Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Sensus Desa Gotong Royong


Wartawan : 0 - Editor : Elsy Maisany - 2018-01-13 13:54:00 WIB    Dibaca : 80 kali

 

Elfindri - Guru Besar Fakultas Ekonomi Unand

Profesor Haryono Suyono, pada harian Kompas (11/1) kemarin menurunkan tulisan Kemiskinan Satu Digit. Di dalamnya beliau mengupas bagaimana aspek kemiskinan menghadapi kesulitan jika diturunkan di bawah angka satu digit.

Ulasan beliau terfokus pada keterlibatan beliau untuk memberikan advise yang intensif kepada Kementrian Desa. Yang konon awal tahun 2018 ini, sekitar Rp 60 triliun alokasi dana desa diperkirakan akan sampai 100% ke rekening desa, sebagaimana tahun sebelumnya. Dana tersebut kemudian digunakan sesuai dengan rencana yang ditulis bersama oleh pemerintahan desa.

Jumlah dana ini semakin besar memang. Selain pemerintah melihat sebagai salah satu cara untuk mendekatkan manajemen pembangunan, model ini diperkirakan akan dapat menggerakkan partisipasi semua fihak untuk mengatasi ketimpangan, kemiskinan dan keperluan pembangunan yang benar dirasakan oleh dan untuk masyarakat desa.

Hal yang baru tentunya dikemukakan oleh beliau adalah bahwa perguruan tinggi (PT) dapat memberikan peranan pendampingan. Dalam hal ini dosen dapat mengaplikasikan hasil penelitian; untuk peningkatan nilai tambah barang-barang dan jasa jasa. Bisa dalam bentuk aplikasi Iptek ’tepatguna’. Kemudian, mahasiswa yang ribuan setiap tahun dapat diarahkan sebagai pendamping dalam program-program percepatan pembangunan melalui program akhir perkuliahan dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Dosen dan mahasiswa dioptimalkan peranannya jelas tidak sama dengan konsultan profesional. Mereka memang dapat mengabdikan dirinya sebagai perwujudan dari Tri Dharma PT, yang masih potensial untuk persis diarahkan dalam pendampingan pembangunan. Betapa banyak PTN dan PTS ada di Indonesia. Merupakan modal tambahan dalam mensukseskan pembangunan desa.

Jika tidak ada aral melintang, model pembangunan di mana melalui kementerian desa dialokasikan dana untuk menggerakan pembangunan, diperkirakan sebagai salah satu model pembangunan baru. Apalagi dalam pelaksanaan setelah 5 tahun misalnya, dapat menurunkan angka kemiskinan di bawah satu digit secara signifikan. Itu hipotesisnya.

Tiga Pilar Manajemen Pembangunan

Tiga hal yang menjadi penentu keberhasilan dari proses pembangunan desa. Perencanaan, pelaksanaan dan akuntabilitas. Perencanaan merupakan bagian yang tersulit. Setelah dilihat dokumen perencanaan desa, maka dokumennya ada, namun isi dokumennya masih jauh dari yang diharapkan.

Bagi desa yang cerdik maka proses penyusunan perencanaan diserahkan kepada fihak ke tiga. Dokumennya siap, syarat pencairan dana desa tentu terpenuhi. Namun, kapasitas penyusunan perencanaan yang ada dalam tubuh pemerintahan desa tentu tidak tumbuh dan masih perlu mendapatkan pendampingan.

Perencanaan RPJM saja di kebanyakan kabupaten/ kota masih amburadul, alias berisikan tumpukan data dan sangat kurang analisisnya dibangun. Hal ini terutama disebabkan karena kurangnya kesungguhan dari tenaga perencana, dan minimnya pendampingan, pimpinan pun tidak mengacuhkan konten dan yang sudah disusun oleh tim perencana. Sehingga, antara struktur laporan perencanaan dengan program yang disusun sering kali tidak menyambung satu sama lain. Dokumen RPJMD mesti diperkuat terus menerus.

