Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Pajak BBKB Diusulkan Naik


Wartawan : 0 - Editor : Elsy Maisany - 2018-01-13 13:47:00 WIB    Dibaca : 29 kali

 


Dari 5 Persen jadi 10 Persen

Pemerintah Provinsi Sumbar mengusulkan kenaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (BBKB) kepada DPRD Sumbar melalui perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2012. Rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan penghitungan secara bersama.

“Kita berupaya meyakinkan DPRD untuk menaikkan pajak BBKB dari lima persen menjadi 10 persen,” kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Sumbar Zaenuddin saat rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPRD Sumbar dan Pertamina di DPRD Sumbar, Kamis (11/1).

Ia mengatakan, apabila rencana ini disetujui, pihaknya menargetkan dana yang didapatkan sebesar Rp 160 miliar per tahun. Pajak ini hanya dibebankan kepada BBM nonsubsidi seperti Pertalite, Pertamax, Pertamina Dex dan Pertamina Dexlite. Sedangkan bahan bakar subsidi seperti premium, solar dan biosolar tidak mengalami perubahan.

Pada tahun 2017 Pemprov mendapatkan pendapatan dari BBKB senilai Rp 110 miliar dengan nilai pajak sebesar 5 persen. Apabila nilai pajak dinaikkan menjadi 10 persen maka jumlah pengguna BBM nonsubsidi akan berkurang karena mereka akan berpindah ke BBM subsidi.

“Kita perkirakan sebesar 40 persen konsumen beralih ke BBM subsidi dan 60 persen tetap membeli BBM nonsubsidi sehingga pendapatan yang akan kita capi sekitar Rp 160 miliar,” katanya.

Ketua Komisi III DPRD Sumbar Afrizal mengatakan, pihaknya meminta pemprov untuk menghitung-hitung kembali rencana kenaikan ini. Apalagi saat ini jumlah BBM subsidi seperti Premium mulai mengalami kelangkaan.

“Laporan dari masyarakat yang kami dapatkan banyak SPBU nakal yang menjual Premium ke penjual ketengan sehingga stok bahan bakar itu jadi kosong,” katanya.

Ia meminta PT Pertamina untuk memberikan sanksi tegas agar menindak SPBU nakal tersebut. Dirinya tidak melarang masyarakat menjual bbm ketengan namun sebaiknya yang dijual adalah BBM nonsubsidi.

“Kita dorong ini diberlakukan agar seluruh SPBU di Sumbar tidak menjual BBM subsidi kepada pembeli menggunakan jeriken,” katanya.

Sementara Sales Executive PT Pertamina Cabang Padang Sigit Wicaksono mengatakan, pihaknya akan menindak SPBU yang nakal dengan mengurangi pasokan BBM. Namun yang akan merugi adalah masyarakat karena terjadi kelangkaan.

“Seperti di Kabupaten Solok Selatan yang menjual Solar kepada pembeli menggunakan jeriken dan kita sanksi. Setelah itu malah ada pemberitaan BBM langka, kita masih mencari cara agar hal itu tidak terjadi lagi,” katanya. (*)
© 2014 - 2018 Padek.co