Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Eksekusi Lanjutan Dihadang Massa


Wartawan : 0 - Editor : Elsy Maisany - 2018-01-23 14:28:00 WIB    Dibaca : 101 kali

 


Ribuan Karyawan Terancam Di-PHK

Pembongkaran lanjutan sebagian lahan yang ditempati PT Bumi Minang Plasa (BMP) urung terlaksana Senin (22/1). Pasalnya, eksekusi itu terhenti karena dihadang ratusan massa, gabungan karyawan, penyewa di mall dan karyawan Hotel Basko. Mahasiswa yang menamakan diri alinasi Mahasiswa Sumatera Barat ikut dalam aksi tersebut.

Massa menolak secara tegas kelanjutan eksekusi bangunan dari pihak Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A Padang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Padang. Penolakan didasari dampak sosial dan perekonomian pekerja di pusat perbelanjaan dan hotel yang selama ini menjadi tumpuan hidup mereka.

Diakui para karyawan, semenjak eksekusi pertama yang dilakukan Kamis (18/1) aktivitas di mall dan hotel lumpuh total.
Tidak hanya itu, para pekerja pun khawatir dampak eksekusi tersebut akan berakibat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap mereka.

Pantauan Padang Ekspres di lokasi, puluhan spanduk bertuliskan penolakan eksekusi lanjutan dipasang di sekitar Basko Grand Mall dan Hotel Basko, seperti "Diam Tertindas Bergerak Melawan Eksekusi", "Membangun Bukan Merobohkan". Lalu "1.200 orang Terancam Pengangguran", "Jaga Investasi Sumbar", "Kenyamanan Investasi Harga Mati".

“Tolong Kami Pak, Jangan Eksekusi Tempat Kami Bekerja, Mau Dikasih Makan Apa Anak dan Istri Kami”, “Pak Polisi Lindungi Kami, Tolong Kami Pak, Kepada Siapa Lagi Kami Berlindung Kecuali Kepada Pihak Berwajib, “Basko ini milik kami bukan milik KAI”.

Salah seorang peserta aksi dengan suara lantang menyebutkan dampak eksekusi itu akan berimbas kepada masalah sosial pekerja yang mengantungkan hidup selama ini pada perusahan tersebut. “Ini masalah hidup hajat orang banyak, banyak orang yang mengantung hidup di sini, eksekusi ini harus dihentikan,” ujarnya.

Massa aksi sontak semakin bersuara lantang tatkala dua unit ekskavator yang akan dikerahkan untuk eksekusi sampai di lokasi. Massa yang menentang penolakan itu menutup akses masuk. Akibatnya alat berat itu tidak dapat masuk ke lokasi. Sekitar setengah jam kemudian mobil yang membawa alat berat itu meninggalkan lokasi.

D, salah seorang karyawan Hotel Basko menegaskan, ia bersama rekan-rekan lainnya menolak eksekusi secara langsung. Baginya kehadiran Basko menjadi ladang menghidupi keluarganya. “Kita menolak keras eksekusi ini, sejak eksekusi Kamis lalu, kami tidak bekerja dan dirumahkan oleh pihak manajemen untuk sementara waktu, dan ini mengancam kami untuk hidup,” tegasnya.

Ia berharap eksekusi itu dihentikan. Dampak eksekusi melumpuhkan aktivitas di perusahaan itu. Ia dan rekan lainnya terancam di PHK. “Listrik diputuskan, bagaimana kami bekerja. Kami terancam tidak ada pekerjaan, selama ini kehadiran Basko ini menjadi ladang mencari nafkah bagi kami,” ujarnya.

Senada dengan karyawan Basko lainnya, IG, 23. “Kami sangat berharap kisruh yang terjadi saat ini diselesaikan secepatnya. Tidak ada jalan lain bagi kami selain bertahan menjadi karyawan di sini. Karena mencari pekerjaan lain saat ini, susahnya minta ampun,” terangnya.

Sementara itu, para tenan dan pemilik toko di Basko Grand Mall juga mengaku mengalami kerugian puluhan juta hingga ratusan juta rupiah.

“Semenjak Kamis minggu lalu hingga hari ini (kemarin, red), kami  tutup, kerugian yang kami alami mencapai ratusan juta. Belum lagi sejumlah barang kami yang kena jarah. Kalau persoalan tidak diselesaikan dengan cepat, maka nasib toko kami dan karyawan ke depannya terus terlunta-lunta seperti ini,” jelas Titin, supervisor toko sepatu dan peralatan olahraga.

Supervisor toko baju, Wahyu Zebua mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan kelangsungan toko tersebut. Karena, saat ini tim manajemen sedang mencarikan solusi terbaik serta menghitung kerugian yang dialami semenjak Basko Grand Mall tidak beroperasi.

 “Ketika eksekusi lahan yang dilakukan Minggu lalu, kami tidak diberitahu sama sekali.  Sehingga kami sangat kaget dan tidak tahu hendak berbuat apa. Selain itu, kami sangat mengkhawatirkan barang dagangan kami di malam hari. Karena bagian belakang mall sudah banyak yang bolong-bolong. Sehingga barang dagangan kami rawan akan dicuri,” jelasnya. 

Massa bertahan semenjak pukul 08.00 pagi hingga sore harinya di lokasi untuk mengantisipasi kehadiran pengadilan untuk melanjutkan eksekusi. Tidak hanya itu, dampak dari aksi tersebut juga mengakibatkan jalur Jalan Hamka macet karena banyaknya pengendara berhenti menyaksikan aksi massa.