Kalau pelaksanaan kegiatan, sangat tergantung kepada bagaimana kepala desa/ wali nagari menghimpun kekuatan yang ada. Dalam banyak hal, partisipasi masyarakat yang tinggi dengan sendirinya akan dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang telah disusun pembiayaanya. Bagi kepala desa/ wali nagari yang tidak tentu arah, apalagi tidak sungguh-sungguh, maka kesempatan untuk melaksanakan pembangunan menjadi kurang.

Sementara aspek monitoring berlapis dilaksanakan. Jika akuntabilitas pelaksanaan kurang, maka sering terjadi mis manajemen dalam hal penggunaan keuangan. Jika itu disebabkan karena ketidaktahuan, maka masih bisa dilaksanakan proses bimbingan teknis dan pendampingan (bimtek).

Namun jika terdapat kesengajaan, maka dalam waktu menjelang akhir 2018 akan berjatuhan korban. Di mana masalah korupsi desa akan menghiasi isu-isu pembangunan, sebagaimana halnya yang terjadi saat ini di pemerintahan kabupaten dan kota. Betapa banyak pimpinan gubernur/ wali kota dan bupati yang terjerat kasus korupsi. Hendaknya dengan akuntabilitas baik, maka proses pembangunan dapat berjalan dengan baik. Pendampingan kolektif dapat dilakukan, untuk meminimalkan efek kesalahan penggunaan dana desa.

Sensus Nagari

Tahun 2018 ini, penulis mendampingi beberapa nagari. Di antaranya, Tilatangkamang, Magek dan Gadut, Kabupaten Agam. Langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengajak wali nagari, beserta perangkat dan masyarakat untuk berkumpul dan memahami bahwa perencanaan desa sangatlah penting. Dia menjadi jauh lebih penting dan informatif, jika perencanaan itu didasari oleh data data dan fakta.

Pada tahapan pertama sudah dihasilkan kesepakatan, dan kami akan mulai pertengahan bulan Januari 2018 ini melaksanakan Sensus Nagari.

Sensus Nagari dilaksanakan mirip dengan pelaksanaan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), yang setiap dua tahun dilaksanakan di kabupaten dan kota masing-masing provinsi. Modulnya sama, bisa ditambahkan sesuai dengan aspirasi yang muncul dari masyarakat desa.

Tahap ke dua pelaksanaan coaching yang diberikan kepada tim pencacah ’berdikari’. Semua pencacah akan direkrut seizin kepala sekolah setempat. Mereka; siswa siswi SMA/ MAN yang ada di nagari bersangkutan disertai dengan pemuda-pemuda yang tidak kalah ingin mengabdikan diri direkrut sebagai pencacah dalam proses pembangunan. Dalam proses coaching ini akan diajarkan bagaimana melaksanakan Sensus Nagari

Pelaksanaan Sensus Nagari tidak menggunakan dana nagari, namun partisipasi penuh pemuda pemudi, siswa dalam mengumpulkan data. Diperkirakan sampling frame sekitar 25% dari total populasi KK di nagari, diambil secara sistematis. Dengan kisaran 600-750 rumah tangga per nagari yang dikumpulkan, maka dapat diperkirakan, bagaimana aspek-aspek yang dikumpulkan terlihat dan dapat dianalis data ini per dusun.

Tahap sensus ini akan memberikan’fleeding’ untuk penyusunan data dan perumusan masalah utama yang terjadi di nagari yang disensus. Diharapkan setelah proses data entry, sebulan setelah itu akan dapat dilihat hasilnya, dan data itu nantinya akan disusulkan sebagai bahan untuk merumuskan persoalan utama nagari, dan memilih prioritas pembangunan.

Hanya dengan cara demikian, gerakan pembangunan desa, pelan pelan dapat dilaksanakan. Kemudian diharapkan akan terjadi sinergitas, menumbuhkan semangat lanjutan yang ada pada diri masing-masing aparat desa dan nagari. Sensus Nagari secara gotong royong diharapkan akan mempermudah dan merefitalisasi kembali kekuatan manajemen desa, dan kemiskinan kemudian akan lebih dipahami untuk dijadikan sebagai salah satu faktor penting dalam pembangunan desa yang akan datang. Insya Allah. (*)

© 2014 - 2018 Padek.co