Date Jumat, 1 August 2014 | 10:42 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Teras Utama

Ramadhan dan Pengentasan Kemiskinan

Mahyeldi Ansharullah

Wawako Padang dan Pencetus Ide KJKS

Bulan Ramadhan adalah bulan paling mulia dari sebelas bulan lainnya. Di bulan ini, Allah SWT akan melipatgandakan setiap zakat ataupun perbuatan seseorang. Tak salah juga melalui momentum ini kita mengoptimalkan peran ganda Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dalam usaha pengentasan kemiskinan. KJKS sendiri tak lain lembaga sosial bertugas mengumpulkan/menghimpun zakat, infak dan sedekah. Semua dana yang terhimpun itu, langsung disalurkan kepada masyarakat miskin.


KJKS sendiri memiliki visi menjadi lembaga bisnis syariah yang independen, profesional dan terpercaya. Sedangkan misinya melakukan pengembangan dan pelayanan bisnis keuangan syariah, melakukan pembinaan terhadap sumber daya insani KJKS dan bisnis para anggota KJKS secara sistematis dan terarah. Untuk penyaluran dana atau biasa disebut pembiayaan (financing), yang biasa dipakai adalah akad murabahah (prinsip jual beli), mudharabah (prinsip bagi hasil), dan ijarah (prinsip sewa). Bentuk penyalurannya diorientasikan untuk kebutuhan sektor produktif, baik itu menambah modal usaha atau kebutuhan investasi.


Lantas kenapa KJKS dikatakan pembiayaan (financing), bukan kredit atau pinjaman (loan), karena financing dan loan dipandang secara prinsip syariah memiliki kategori yang berbeda. Satu sebagai kategori hubungan bisnis dan yang kedua kategori hubungan sosial. Dalam Islam hubungan sosial tidak boleh ada tambahannya, karena termasuk riba. Ini penting terkait sisi filosofisnya yang berbeda, dan akan sangat menentukan perbedaan sisi teknis atau operasionalnya.


Walau KJKS baru berdiri beberapa tahun belakangan, alhamdulillah kehadiran KJKS turut berkontribusi menghantarkan Kota Padang memperoleh penghargaan satya lencana bidang koperasi beberapa waktu lalu.


Ini seiring perkembangan koperasi yang meningkat dari tahun ke tahun di Kota Padang, terutama koperasi jasa keuangan syariah. Selain itu, kehadiran KJKS turut menekan rumah tangga minskin (RTM) di Padang. Setidaknya itu tergambar dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) 2010, tercatat jumlah RTM di Kota Padang mengalami penurunan secara signifikan dari 38.099 RTM menjadi 29.661 RTM.


Untuk memantapkan perannya mengentaskan kemiskinan, KJKS bekerja sama dengan Pinbuk pusat dan BRI Syariah pusat. Lalu, dilanjutkan lagi pembentukannya di 20 kelurahan melalui pelaksanaan transformasi kredit mikro kelurahan (KMK) yang dibentuk tahun 2008 dan 2009. Sumber dana KJKS-BMT ini berasal dari dana KMK tahun 2010, yakni sharing dana antara Pemko Padang dengan Pemprov Sumbar (masing-masing Rp8,1 miliar) dengan alokasi dana per kelurahan Rp300juta.


Saat ini KJKS berjumlah 54 KJKS tersebar di 54 kelurahan di Kota Padang. Lembaga dibentuk tahun 2010 lalu ini telah menyalurkan Rp13 triliun kepada warga miskin. Atau, hanya Rp3 miliar kurangnya dari target. Tahun 2011 sebedar Rp16 miliar. Target dan realisasi pembentukan KJKS antara lain Kecamatan Kototangah dengan pembentukan 7 kelurahan (Lubukbuaya, Koto Panjang Ikurkoto, Bungopasang, Parupuk Tabing, Airpacah, Tunggul Hitam, dua unit dalam proses pembentukan (Kotopulai dan Ganting Batu Kabung). Kecamatan Nanggalo dengan pembentukan 3 KJKS (Surau Gadang, Gurun Laweh dan lapai). Kecamatan Bungus Teluk Kabung dengan pembentukan 1 KJKS yakni Kelurahan Bungus Timur. Kecamatan Padang Timur dengan pembentukan 2 KJKS (Alai Parak Kopi dan lolong Belanti).


Selanjutnya, Kecamatan Pauh dengan pembentukan 2 KJKS (Kotoluar dan Cupaktangah), 1 KJKS(Binuang kampung Dalam) masih dlam proses, kemudian kecamtan Lubukkilangan dengan pembentukan 2 KJKS (Indarung dan Bandar Buat). Namun, pelaksanaan KJKS perlu sebuah komitmen bersama pengurus, pengelolah dan pemerintah kelurahan agar semua KJKS-BMT dapat melaksanakan peran gandanya untuk mengantaskan kemiskinan di Kota Padang. (*)

Teras Utama lainnya

Komentar