,” terangnya. 

Pengamat hukum pidana yang juga dosen Falkutas Hukum dan Pascasarjana Universitas Ekasakti (Unes) Padang, Adi Wibowo menuturkan adanya kasus pelecehan dalam angkuatan umum dapat dilihat dari faktor pelaku. Seperti penyimpangan perilaku yang sudah dimiliki oleh pelaku. 

Faktor lainnya, situasi dan kondisi yang memberikan kesempatan untuk berbuat hal tersebut. Adanya kemungkian perencanaan menjadi perhatian penumpang agar meningkatkan kewaspadaan. Angkutan umum sebagai sarana transportasi publik menjadi tidak aman bagi anak sekolah. 

Solusinya, harus menjadi perhatian bagi Dishub sebagai pihak yang mengeluarkan izin trayek bagi angkutan umum. Penyeleksian terhadap sopir angkot harus dilakukan sebelum memberikan izin mengemudi. Seperti catatan kelakuan baik dan catatan moral lainnya. Pembatasan jam trayek angkutan umum juga perlu dilakukan untuk meminimalisir kejahatan. 

Seperti membatasi jam trayek hingga pukul 20.00. Kemudian meningkatkan fungsi patroli satpol PP. Terutama pada malam hari dijalur angkot yang rawan. Pengamanan ini ditingkatkan pada malam hari pada jam rawan seperti usai Magrib. 

Anggota DPRD Padang Helmi Moesim menyebutkan Dishub harus lebih memperhatikan kelayakan angkot. Artinya standarnya harus membuat penumpang nyaman. Seperti kaca mobil yang gelap. Peningkatan standar kelayakan angkot dengan stakeholder dinas terkait.“Harus lebih selektif dalam menentukan sopir oleh organda atau perusahaan yang bersangkutan. Pemerintah bertugas meregulasi dalam penertiban angkutan umum. Namun untuk individu penanggung jawab lebih kepada organdanya,” katanya.

Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Padang Kompol Asril Prasetya mengatakandalam tiga bulan belakangan ini pihaknya melakukan razia cipta kondisi kepada angkot di Kota Padang. Sebanyak 50 angkot ditindak karena melanggar peraturan. Terjaring karena angkot yang tidak mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi), angkot yang memakai kaca film berlebihan, angkot ceper, angkot memakai knalpot keras dan banyak sopir angkot yang tidak meiliki SIM. ”Kami tidak main-main dengan tindakan langsung ditilang. Bahkan ada yang dikandangkan kebanyakan angkot yang tidak memiliki SIM,” ujar Asril.

Dijelaskan lagi, dalam penindakan angkot yang dilakukan oleh unit Brigade Mobil (BM) Satlantas Polresta Padang, sopir angkot juga juga diberi pengarahan dan disuruh liat apa yang ditindak dalam angkot tersebut. Kebanyakan mereka mengetahui tetapi mereka biarkan saja.

Di tempat terpisah Kasat Reskrim Polresta Padang Kompol Daeng Rahman menjelaskan untuk dua orang sopir angkot yang melakukan pelecehan di atas angkot terhadap seorang siswa itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berkasnya masih dikebut oleh penyidik Satreskrim Polresta Padang.(cr21/cr25/e)
© 2014 - 2018 Padek.co