Harian Pagi Padang Ekspres | Koran.Padek.co

Cermin untuk 2019


Wartawan : 0 - Editor : Elsy Maisany - 2018-01-13 13:45:00 WIB    Dibaca : 31 kali

 


Pemilihan bupati dan wakil bupati Purwakarta 2018 sangat layak dicermati. Ada banyak persoalan yang muncul meski tahapan baru menyentuh pendaftaran calon. Gambaran tentang politik transaksional, tirani parpol hingga politik dinasti kental mewarnai pesta demokrasi di salah satu kabupaten di Jawa Barat itu.

Adalah sosok Anne Ratna Mustika yang mengakibatkan pilbup Purwakarta 2018 mengundang banyak sorotan. Anne adalah istri Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Saat ini Dedi juga mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur Jabar mendampingi Dedy Mizwar. Kental sekali dengan nuansa politik dinasti. Sebagai istri petahana, Anne sukses mengumpulkan dukungan koalisi terbesar dibanding tiga pasangan calon yang menjadi lawannya. Ambu begitu sapaan akrabnya, diusung enam parpol. Yakni PKB, PAN, Golkar, Nasdem, Hanura dan Demokrat. Dia berpasangan dengan Aming, salah seorang kepala desa di Purwakarta.

Kericuhan tiba-tiba muncul di KPU Purwakarta Kamis (11/1). Partai Hanura ternyata mengeluarkan dua rekomendasi. Satu untuk pasangan Anne-Aming, satu lagi untuk pasangan Runtandie-Dikdik. KPU akhirnya menyatakan dukungan yang sah untuk Anne-Aming.

Rustandie-Dikdik yang diusung Gerindra dan sudah mendaftar akhirnya gigit jari karena kurang dukungan. Diakui atau tidak, selalu ada politik transaksional di balik fenomena semacam itu. Bukan hanya persoalan uang melainkan juga deal-deal politik atas penyerahan sebuah dukungan.

Sudah tak terhitung jumlahnya politik transaksional mengalahkan fungsi kaderisasi. Tirani parpol telah banyak menghambat perjuangan kader dalam pilkada hanya faktor takut kalah. Semua itu makin vulgar dan kasatmata dalam Pilkada 2018.

Tentu masih banyak nuansa tirani parpol yang kasatmata dalam Pilkada 2018. Di Sumatera Utara, massa PPP membakar foto Ketua Umum PPP Romahurmuzy. Mereka kecewa karena aspirasi tentang syarat calon wakil gubernur yang diusung tidak dikabulkan. Bersama PDIP, PPP mengusung pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus.

Parpol memang penguasa dalam urusan pencalonan kepala daerah. Tiba-tiba merekrut figur dari luar pun tidak masalah. Entah itu kader parpol lain, birokrat, militer atau polri. Apalagi ketika syarat calon perseorang dibuat makin berat, parpol makin berkuasa.
Sekarang, tentu bola ada di tangan masyarakat. Jadilah pemilih cerdas dengan mengenali calon yang akan dicoblos. Soal parpol, jadikan Pilkada 2018 sebagai wahana belajar untuk pemilu 2019. Dukunglah mereka membangun integritas dan peka terhadap aspirasi. (*)
© 2014 - 2018 Padek.co