Isra, asisten manajer salah satu tenan di Basko Grand Mall menyebutkan, akibat eksekusi tersebut pihaknya tidak dapat beroperasi sama sekali. Sementara karyawannya dipindahkan ke store KFC yang lainnya. “Kami menerima dampaknya, hari biasa omzet mencapai Rp 20 jutaan dan kalau libur sekitar Rp 35 jutaan. Pascaeksekusi ini kami tidak beroperasi sama sekali,” ucapnya.

Sementara itu, Bernando Direktur Basko Grand Mall menuturkan dampak dari eksekusi tersebut lebih dari 1.200 karyawan dirumahkan karena lumpuhnya aktivitas sejak eksekusi Kamis lalu. “Dari penyewa sendiri ada sekitar 30 tenan yang memiliki karyawan ratusan orang,” katanya kepada Padang Ekspres.

Dampak dari eksekusi tersebut, pihaknya mengalami kerugian hingga miliaran rupiah dari perputaran uang di Basko Mall, termasuk dari penyewa terbesar di sana seperti Matahari Departemen Store. “Akibat dari eksekusi ini, dampak fisik saja kita sudah dirugikan hingga puluhan miliar rupiah, belum lagi operasional yang sudah berjalan,” ucapnya.

Terpisah, pihak Pengadilan Negeri (PN) Klas 1 A Padang pastikan eksekusi atas lahan milik PT KAI Divre II Sumbar yang saat ini berdiri bangunan milik PT BMP akan dituntaskan. Eksekusi itu merupakan putusan pengadilan yang sudah inkrah.

Humas PN Padang, Ari Muladi menuturkan, proses eksekusi yang dilakukan Kamis lalu sempat tertunda karena faktor keamanan bersama. Pihaknya memberikan kesempatan kepada Basko untuk menuntaskan pengosongan benda-benda berbahaya yang ada di bangunan yang akan dieksekusi. “Eksekusi merupakan putusan dari Mahkamah Agung (MA), tentu pengadilan juga tidak akan tanggung-tanggung menjalankan putusan itu,” jelasnya.

Terkait berbalik arahnya alat berat yang sudah ada di lokasi mengantisipasi hal yang tidak diinginkan karena banyaknya massa dari pihak Basko yang menolak proses eksekusi. “Tadi memang sudah dikerahkan ke lokasi, namun massa menghadang, sehingga kami harus mundur dahulu. Apabila kondisi sudah memungkinkan, eksekusi akan kembali berjalan. Jika tidak terpaksa dilanjutkan besok hingga proses eksekusi ini tuntas,” ujarnya.

Sementara terkait pelaporan pihak Basko ke kepolisian terkait upaya perusakan secara bersama terhadap juru sita PN Padang, menurut dia, hal tersebut tidak ada larangan. “Ya boleh saja dilaporkan, karena eksekusi ini memang akan merusak gedung, kami melakukan atas dasar putusan hukum dan sesuai aturan atas eksekusi gedung yang ada di atas objek perkara milik PT KAI sehingga mesti dikosongkan,” ujarnya.

Dikatakannya, perobohan bangunan yang mengikis bagian belakang hotel dan mall sesuai dengan luas tanah yang telah diukur pihak BPN.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan eksekusi lahan tanah yang ditempati PT. BMP berdasarkan penetapan ketua PN Klas 1 A Padang perkara No 12/Pdt.G/2012/PN.Pdg jo No 44/Pdt/2013/PT Pdg jo MA RI Reg no 604 K/Pdt/2014. Kemudian dalam putusan tersebut, pihak PT Basko Minang Plaza harus membayar uang sewa tanah sebesar Rp 25.672.680 kepada penggugat PT Kereta Api Indonesia (KAI) Regional II Sumbar, karena tertunggak selama 8 tahun.

Kamis (18/1) eksekusi pertama dilakukan, pihak pengadilan menangguhkan proses eksekusi untuk dilanjutkan pada Senin (22/1). Keputusan penundaan itu diambil mengingat dampak keamanan bersama, karena di bagian belakang bangunan yang akan dieksekusi itu terdapat benda berbahaya seperti gas, gudang genset, aliran listrik dan lainnya.

Duduk Semeja

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Asnawi Bahar mengatakan, dirinya menghormati putusan hukum atas kasus PT KAI dengan Basko. Namun, dalam konteks hotel dan mall, Asnawi berharap ada solusi selain eksekusi jika memungkinkan dilakukan kedua belah pihak.

“Sayang sekali jika hotel dan mall yang bagus itu dirobohkan. Apalagi hotel merupakan salah satu fasilitas pendukung pariwisata nasional yang menjadi sektor prioritas Presiden. Oleh karena itu, saya mohon ada solusi atau alternatif lain yang ditempuh. Jika hotel itu dirobohkan, maka akan mengurangi jumlah kamar hotel untuk fasilitas pariwisata di Sumbar,” ujar Asnawi Bahar, kemarin.

Solusi yang ditawarkan Asnawi, salah satunya adalah Basko mengakomodir kepentingan PT KAI, seperti melunasi sewa yang belum dibayar. “Atau, sebagian bangunan tersebut menjadi milik bersama yang dikerjasamakan PT KAI dan Basko, misalnya. Rasanya lebih baik seperti itu daripada mubazir merobohkan gedung yang megah tersebut. Oleh karena itu, marilah kita duduk semeja menyelesaikan masalah ini,” imbuhnya. (*)
© 2014 - 2018 Padek.co