Date Selasa, 29 July 2014 | 15:41 WIB
member of Jawa Pos National Network (JPNN)

Home » Teras Utama

Tugas Pengawasan Wakil Gubernur

Sutan Zaili Asril

Wartawan Senior

Tugas Pengawasan Wakil Gubernur

Pertanyaannya, tugas pengawasan seperti apa, dan apa beda dengan unit kerja Pemda, Badan Pengawasan Daerah (Bawasda)? Memang jauh berbeda dengan tugas pengawasan yang melekat pada legislatif daerah (DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/DPRD kota) yang lebih bersifat politis —apalagi tugas pengawasan-pengawasan keuangan dan pembangunan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan instansi tersendiri dan berinduk langsung ke presiden yang terpisah dari organisasi Pemda (provinsi dan kabupaten/kota).

Yang jelas, tugas pengawasan merupakan salah satu tugas strategis yang melekat pada wakil kepala daerah, dalam hal ini wakil gubernur provinsi Sumatera Barat.
Secara konvensi (pengalaman pemerintahan selama ini), tugas pengawasan itu lebih bermuatan/berdimensi organisasi. Tegasnya, wakil gubernur Sumatera Barat mengawasi pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) secara periodik, dalam melaksanakan proyek-proyek pembangunan dan atau pembelanjaan APBD Provinsi Sumatera Barat yang sudah ditetapkan DPRD Provinsi Sumatera Barat dan diratifikasi pemerintah pusat (Menteri Dalam Negeri).

Demikian halnya, berlaku sama pada; wakil-wakil bupati/wakil-wakil walikota di provinsi Sumatera Barat, bahwa salah satu tugas pokok dari para wakil bupati/wakil walikota di provinsi Sumatera Barat yang strategis adalah mengawasi pelaksanaan tugas para SKPD di bawah pemerintah kabupaten (pemkab)/pemerintah kota (pemko) di wilayah administratif masing-masing.

Mungkin, karena salah satu tugas gubernur adalah melakukan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota, maka secara normatif menjadi wakil gubernur mengawasi pula pelaksanaan wakil bupati/wakil walikota se-provinsi Sumatera Barat atasnama Gubernur Sumatera Barat, pengawasan pembangunan (pelaksanaan kebijakan Pemda Sumatera Barat), dan dalam membelanjakan dana APBD Provinsi Sumatera Barat oleh SKPD-SKPD Provinsi Sumatera Barat itu, seharusnya dilakukan secara periodik. Kalau mengambil pengalaman/pembelajaran dari pemerintahan Orde Baru, pelaksanaan pengawasan terhadap SKPD itu dilakukan secara periodik bulanan, dengan kewajiban wakil gubernur untuk melaporkan perkembangan tertentu kepada gubernur Sumatera Barat.

Perlu dikemukakan, bahwa pengawasan pelaksanaan tugas SKPD dalam hal pelaksanaan pembangunan dan pembelanjaan dana APBD Provinsi Sumatera Barat tersebut lebih menekankan aspek pengendalian dan kontrol (pengawasan) secara ketat —secara bulanan. Kalau kita mengambil pengalaman pemerintahan Orde Baru, ada yang disebut pengendalian dan monitoring “delapan dan 10 sukses”. Gubernur mengendalikan semua SKPD (apalagi SKPD-SKPD yang melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan pembelanjaan APBD Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan skala prioritas Gubernur Sumatera Barat) dan para bupati/walikota dalam bentuk rapat periodik bulanan.

Dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih menekankan pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan prakarsa daerah dalam pembangunan sebagai bagian upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah, pengembangan organisasi pemerintahan daerah yang lebih aspiratif dan responsif terhadap berbagai hal yang berkembang/terjadi di tengah masyarakat, dan pengarahan pelaksanaan tugas SKPD (juga secara tidak langsung terhadap bupati dan walikota di provinsi Sumatera Barat), maka gubernur Sumatera Barat dapat menekankan tugas wakil gubernur dalam hal pengawasan pelaksanaan kebijakan gubernur Sumatera Barat oleh para kepala-kepala SKPD tersebut.

Dalam hal keterbukaan dan pertanggungjawaban pada publik (transparansi dan akuntabilitas), setiap kebijakan kepala daerah dirancang/dirumuskan, dilaksanakan, dimonitor/dikendalikan, dan dievaluasi secara periodik, maka pengawasan/pengendalian secara periodik bulanan, atas pelaksanaan kebijakan gubernur Sumatera barat oleh kepala-kepala SKPD Provinsi Sumatera Barat itu menjadi semakin diperlukan. Publikasi semua proses perancangan/perumusan, pelaksanaan, monitoring/pengendalian, dan evaluasi kebijakan Gubernur Sumatera Barat itu adalah gambaran progress and performance gubernur Sumatera Barat yang harus dilaksanakan oleh wakil gubernur; secara on the spot atau bentuk rapat periodik dengan melaporkan secara tertulis hasil-hasil monitoring/pengendalian kepada gubernur Sumatera Barat.

Kiranya, penegasan perkara ini, bahwa gubernur Sumatera Barat dapat menekankan salah satu tugas wakil gubernur (sebagaimana bupati/walikota menekankan kepada wakil bupati/wakil walikota masing-masing daerah) adalah melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan kepala daerah oleh kepala-kepala SKPD masing-masing, tidak hanya sangat diperlukan karena sangat strategis, sekaligus bentuk lebih fokus dan pengarahan yang lebih saksama dan intensif serta akselerasi penyelenggaraan otonomi daerah. (*)

Teras Utama lainnya

Komentar